Connect with us

Jaksa Dakwa Mantan Menpora Imam Nahrawi Terima Suap Rp 11,5 Miliar

Pada Maret 2018, Ulum kembali menerima uang Rp 2 miliar dari Ending di Kantor KONI. Setelah itu, Kemenpora menyetujui dana hibah yang diberikan Rp 30 miliar dari yang diajukan KONI sebesar Rp 51,5 miliar.

Usai proposal dana hibah itu disetujui dan dicairkan ke KONI, jaksa menyebut Ending Fuad menyerahkan Rp 9 miliar untuk Imam Nahrawi melalui Ulum. Berikut rinciannya yang disebut jaksa:

1) Uang sejumlah Rp 3.000.000.000 diberikan oleh Johnny E Awuy kepada orang suruhan Ulum, Arief Susanto di kantor KONI Pusat.

2) Uang sejumlah Rp 3.000.000.000 yang ditukar dolar USD 71,400 dan SGD 189,000 diberikan oleh Ending Fuad melalui Atam kepada Ulum di Lapangan Golf Senayan.

3) Uang sejumlah Rp 3.000.000.000 yang dimasukkan dalam amplop-amplop coklat dan dimasukkan dalam beberapa kardus kertas A4 diberikan oleh Ending Fuad kepada Ulum di Lapangan Bulu Tangkis Kompleks Kemenpora.

“Selain itu sekitar bulan Juni 2018, Mulyana juga menerima bagian fee Rp 300 juta dari Ending Fuad Hamidy melalui Johnny E Awuy di Kemenpora. Selain uang Mulyana juga menerima mobil Toyota Fortuner VRZ TRD warna Hitam Metalik seharga Rp 489.800.000 dari Ending Fuad Hamidy,” tutur jaksa.

Untuk proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi Tahun 2018. KONI mengusulkan usulan dana Rp 16,4 miliar dan kemudian perbaikan usulan dana menjadi Rp 21 miliar.

Atas pengajuan proposal itu, jaksa menyebut Imam memberikan disposisi kepada Mulyana untuk ditelaah dan dilanjutkan kepada Asisten Deputi Olahraga dan Prestasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI. Selain itu, Imam juga mendisposisi proposal itu kepada Ulum.

Usai proposal disetujui Rp 17 miliar, Ulum bertemu Ending Fuad di Kemenpora. Dalam pertemuan itu membahas penerimaan komitmen fee yang ditulis sebuah kertas.

“Yang mana dalam daftar tersebut diantaranya tertulis inisial “M” yaitu Menteri (atau terdakwa) sejumlah Rp 1.500.000.000, “Ul” yaitu ULUM sejumlah Rp 500.000.000, “Mly” yaitu Mulyana sejumlah Rp 400.000.000, “AP” yaitu Adhi Purnomo, sejumlah Rp250.000.000, dan “Ek” yaitu Eko Triyanta Rp 20.000.000,” jelas jaksa.

Namun Ending belum menyerahkan fee tersebut karena sudah ditangkap oleh KPK. Ending dan Johnny ditangkap oleh KPK saat memberikan uang Rp 100 kepada Mulyana.

Atas perbuatan itu, Imam didakwa bersalah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Mujafi

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 10 Oktober

Oleh

Fakta News
PSBB

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 10 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” ujar Anies.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Covid-19 Per 24 September: 262.022 Positif, 191.853 Sembuh, dan 10.105 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penularan virus corona saat ini masih terjadi di masyarakat. Akibatnya, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah hingga hari ini, Kamis (24/9/2020).

Bahkan, jumlah kasus baru Covid-19 masih tercatat di angka yang mengkhawatirkan, yaitu bertambah lebih dari 4.000 kasus.

Berdasarkan data pada Kamis ini pukul 12.00 WIB, diketahui ada penambahan 4.634 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi terkait penambahan jumlah pasien Covid-19 dalam sehari.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 262.022 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 melalui data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update setiap sore.

Pemerintah menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan data jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah. Dalam sehari, ada penambahan 3.895 pasien Covid-19 yang dianggap sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 191.853 orang.

Akan tetapi, kekhawatiran mengenai ancaman Covid-19 semakin terlihat dengan angka kematian yang meningkat pesat, bahkan kini melewati 10.000 orang.

Pada periode 23 – 24 September 2020, ada penambahan 128 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 10.105 orang.

Bahkan, dalam tiga hari terakhir, tercatat pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 428 orang.

Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 110.910 orang berstatus suspek.

Sebanyak 4.634 kasus baru Covid-19 itu didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 42.564 spesimen dalam sehari.

Jumlah ini melampaui target 30.000 spesimen dalam sehari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Hingga saat ini kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi di Tanah Air, dari Aceh hingga Papua.

Secara khusus, ada 494 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona. Ini berarti lebih dari 96 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya