Connect with us
Parlemen

Komisi II Pastikan Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Tanpa Kecurangan

Komisi II Pastikan Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Tanpa Kecurangan

“Sampai sekarang kita masih terus menunggu. Harapan kita semuanya pemerintah bisa menerbitan Perpres (Peraturan Presiden) ataupun regulasi yang terkait supaya para tenaga honorer bisa diangkat dan diberikan status yang jelas. Perpres itu juga nanti akan penting untuk menjadi pijakan payung hukum bagi pelaksanaan penerimaan PPPK selanjutnya,” papar legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurutnya, setiap tahun ada rekrutmen yang dilakukan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan, status para tenaga honorer itu menjadi jelas. “Saya kira yang terpenting bagi kita adalah kejelasan status mereka tanpa harus melupakan arti pentingnya profesionalitas serta kemampuan mereka di dalam melakukan tugas-tugas dengan baik,” kata Arwani.

Arwani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah meminta agar ada kejelasan kalender penerimaan CPNS, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan penganggaran di daerah.

Selain itu, sambung Arwani, penting bagi pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran di kementerian dan lembaga agar dalam tahapan waktu tertentu, ASN itu betul-betul sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ke depan road map itu bisa menjadi satu tahapan atau sistem yang baku dan menjadi pijakan bagi kita dalam melakukan rekrutmen dan mencari pemimpin di birokrat. Semua kembali kepada bagaimana mereka melayani publik dan masyarakat dengan kinerja yang lebih baik,” terang Arwani.

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Riau, Komisi II melihat secara langsung proses seleksi penerimaan CPNS yang secara umum berlangsung dengan baik.  “Para peserta bisa mengikuti proses seleksi ini dengan nyaman, seluruh prosesnya juga berjalan dengan lancar, dan para peserta tes juga bisa langsung melihat hasil tes mereka secara langsung,” pungkasnya. (dep/es)

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sebut Rezim Komunis, Alfian Tanjung Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Oleh

Fakta News
Alfian Tanjung

Jakarta – Alfian Tanjung dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut rezim hari ini ‘rezim komunis’ dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial. Alfian dilaporkan lantaran diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Alfian dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid pada Senin (17/2/2020). Laporan teregister dengan nomor LP/B/096/II/2020/BARESKRIM dan Nomor LP/B/097/II/2020/BARESKRIM.

“Pasal yang dipakai UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” kata Muannas kepada wartawan.

Muannas berharap Alfian segera ditangkap polisi. Muannas menyebut Alfian merupakan seorang residivis di kasus yang sama.

“Berharap pihak kepolisan segera menangkap Alfian Tanjung yang merupakan residivis atas kasus yang sama karena menyebarkan berita bohong dan kebencian yang bisa membahayakan masyarakat,” ujar dia.

Berikut pernyataan Alfian Tanjung yang dianggap Muannas sebagai ujaran kebencian:

  1. ‘Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah, sudah tiga belasan angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014’.
  2. ‘Rezim hari ini adalah rezim komunis, Saya menyatakan dengan sadar’.
  3. ‘Sekarang ketua badan penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri, yah yang doktor Wahyudin itu’.
  4. ‘Itu merupakan bagian dari proses proses dibangunnya negeri yang berpaham Komunis, termasuk Polisisasi…Siapa yang pemimpin Beacukai? Siapa menteri dalam negeri? Kalau anda liat dalam teori komunisme ketika terjadi Polisisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara Komunis. Sekarang dikit lagi Pilkada, Pilkada serentak, calon gubernur Sumatera Barat itu di antaranya Polisi’.
  5. ‘Negara kita akan menjadi negara NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia, itu artinya negara Komunis Indonesia. Ayo kita liat seluruh negara yang didominasi oleh Polisi itu negara Komunis, silakan diperiksa diseluruh Dunia’.

Sebelumnya, Abdullah Alkatiri yang merupakan pengacara Alfian Tanjung saat kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap PDIP sudah angkat bicara. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan dihubungi Alfian jika Alfian mendapatkan persoalan hukum nantinya.

Dia menilai pernyataan Alfian dalam video itu bukan sembarangan. Menurut Abdullah, Alfian itu seorang pemerhati komunis yang sudah terbukti menulis beberapa buku tentang komunis.

“Pak Alfian kan nggak nunjuk orang siapa-siapa, dan masalahnya dari dulu dia ini pemerhati masalah komunis. 25 tahun lebih dia pemerhati masalah komunis, artinya dia kan pemerhati jelas, kemudian komunis itu sampai hari ini belum ada peraturan sama sekali yang mencabut, komunis ini emang partai terlarang yang emang nggak boleh ada lagi di Indonesia ini,” ujar Abdullah saat dihubungi.

“Beliau ini bukan orang awam, tapi dia ini pemerhati, dia orang yang paham, saya nggak tahu dia katakan demikian seperti apa, kalau menurut saya dia punya background kalau memang betul ada statementnya,” imbuhnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Jaksa Tuntut Pria Pengancam Penggal Jokowi 5 Tahun Penjara

Oleh

Fakta News

Jakarta – Hermawan Susanto, pria yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat beraksi di depan gedung Bawaslu, dituntut 5 tahun penjara. Hermawan diyakini bersalah karena telah menyerukan pernyataan dengan nada mengancam.

“Menyatakan terdakwa Hermawan Susanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengharapkan orang lain, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan atau memberi bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden,” kata jaksa Permana saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Raya, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Kasus ini bermula saat Hermawan diajak oleh temannya bernama Rian ke depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, untuk mengawal laporan dari pihak-pihak Prabowo Subianto–capres saat itu–tentang Pilpres 2019. Jaksa menyebut Hermawan melakukan aksi di depan gedung Bawaslu.

Saat di samping gedung Bawaslu, jaksa mengatakan Hermawan melihat dua perempuan menggunakan kacamata warna hitam yang sedang merekam aktivitas massa. Kemudian Hermawan mendekati dua wanita itu dan langsung melontarkan kata-kata ancaman.

“Dari Poso nih, siap penggal kepala Jokowi, demi Allah, Allahu Akbar, siap penggal kepalanya Jokowi, Jokowi lehernya siap kita penggal dari Poso. Demi Allah,” kata jaksa sambil menirukan ucapan Hermawan saat itu.

“Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ancaman pidana dalam alternatif kedua sebagaimana Pasal 104 jo Pasal 110 ayat 2,” jelas jaksa.

Hal memberatkan Hermawan, menurut jaksa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengganggu stabilitas dan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum dan dapat membahayakan nyawa seseorang, yaitu presiden RI.

Sedangkan hal meringankan Hermawan, menurut jaksa, ia belum pernah dihukum, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan di depan persidangan, berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri, dan memiliki tanggungan keluarga yang diharapkan dapat memperbaiki diri,” kata jaksa.

Atas perbuatan itu, Hermawan diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 104 jo Pasal 110 ayat 2 KUHP.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Manfaat Ikuti World Expo Dubai, Mendag: Tingkatkan ‘Trade, Tourism’, dan ‘Investment’ di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Mendag Agus Suparmanto memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (17/2).

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa World Expo di Dubai manfaatnya adalah meningkatkan trade, tourism, dan investment di kawasan Timur Tengah dan pasar lainnya serta menaikkan citra atau branding dari Indonesia di luar negeri.

“Saya ingin menjelaskan perkembangan dari tadi dengan hasil arahan dari Bapak Presiden mengenai World Expo, ini World Expo ini akan diadakan di Dubai, antara 20 Oktober 2020 sampai 10 April 2021,” ujar Mendag.

Menurut Mendag, kegiatan World Expo Dubai akan mempromosikan mengenai historical yaitu penemuan dan inovasi baru yang dapat membawa pembaharuan bagi dunia.

“Serta promosi dan pertukaran budaya serta media memperkenalkan dan mempromosikan branding kota, wilayah, dan bangsa sebagai bagian dari kampanye periklanan tiap negara,” tambah Mendag.

World Expo ini, lanjut Mendag, akan diadakan kurang lebih tadi 6 bulan atau sekitar 173 hari. “Ditargetkan sekitar 2,5 juta pengunjung di Pavilion Indonesia, dimana target seluruhnya adalah pengunjung Expo itu sendiri sekitar 25 juta pengunjung untuk Dubai Expo, dan ini diikuti oleh 190 negara,” ujarnya.

Di sisi lain, sambung Mendag, Ekspo tersebut juga menghadirkan tema yaitu ‘Transforming Future Civilization True Innovation dan Diversity’.

“Konsep yang akan kita di-delivery, yaitu entertaining, interactive, dan futuristic,” tandasnya.

Dalam rangkaian World Expo ini, menurut Mendag, memang pada bulan Januari akan mengadakan National Day.

“Ini yang sangat penting dan bobot tertingginya mungkin bukan pada opening ceremony sendiri yaitu pada National Day yaitu yang rencananya diadakan 9 Januari 2021, insyaallah Presiden akan hadir pada acara tersebut,” pungkas Mendag.

 

Yuch

Baca Selengkapnya