Genap Berusia 7 Tahun, Jokowi Berharap Bara JP Terus Jadi Agen Perubahan dan Suarakan Kebenaran
Jakarta – Hari ini 15 Juni 2020, Barisan Relawan Jokowi selanjutnya disebut Bara JP genap berusia 7 tahun. Bara JP adalah salah satu pelopor relawan yang mendorong pencapresan Jokowi pada 2014, dan terus berlanjut pencapresan Jokowi pada 2019.
Dalam momentum ini Presiden Jokowi secara langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Bara JP dan menyuarakan harapannya agar Bara JP terus menjadi agen perubahan dan menyuarakan kebenaran di Indonesia.
“Di usianya Bara JP telah mampu menjadi benteng yang tangguh untuk menyuarakan kebenaran di Indonesia sekaligus mencerminkan dirinya sebagai elemen bangsa yang mampu mendorong dan mengawal pemilu dan pilkada yang bermartabat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Bara JP, teruslah jadi agen perubahan,” ucap Presiden Jokowi dalam video yang diterima redaksi, Senin (15/6).
Di video yang sama, Ketua Umum Bara JP Viktor S Sirait turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada organisasinya serta pengurus yang tersebar di Indonesia. Viktor berharap Bara JP terus bekerja keras dan mengawal Jokowi hingga usai masa jabatannya. Tak lupa ia juga menyampaikan agar segenap pengurus Bara JP melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
“Saya Viktor Sirait Ketua Umum Bara JP mengucapkan selamat ulang tahun ke 7 Bara JP. Terima kasih kepada Presiden Jokowi sebagai pembina utama yang berperan akan sejarah berdirinya dan perjalanan Bara JP hingga saat ini,” ucap Viktor.
“Terima kasih kepada pengurus dan anggota Bara JP di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras membangun organisasi ini, tetaplah bekerja keras membangun organisasi ini kedepan, mengawal pemerintahan Jokowi kedepan. Lakukanlah yang terbaik untuk bangsa dan negara, meskipun terkadang merasa tak didengarkan jangan menyerah. Tetaplah lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” tegas Viktor.
Ketua Umum Bara JP Viktor S Sirait bersama Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu
Berikut ini sejarah Bara JP dalam kronologi waktu.
Tanggal 19 Mei 2013
Bara JP memajang spanduk “2014 Jokowi Presidenku” di Bundaran HI Jakarta pada saat car free day (CFD).
Tanggal 28 Mei 2013
Bara JP berunjuk rasa mengepung Kantor DPRD DKI Jakarta melawan upaya DPRD DKI Jakarta memakzulkan Jokowi sebagai Gubernur.
Tanggal 15 Juni 2013
Di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, diadakan Kongres Pendukung Jokowi Sedunia, dihadiri 300 orang, termasuk 6 perwakilan luar negeri, yang berbicara melalui telekonferensi. Kongres meminta PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi menjadi Presiden RI.
Untuk mendorong keinginan tersebut, Kongres mendeklarasikan berdirinya Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 disingkat Bara JP 2014. Ketua Umum Bara JP 2014 adalah Sihol P Manullang, dengan Sekretaris Jenderal Ferdinand Semaun.
Dalam perjalanan, Ferdinand Semaun digantikan Utje Gustaaf Patty yang sebelumnya Ketua Bidang Organisasi DPP Bara-JP 2014.
Organisasi inilah yang menjadi sulung dari seluruh Relawan Jokowi Presiden.
Kongres diadakan di GIM Bandung karena GIM adalah tempat Soekarno diadili penjajah Hindia Belanda pada 1930 dengan pledoi “Indonesia Menggugat.” Kongres membuat simbol yang kembali “menggugat” sejarah agar Indonesia dipimpin oleh penerus semangat Bung Karno.
Agustus 2013
Bara JP mulai mengedarkan pernak-pernik dukungan berupa kaos dan atribut dukungan bagi Pencapresan Jokowi Presiden 2014 pada Agustus 2013.
Bara JP mulai melakukan pengumpulan tanda tangan dukungan bagi Jokowi Presiden sejak Juni 2013 di Bundaran HI, Kawasan Monas, dan di hampir seluruh pelosok negeri serta luar negeri. Akhir April 2014 terkumpul 11 juta tanda tangan dukungan.
Tanggal 6 September 2013
Bara JP mendatangi Rakernas PDI Perjuangan tahun 2013 pada 6 September 2013 di Ancol Jakarta, untuk menyerahkan hasil Keputusan Kongres Relawan Jokowi Sedunia, diterima oleh Andreas Hugo Pareira mewakili DPP PDI Perjuangan.
Tanggal 16 Februari 2014
Bara JP di Bundaran HI dengan dahului arakan dari Jembatan Semanggi, mendeklarasikan “Jokowi Sebagai Calon Presiden Rakyat”
Awal Februari Sampai Awal Maret 2014
Ada peran sejarah khusus Bara JP 2014 dalam memastikan pencapresan Jokowi di 2014 di mana hanya Ketua Umum Bara JP Sihol Manullang dan Sekjen Bara JP Utje Gustaaf Patty yang terlibat bersama anggota Tim 9 PDI Perjuangan, yaitu Muradi, Hasto Kristiyanto dan Cornelis Lay, yakni sejak awal Februari sampai awal Maret 2014.
Tanggal 14 Maret 2014
Sejarah digenapi, tanggal 14 Maret 2014 Megawati Soekarnoputri menetapkan Jokowi sebagai Capres 2014 dari PDI Perjuangan.
Tanggal 10 April 2014
Jokowi pertama kali mengunjungi Markas Besar Bara JP di Cawang pada 10 April 2014, kedua pada 26 April 2014, dan ketiga sesaat setelah coblosan Pilpres pada 9 Juni 2014.
Tanggal 4 Mei 2014
Bara JP membentangkan 1.161 lembar spanduk dari Balai Kota Jakarta sampai ke Istana Merdeka, Minggu, 4 Mei 2014, sebagai simbol mengantarkan Jokowi memenuhi takdirnya dari Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden RI.
Jokowi Ingin Bara JP Selalu Ada
Konsep awal berdirinya Bara JP adalah bubar setelah selesai berjuang menjadikan Jokowi sebagai Presiden 2014 dalam Pilpres 2014. Namun, Presiden Jokowi tidak mengizinkan Bara JP bubar.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan Kongres Nasional I Bara JP, 13 Agustus 2014 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Keputusan Kongres, nama Bara JP 2014 menjadi Bara JP. Ketua Umum terpilih adalah Sihol P Manullang dan Sekretaris Jenderal terpilih Utje Gustaaf Patty, untuk periode 2014-2019.
Tanggal 2 Agustus 2019
Kongres Nasional II Bara JP di Bogor juga dihadiri Presiden Jokowi, memilih Ketua Umum/ Formatur Tunggal, Viktor S. Sirait.
Selamat ulang tahun Bara JP yang ke-7
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
