Connect with us

Oknum Ulama Terjerat Kasus Hukum Bukan Kriminalisasi oleh Pemerintah

Ilustrasi oknum ulama jangan dinilai kriminalisasi ulama

Jangan Artikan Oknum Ulama Terseret Hukum Itu Kriminalisasi Ulama

Jokowi menambahkan pesta demokrasi dan perbedaan pilihan memang kerap kali menjadi penyebab terjadinya gesekan dan beda pandangan. Maka dari itu ia berpesan agar perbedaan pilihan politik tidak kemudian memicu perpecahan.

“Marilah kita jaga persatuan kita, kita jaga ukhuwah islamiyah kita, wathoniyah kita,” katanya.

Ya, jelang pemilu, berbagai fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian memang makin banyak. Tak jarang kabar palsu dengan tujuan menjatuhkan pemerintah terjadi. Termasuk yang menyerang Presiden Joko Widodo.

Misalnya baru-baru ini ketika Jokowi diserang fitnah anti ulama. Kubu lawan pemerintah seakan berpura-pura tak melihat kedekatan yang terjadi antara calon presiden petahana itu dengan para ulama.

Spontan saja calon presiden dengan nomor urut 01 itu heran. Ia mengaku tak mengerti mengapa ada saja orang yang meragukan kedekatannya dengan ulama-ulama Islam.

“Presiden itu anti-ulama. Lho…lho…lho… saya itu masuk ke pondok pesantren berapa kali, hari ini dengan ulama,” kata Jokowi.

Andi Tomang

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jubir Penanganan COVID-19 Ingatkan Penguatan Disiplin Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Penularan virus SARS-CoV-2 masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Gugus Tugas Nasional mencatat lebih dari seribu kasus baru per hari ini, Senin (6/7). Upaya disiplin warga untuk menerapkan protokol kesehatan sangat dibutuhkan dalam memutus mata rantai penularan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa disiplin menjadi indikasi terhadap dampak terjadinya kasus penularan. Ia menyampaikan bahwa disiplin untuk mematuhi protol kesehatan harus dikuatkan oleh semua pihak.

“Kita sudah waktunya untuk saling mengingatkan, sudah waktunya untuk berupaya saling melindungi agar, pemutusan rantai ini bisa dilaksanakan dengan efektif.  Patuhi protokol kesehatan. Ikuti berita tentang COVID-19 ini dengan saluran-saluran yang benar,” lanjut Yurianto saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, menilik dari kinerja data bahwa di sebagian provinsi bahkan mungkin di sebagian kota, kasus masih bergerak menjadi semakin banyak.

Dengan penguatan disiplin protokol kesehatan, Yurianto meyakini penularan COVID-19 dapat lebih terkendali dengan cepat.

“Kita sudah membuktikan di banyak provinsi bahwa, banyak yang sudah terkendali. Oleh karena itu, yakin kita bisa melaksanakan ini. Kita pasti bisa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yurianto mengingatkan bahwa kemungkinan masih ada kasus positif yang belum teridentifikasi dan berada di tengah masyarakat. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci untuk menjawab kemungkinan yang paling benar agar tidak tertular.

“Setiap orang harus mematuhi untuk menjaga jarak. Setiap orang harus mematuhi untuk menggunakan masker dengan cara yang benar, dan setiap orang harus rajin mencuci tangan. Kalau, tidak, maka, akan sangat mungkin untuk terinfeksi dan kemudian akan menambah kasus positif,” pesannya.

Sementara itu, terkait perkembangan data COVID-19 per 6 Juli 2020, kasus kumulatif berjumlah 64.958 kasus. Penambahan kasus harian berjumlah 1.209 kasus. Sedangkan pemeriksaan spesimen, Yurianto mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini (6/7) berjumlah 12.756 spesimen.

“Pemeriksaan ini seperti biasanya, setiap pada hari Senin, pasti akan menurun dengan drastis karena, beberapa laboratorium kita di hari Minggu tidak melaksanakan operasional pemeriksaan. Sehingga, hanya terbatas pada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jejaring laboratorium Kementerian Kesehatan,” tambahnya.

Sampai dengan saat ini, akumulasi yang sudah diperiksa untuk spesimen sebanyak 928.238.

Sebanyak 455 wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota di 34 provinsi telah terdampak COVID-19. Ia meminta semua pihak untuk bersikap waspada terhadap potensi penularan. Pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan yang ditengarai pernah melakukan kontak dekat dengan kasus positif sebanyak 38.748 orang.

“Ini yang terus akan kita lakukan tracing, kita lakukan pengamatan selama 14 hari terus menerus sehingga, diharapkan kalau akan menjadi sumber penularan dengan melalui pengujian yang agresif maka, kita bisa melakukan isolasi dengan cepat. Kemudian, pasien dalam pengawasan sampai saat ini masih kita lakukan pengawasan ketat sebanyak 13.360 orang,” ujar Yurianto.

Berikut lima provinsi dengan angka kasus tinggi, yakni Provinsi Jawa Timur 308 kasus, DKI Jakarta 232, Jawa Tengah 127, Jawa Barat 126, dan Sulawesi Selatan 84.

Sedangkan kasus sembuh, angka per hari ini (6/7) berjumlah 814 dan akumulasinya berjumlah 29.919.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menteri LHK: Kerja Sama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RI-Norwegia Dilanjutkan Sampai 2030

Oleh

Fakta News
Menteri LHK saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7).

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerja sama Indonesia dengan Norwegia mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dilanjutkan sampai 2030.

Lebih lanjut, Menteri LHK menyampaikan bahwa pembayaran dari hasil kerja pemenuhan komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dengan Norwegia dan juga rencana pengaturan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Ada tiga hal letter of intent, kerja sama antara Indonesia dan Norway itu sudah dilakukan sejak tanggal 26 Mei tahun 2010. Dan tadi arahan yang telah disampaikan Bapak Presiden bahwa kita akan melanjutkan,” ujar Menteri LHK usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7).

Dalam melanjutkan ini sampai dengan tahun 2030, Menteri LHK sebutkan bahwa ada beberapa hal yang disesuaikan seperti misalnya keberadaan punish agreement.

“Di letter of intent tahun 2010 dikatakan bahwa komitmen Indonesia itu 26 persen pada tahun 2020. Dan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi perubahan iklim, itu sudah kita sesuaikan,” imbuh Menteri LHK.

Jadi, Menteri LHK sampaikan angkanya adalah 29% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan/atau 41% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan dukungan kerja sama teknik luar negeri.

Menurut Menteri LHK, perjanjian atau letter of intent ini telah menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dalam rangka reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Redd++ itu, menurut Menteri LHK, adalah hal-hal seperti sampah, terkait partisipasi masyarakat hukum adat, dan lain-lain termasuk electromobility-nya.

Prestasi yang dicapai oleh Indonesia, menurut Menteri LHK, sangat banyak yakni di antaranya kebijakan-kebijakan Presiden seperti penanganan gambut dan Inpres Moratorium.

Inpres Moratorium, menurut Menteri LHK, pertama kali dikeluarkan tahun 2011 lalu diperpanjang setiap 2 tahun, 2013-2015-2017.

“Pada tahun 2019 Bapak Presiden setuju untuk ini dipermanenkan, artinya apa? Artinya mulai tahun 2019 kemarin tidak boleh lagi ada izin baru di hutan primer dan di lahan gambut,” jelas Siti Nurbaya.

Pemerintah, menurut Menteri LHK, juga bekerja keras untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, penurunan deforestasi, serta penegakan hukum juga terus dilakukan dan periode 2016 hingga sekarang yang lebih kencang dibandingkan sebelum-sebelumnya.

“Ada energi angin yang di Sulawesi, kemudian electromobility juga kita sudah mulai, kemudian juga biodiesel B30 yang akan menjadi B50. Tadi Bapak Presiden malah sudah mengarahkan akan ke B80 atau kalau mungkin ke B100,” ujarnya.

Prestasi lain, menurut Menteri LHK adalah telah men-default sistem-sistem untuk mengontrol emisi gas rumah kaca, monitoring-nya dan lain-lain.

“Ini akan dilanjutkan dan atas prestasi itu kemarin tanggal 2 Juli sudah ada pertemuan joint consultation group antara Indonesia dan Norway yang dipimpin dari Indonesia Wamen LHK dan Wamenlu serta dari Norway-nya adalah Duta Besar Norway di Jakarta dan Staf Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidupnya Norway,” kata Menteri LHK.

Dari pertemuan itu, menurut Menteri LHK, disepakati 11 juta ton atau senilai dana kira-kira 56 juta USD atau 800 miliar lebih kurang. Ia menambahkan bahwa itu yang terkait dengan pembayaran prestasi dari komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Artinya, menurut Menteri LHK, Indonesia terus konsisten terhadap komitmennya. Konsistensi ini, menurut Menteri LHK, selain komitmen untuk kontribusi kepada penurunan emisi gas rumah kaca dunia, tetapi juga adanya Pasal 28 H Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa warga negara mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang baik.

Terkait dengan pengaturan perdagangan karbon, Menteri LHK sampaikan bahwa prosesnya sudah  disiapkan dan sekarang sudah dibahas di tingkat Setkab, Setneg, dan segera ke Kemenkumham untuk antar kementerian.

Mengenai yang diatur, Menteri LHK sampaikan bagaimana hal-hal ketentuan umum dan lain-lain seperti penyelenggaraan tentang perdagangan karbon dan perencanaannya.

“Tujuannya adalah untuk kita menjamin pencapaian kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca atau disebut National Determined Contribution (NDC),” jelas Menteri LHK.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

KPU: Pilkada 2020 Jadi Sejarah Baru Pemilu Indonesia

Oleh

Fakta News
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akan menjadi pemilihan umum (pemilu) yang sangat penting karena menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi.

“Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19,” ujar Arief pada dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta (6/7).

Arief mengungkapkan, pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan momen yang sangat penting karena dalam pelaksanaan akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi, salah satunya seperti situasi pandemi COVID-19 ini.

“Kebetulan sekarang virusnya corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” ungkap Arief.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan menjadi pertaruhan besar. Menurutnya, jika pada pelaksanaannya baik, ini dapat menjadi model dan landasan yang baik. “Tapi kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi sebetulnya ini warisan penting untuk generasi yang akan datang.

Pandemi COVID-19 yang juga dihadapi oleh banyak negara di dunia tidak menyulutkan semangat untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negara. Arief mengatakan bahwa langkah yang dibuat oleh negara lain dalam penyusunan pelaksanaan pemilu dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini.

“Situasi dan kondisi di tiap negara berbeda-beda, termasuk regulasinya. Ada yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala negaranya karena memang sudah pada periode pergantian kepemimpinannya, namun ada juga yang mengundurnya. Kultur masyarakat juga menjadi pengaruh besar dalam proses pelaksanaannya. Jadi apa yang dilakukan negara lain bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi tentu mengadopsi sepenuhnya itu tidak mungkin karena kultur, regulasi, situasi kondisi dan anggarannya berbeda,” ujarnya.

Regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi COVID-19 tidak ada yang berubah. Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan,” tegas Arief.

Pada teknis pelaksanaan pemilu, KPU mengutamakan protokol kesehatan bagi penyelenggara serta pemilih. Bagi penyelenggara, KPU memfasilitasi desinfektan, masker (kain dan medis), hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta KPU juga mengadakan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara.

Tempat pemungutan suara (TPS) juga akan menerapkan physical distancing dengan pengaturan kursi yang berjarak 1-2 meter bagi para pemilih. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai dengan protokol kesehatan.

Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampenye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga jarak serta menggunakan masker dan face shield.

Terakhir untuk pemungutan dan perhitungan suara, Arief menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara manual dan saat perekapannya menggunakan teknologi informasi.

“Kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara, itu (pemungutan suara) tetap dilaksanakan manual. Begitu pemungutan suara dihitung dan semua orang menyaksikan di TPS, hal ini yang menjadi ciri khas Indonesia dalam melakukan pemilihan untuk hak pilihnya. Nah pada proses perekapan, baru menggunakan teknologi informasi,” tutupnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan diselenggarakan di sembilan provinsi, antara lain Sumatera Barat (zona orange), Kepulauan Riau (zona kuning), Jambi (zona kuning), Bengkulu (zona orange), Kalimantan Utara (zona orange), Kalimantan Tengah (zona merah), Kalimantan Selatan (zona merah), Sulawesi Utara (zona merah) dan Sulawesi Tengah (zona orange) pada 224 kabupaten dan 37 kota. Teknis pelaksanaan pemilu akan disesuai dengan kondisi zona risiko pada wilayah daerah masing-masing.

 

(hels)

Baca Selengkapnya