Informasi Lengkap Pangdam Jaya Terkait RS Darurat Corona
Jakarta – Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono menjelaskan kabar terbaru mengenai rumah sakit darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari prosedur masuk hingga jumlah pasien.
Eko mengatakan rumah sakit itu disiapkan untuk menampung pasien jika penyebaran virus Corona ini terus bertambah hingga mencapai ribuan pasien.
“Perlu kami sampaikan latar belakang didirikannya rumah sakit ini adalah pemerintah sudah mengantisipasi apabila penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa kita bendung, maka pasti akan banyak terpapar oleh virus ini sementara apabila kita mengandalkan rumah sakit-rumah sakit yang ada jelas tidak mungkin,” kata Eko dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Kamis (26/4/2020).
Eko menyebut rumah sakit ini merupakan gabungan beberapa instansi, seperti Kemenkes, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, TNI, Polri, PMI, dan relawan. Rumah sakit yang mulai beroperasi sejak Senin (23/3) telah menampung 208 pasien COVID-19 hingga pagi ini.
“Jadi hari pertama tanggal 24 pagi itu 74, kemudian pada tanggal 25 pagi itu 178 dan pagi ini sudah menjadi 208 pasien,” katanya.
Berikut ini pernyataan lengkap Pangdam Jaya, Mayjen Eko Margiono, yang disampaikan hari ini:
Pada kesempatan ini, saya Pangdam Jaya mendapat tugas memimpin Rumah Sakit Darurat COVID-19 yang berada di Wisma Atlet Kemayoran. Perlu kami sampaikan bahwa latar belakang berdirinya Rumah Sakit ini adalah pemerintah sudah mengantisipasi apabila COVID-19 tidak bisa kita bendung maka pasti akan banyak yang terpapar oleh virus ini. Sementara apabila kita mengandalkan rumah sakit-rumah sakit yang ada jelas tidak akan mungkin.
Dari hasil simulasi Forkopimda DKI, karena daerah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini. Skenario terburuk adalah bisa mencapai 6000 sampai 8000 orang positif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pemerintah segera bertindak cepat merubah yang selama ini wisma atlet, diubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19.
Rumah sakit ini terdiri dari beberapa gabungan instansi. Baik itu dari Kemenkes, kemenpupr, kementerian BUMN, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
Rumat sakit ini sudah mulai operasional sejak 23 Maret lalu, tepatnya pada pukul 17.30 WIB. Sampai saat ini pasien yang sudah diterima di rumah sakit itu total sampai dengan pagi ini ada 208. Jadi hari pertama tanggal 24 pagi itu 74, kemudian pada tanggal 25 pagi itu 178 dan pagi ini sudah menjadi 208 pasien.
Kami ingin menyampaikan bahwa banyak yang bertanya bagaimana cara untuk bisa berobat atau dilayani di rumah sakit darurat ini? Ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah mandiri, artinya mandiri apabila mengalami gejala atau merasa pernah kontak dengan yang terpapar virus ini bisa langsung datang ke wisma atlet. Atau bisa juga menelepon Call Center 119 dan juga apabila ada rujukan dari rumah sakit.
Perlu disampaikan juga, rumah sakit ini memang dibangun, atau didirikan atau menangani khusus yang terkena virus COVID-19 yang kategorinya ringan dan maksimal sedang. Bagaimana yang kondisinya berat? Maka dari rumah sakit darurat ini akan dirujuk ke rumah sakit yang telah menjadi rujukan. Apakah di RSPI Sulianti Saroso, atau juga kita rujuk ke rumah sakit persahabatan.
Kami juga ingin menyampaikan bahwa kapasitas yang tersedia saat ini dari 2 tower yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit, tower 7 yang sudah sekarang operasional itu mampu menampung 1.700 orang. Sedangkan di tower 6 1.300. Sehingga total 3.000 pasien mampu ditampung di rumah sakit ini. Kalau skenario semakin bertambah buruk, maka bisa digunakan tower berikutnya yaitu tower 4 dan 5.
Kami juga ingin menyampaikan pada kesempatan baik ini. Bahwa masyarakat bahwa rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit lain. Karena rumah sakit ini menerapkan dengan sistem pelayanan safe handling, dengan sistem visit video call, itu pertama. Kemudian kedua self karantina, ketiga limitasi kontak dengan petugas, dan keempat apabila makin menjerat maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sudah ada beberapa pasien yang datang kemudian setelah diperiksa karena berat kembali kita rujuk.
Kami juga ingin menyampaikan rumah sakit ini sebetulnya didesain awal untuk menampung yang berada di Jabodetabek. Namun pada kenyataannya, di hari pertama saya ada pasien yang datang dari Surabaya, ada pasien datang dari Semarang. Tapi tetap kami akan menerima.
Kemudian berikutnya kami ingin sampaikan bahwa di dalam penerimaan pasien ini usia minimal 15 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak kami tidak akan menerima. Dengan beberapa kriteria, kriteria pertama adalah yang ODP itu usianya yang lebih dari 60 tahun. Kemudian komorbit terkontrol dan safe handling. Kemudian untuk PDP, keluhan ringan, sesak ringan sampai dengan sedang usia lebih dari 15 tahun dan yang COVID positif lebih dari 15 tahun, sesak ringan sampai dengan sedang, komorbit tidak ada. Termasuk juga apabila ada pasien yang meskipun ringan tapi membawa penyakit komplikasi yang lain itu juga kita akan rujuk. Karena rumah sakit ini tidak didesain untuk menangani penyakit yang lain.
Pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin mengimbau untuk mari kita bersama-sama untuk disiplin, mematuhi imbauan yang telah diserukan pemerintah. Pertama untuk menjaga jarak, karena ini salah satu cara untuk memutus mata rantai virus ini. Kalau kita tidak disiplin maka virus ini akan mudah menularkan kepada kita semuanya.
Kedua sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian berikutnya jangan memegang mata, hidung dan mulut apabila tangan kita tidak bersih. Berikutnya tinggal di rumah, jangan bepergian ke luar rumah bola tidak ada kepentingan. Sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bekerja dari rumah, sekolah atau belajar dari rumah dan sudah ada larangan untuk tidak mengadakan kegiatan pengumpulan massa. Karena sekali lagi ini akan sangat mudah terjadi penyebaran virus tersebut.
Kemudian perlu juga kami sampaikan, kami mengimbau masyarakat jangan panik. Kemudian juga, beberapa hari ini banyak berita-berita hoax khususnya keterkaitan dengan rumah sakit ini di medsos beredar apabila ingin masuk ke rumah sakit hubungi dokter dengan diberi nomor handphone, itu semua berita hoax. Saya mengimbau kepada siapa pun yang membuat berita hoax, membuat berita tidak bertanggung jawab agar menghentikan, jangan memperkeruh suasana.
Mari kita bersama-sama melawan virus ini, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama melawan virus ini. Karena tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran ini.
Satu lagi kami ingin menyampaikan berkaitan dengan karantina secara mandiri, apabila masyarakat yang mampu silakan apabila sudah merasa pada status ODP, ataupun PDP, bahkan COVID positif sekalipun dapat mengkarantina mandiri. Tapi dengan catatan harus terkontrol dengan baik.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
