Connect with us

Kasus Habib Bahar Bisa Jadi Pelajaran bagi Semua Pihak

Kasus Bahar bin Smith

Kasus Bahar bin Smith Bukan Kriminalisasi Ulama

Proses hukum terhadap Bahar bin Smith ini sudah berjalan dengan semestinya. Rian pun membantah tudingan adanya kriminalisasi ulama.

“Kalau ada hukum di Indonesia yang berlaku dilanggar tentu ada penindakan hukum justru kalau ada profesi tertentu bebas dari hukum repot juga,” imbuhnya.

Siapa pun pelaku pelanggaran hukum harus diproses. Hukum tidak boleh tebang pilih. “Kalau kita pandang bulu, karena dia pemuka agama terus enggak diperiksa waduh bahaya untuk kualitas demokrasi,” ujarnya lagi.

Hal senada juga diungkapkan Irma Suryani Chaniago, Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf. Ia melihat proses hukum atas kasus Bahar bin Smith murni penegakan hukum lantaran Bahar dianggap bersalah dengan menghina Presiden Jokowi.

“Iya ini (murni penegakan hukum). Karena mencaci orang lain siapapun dia, ada klausul hukumnya yakni pencemaran nama baik,” ujar Irma.

Ia menambahkan, bila ada yang menyebut bahwa kasus Habib Bahar ini adalah kriminalisasi ulama, tentunya yang menyebut itu ingin mengintervensi penegakan hukum.

“Menurut saya ini strategi mengintervensi hukum dengan dalih agama. Strategi ini sekarang banyak dilakukan. Kalau terus-terus dilakukan kita akan jadi seperti Suriah,” katanya.

Hukum, imbuh Irma, harus menjadi ujung tombak keadilan. Semua sama di hadapan hukum. “Di depan hukum siapapun sama, mau dia presiden, pejabat tinggi, ulama, rakyat jelata semuanya sama. Kalau memang melanggar hukum ada sanksinya,” pungkasnya.

Dwi

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ditetapkan Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Secara Otomatis Mundur dari Menpora

Oleh

Fakta News
Prabowo Bapak Hoaks
Ali Mochtar Ngabalin

Jakarta – Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut Imam Nahrawi otomatis mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Imam ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dana hibah.

“Diminta tidak diminta secara otomatis itu (mundur sebagai Menpora),” kata Ngabalin di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Ngabalin belum mengetahui langkah Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet pascapenetapan tersangka Imam. Politikus Golkar itu menegaskan reshuffle hak prerogatif presiden.

Ngabalin menuturkan penetapan Imam sebagai tersangka bukti pemerintah tidak pernah mengintervensi kinerja KPK. Istana Kepresidenan menyerahkan seluruh proses hukum Imam kepada Lembaga Antirasuah.

“Sehingga ya publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya kan,” jelas dia.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018. KPK juga menetapkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Imam dan Miftahul diduga menerima Rp14,7 miliar. Imam juga disinyalir meminta uang Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Total dugaan penerimaan Imam mencapai Rp26,5 miliar.

Uang itu diduga komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Imam dan Miftahul dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan, Veronica Koman Terancam Masuk DPO

Oleh

Fakta News
Veronica Koman (kanan)

Surabaya – Tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman, tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Padahal, hari ini, Rabu (18/9), adalah batas hari terakhir yang diberikan kepolisian kepada Veronica untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menanggapi situasi tersebut Polda Jatim berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Veronica.

“Secepatnya kita tindak lanjuti (penerbitan) DPO-nya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, saat dikonfirmasi.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya masih melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah penerbitan DPO pada Veronica Koman.

“Hari ini masih gelar di Mabes (Polri) untuk menentukan itu (DPO),” kata Luki saat dikonfirmasi.

Secara prosedur, jika Veronica Koman tetap tidak kunjung datang hingga sampai batas waktu yang ditentukan, maka per pukul 00.00 WIB polisi akan menerbitkan DPO.

“Kalau teorinya sampai jam 00.00 WIB (tidak datang). Besok akan saya sampaikan terkait hal itu (DPO),” katanya.

Tak hanya DPO, kata Luki, Polri bersama interpol juga akan mengeluarkan red notice yang akan digelar di Perancis. Red notice ini untuk disebar ke 190 negara lainnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terlibat Kasus Makar Rusuh Papua, Ketua KNPB Ditangkap Saat Gunakan Kendaraan Curian

Oleh

Fakta News
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay

Jakarta – Polisi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menyebut Agus juga terlibat kasus makar.

“(Dia juga) DPO (daftar pencarian orang) kasus makar kerusuhan di Jayapura,” kata Kamal melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2019.

Kamal mengatakan status DPO tertuang dalam surat Nomor DPO/25/IX/Res.1.24./2019/Dit Reskrimum. Status itu juga tertuang dalam laporan dengan nomor LP/317/IX/Res.1.24/2019/SPKT Polda Papua Tanggal 5 September 2019.

“Agus Kossay diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP,” tegas Kamal.

Agus ditangkap di SPBU Hawai, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa, 17 September 2019, sekitar pukul 17.35 WIB. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat. Ia ditangkap bersama rekannya saat mengendarai motor yang dicurinya.

“Tim mengamankan pelaku dan rekannya bersama barang bukti sepeda motor ke Mapolda Papua untuk proses hukum lebih lanjut,” sambung Kamal.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menjadi dalang kerusuhan di dalam dan luar wilayah Bumi Cenderawasih. Mereka mendesain dan mengelola konflik agar kisruh terjadi.

“Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis, 5 September 2019.

Tito menjelaskan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Tito pun meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang dikemas untik Papua kisruh.

“ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya