Gugus Tugas Ambil Langkah Responsif Tangani Persoalan RS Darurat Wisma Atlet
Jakarta – Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mengambil langkah responsif terkait adanya laporan yang tidak diinginkan, dari peserta karantina Tower 9 Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, mengenai kurang siapnya infrastruktur, baik dari sarana dan prasarana maupun pelayanannya.
Dalam hal ini, Gugus Tugas memastikan bahwa apa yang telah terjadi tersebut bersifat insidentil. Gugus Tugas dapat memahami apa yang terjadi terkait kekurangan tersebut sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan.
Berdasarkan laporan yang diterima Gugus Tugas dari Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) RS Darurat Wisma Atlet Brigjen TNI M. Saleh, pada hari Sabtu (14/5) terjadi ketibaan para peserta karantina WNI yang kembali ke Tanah Air atau repatriasi yang terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga mahasiswa dari berbagai negara, melalui Bandara Soekarno Hatta dengan jumlah lebih dari 1.000 orang.
Sebelum melakukan karantina di Wisma Atlet, pada WNI telah mengikuti tahapan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) meliputi skrining suhu tubuh, tes cepat (rapid test) dan pengisian formulir kesehatan.
Setibanya di kompleks Wisma Atlet, mereka langsung diarahkan untuk menghuni Tower 9 Wisma Atlet, yang mana tower tersebut adalah wisma karantina, bukan rumah sakit.
Dalam hal ini tower tersebut memang sifatnya adalah cadangan, belum digunakan atau diaktifkan secara penuh.
“Kami perlu jelaskan bahwa Tower 9 atau Blok C2 ini adalah wisma karantina untuk repatriasi, jadi bukan termasuk RS Darurat Wisma Atlet,” jelas Brigjen TNI M. Saleh.
Sebagai informasi, sesuai kebijakan aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia, beberapa tower di kompleks Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet disiapkan sebagai lokasi karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi dari berbagai negara.
Terkait pengoperasian Wisma Atlet, ada beberapa tower yang memang belum dioperasikan dan bersifat antisipatif. Artinya tower baru akan diaktivasi ketika terjadi lonjakan peserta karantina, baik dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien COVID-19.
Selain itu, Gugus Tugas juga menyadari bawa pada saat itu petugas dari TNI, dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) maupun dari instansi terkait pun masih sangat terbatas. Sehingga dalam hal ini diakui bahwa kesiapan belum seluruhnya maksimal.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo telah memberikan arahan kepada jajarannya dan unsur terkait untuk mengambil tindakan dengan melakukan peningkatan mulai dari sistem penerimaan, pengamanan, dukungan logistik, kesiapan fasilitas dan pemeriksaan laboratorium untuk uji sampel dan tes swab sampai dengan pengembalian atau pemulangan.
Selain itu Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengambil tindakan untuk mengingkatkan koordinasi antar lembaga/Tim kerja mulai dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Direktorat Jenderal Imigrasi, Otoritas Bandara dan Pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, TNI & POLRI, sehingga semua kendala yang dihadapi segera mendapatkan solusi yang terbaik.
Dalam hal ini, Wapangkogasgab RSD Wisma Atlet, Brigjen TNI M. Saleh bersama pihak terkait telah melakukan upaya-upaya untuk perbaikan insfrastruktur, layanan, fasilitas dan segala sesuatu yang dianggap perlu secara bertahap.
“Kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Sejak diterima saat pendaftaran, saat pemeriksaan, menjalani masa karantina sampai sembuh sampai dinyatakan bisa meninggalkan Wisma Atlet, semuanya sudah dapat berjalan dengan baik”, ungkap Brigjen TNI M. Saleh.
Selain itu Brigjen TNI M. Saleh juga meminta kerja sama dari para WNI repatriasi yang baru masuk ke dalam Tower 9 Wisma Atlet agar dengan penuh kesadaran mematuhi aturan protokol kesehatan secara mandiri tanpa harus diarahkan.
“Saya menghimbau walaupun tanpa ada tulisan atau pengawasan petugas, siapapun sadar untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjaga kebersihan,” tuturnya.
Menurut laporan Brigjen TNI M. Saleh, dalam kurun waktu kurang dari seminggu dioperasionalkan, terdapat 2.158 WNI repatriasi yang sudah masuk dan sedang menjalani karantina di wisma karantina, Tower 9 Wisma Atlet Kemayoran.
Sebagai informasi tambahan, data yang dihimpun sementara per tanggal 19 Mei 2020 pukul 14.00 WIB didapatkan bahwa pasien rawat inap di RS Darurat Wisma Atlet mencapai 1.167 yang terdiri dari 781 laki-laki dan 386 perempuan.
Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi positif ada sebanyak 1.043 orang, ODP 89 dan PDP 35 orang. Kemudian untuk pasien keluar ada sebanyak 1.516 orang, dirujuk ke RS lain 99 orang, tidak rawat inap 928, pasien sembuh 1.414 dan meninggal 3 orang.
(hels)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
