Jubir Penanganan Covid-19: 2 WNI dalam Perawatan, Kondisi Sehat dan Tidak Pakai Selang
Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, sebagai juru bicara terkait penanganan wabah virus korona, menyampaikan bahwa 2 orang warga negara Indonesia (WNI) yang confirm positif, saat ini kondisinya bagus.
”Tidak menggunakan selang oksigen karena memang tidak sesak, tidak memerlukan infus karena memang tidak ada kedaruratan, dan kemudian keluhan terakhir ini hanya msih batuk, tidak panas sama sekali. Ini yang kondisi fisiknya,” ujar Achmad di Halaman Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (3/3).
Kemudian dari tracking yang diakukan, tambah Achmad, karena satu keluarga ini tinggal berempat, 2 orang yang lainnya yaitu kakaknya dan pembantunya sudah di-tracking dan dua-duanya negatif.
”Kemudian kita juga akan mencoba tracking di teman-temannya yang ikut pesta yang berjumlah kurang lebih 50 orang tetapi multinasional memang dari beberapa kebangsaan ini sedang kita lakukan tracking. Ini untuk situasi terakhir di kasus positif kita,” imbuh Achmad.
Kasus terakhir yang berada di seluruh Indonesia, lanjut Achmad, pada hari ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk 155 spesimen, di antaranya ada 2 yang positif yang kemarin itu. Ia menambahkan bahwa masih ada 2 yang belum selesai diperiksa karena memang spesimennya juga baru masuk, yang lain-lainnya negatif.
”Ini berasal dari 44 rumah sakit di 23 provinsi. Nah spesimen ini diambil dari mekanisme kewaspadaan kita bahwa semua orang yang masuk ke Indonesia yang berasal dari negara yang transmisi human to human-nya kita yakini ada dan kuat ini kita jadikan kelompok orang dalam pemantauan,” ujarnya.
Mereka lah, sambung Achmad, yang kemudian dipantau terus-menerus pergerakannya dan tentunya ini menggunakan data track yang disampaikan ke Pemerintah yang kemudian akan dicek manakala ada yang sakit dengan gejala mengarah ke influenza berat, maka kelompok ini dimasukkan ke dalam pasien dalam pengawasan (PDP).
”PDP inilah yang kemudian kita periksa spesimennya. Jadi PDP inilah yang data terakhir kita mengatakan 155 orang itu. Sekarang masih berjalan terus,” imbuhnya.
Terkait anak buah kapal warga negara Indonesia eks kapal pesiar World Dream, Achmad menyampaikan bahwa hari ini memasuki hari keenam berada di Indonesia, 188 seluruh spesimennya sudah diperiksa dan negatif.
”Data yang kami himpun sejak hari pertama mereka masuk di KRI Soeharso seluruhnya dalam kondisi sehat. Pemantauan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan tiap 12 jam dari pagi kemudian sore atau malam hari selesai makan,” katanya.
Tidak ada, jelas Achmad, suhunya di atas 37,5 derajat celcius, semua berada di bawah 37,5 derajat celcius, bahkan rata-rata berada di sekitaran 36 derajat celcius, jadi secara keseluruhan keluhan subjektif tidak ada yang terkena karena tidak ada yang mengeluh tidak enak badan, panas atau batuk atau sesak tidak ada.
”Kemudian yang kedua pemantauan kita pada 69 anak buah kapal WNI yang berasal dari Diamond Princess. Seluruh spesimen sudah kita ambil sebanyak 69, sekarang sedang dalam proses untuk kita selesaikan pemeriksaan keseluruhan,” sambungnya.
Sudah ada 60 lebih yang sudah selesai per tadi pagi, sambung Achmad, sebelum berangkat ke Istana semuanya negatif yang 60 itu, maka sisanya akan diharapkan pada hari ini atau siang ini semestinya sudah selesai yang nanti akan dicek lagi.
”Harapan kita adalah mereka juga dalam kondisi sehat meskipun kita tahu bahwa kapal Diamond Princess ini memiliki kerawanan yang lebih tinggi karena pernah menjadi episentrum yang cukup tinggi intensitas kasus tertingginya, hampir sekitar 20%,” tutur Achmad.
Jauh lebih tinggi dengan kota Wuhan sendiri pada waktu awal-awal, sambung Achmad, itu hanya sekitar 5%.
”Kerawanannya bahwa kapal ini adalah dalam ruang yang terbatas yang tertutup kompartemennya, dan ini memiliki kemungkinan untuk terjadinya penularan human to human yang sangat kuat karena kita tahu juga ruangan kapal itu sempit sehingga keseluruhan paling memungkinkan terjadi kontak dekat,” ujar Achmad.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
