Buka Musrenbangnas 2021, Presiden Jokowi Dorong Perencanaan yang Adaptif dan Manfaatkan Iptek
Jakarta – Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebaik apapun perencanaan yang sudah dibuat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang.
“Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, yaitu untuk menyejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa. Tetapi, caranya sering kali harus berubah karena tantangan dan peluangnya setiap saat juga bisa berubah-ubah,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
Kedua, sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah yang dihadapi baik masalah kesehatan maupun masalah perekonomian sangat diperlukan. Sejumlah upaya seperti disiplin protokol kesehatan, 3T (testing, tracing, treatment), dan program vaksinasi massal membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa.
“Butuh keaktifan dari seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampai besar untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat. Juga dukungan dari negara lain sangat diperlukan,” jelasnya.
Ketiga, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ini semakin tidak bisa dihindarkan. Menurut Presiden, ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan bisnis ritel tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen daring.
“Ketika kita butuh data yang cepat, akurat, terintegrasi yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, vaksin, alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi,” imbuhnya.
Dalam menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi penting untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, Kepala Negara memandang bahwa para perencana harus mempertimbangkan betul-betul perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
“Kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri. Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi,” tambahnya.
Dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G, Kepala Negara mewanti-wanti agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna.
“Kita jangan hanya menjadi smart digital users, tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para teknolog yang handal, mampu bersaing, kompetitif, dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri,” paparnya.
Saat ini, hampir semua perusahaan adalah perusahaan teknologi di mana nilai tambah (value added) diciptakan. Kecanggihan inovasi dan teknologi menjadi sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Di sektor keuangan misalnya, sudah marak bermunculan yang namanya teknologi finansial (fintech) yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien. Industri keuangan sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi.
Selain itu, teknologi di dunia kesehatan juga perlu untuk diantisipasi karena health tech akan semakin berkembang dengan pesat. Menurut Presiden, hal tersebut lebih dari sekadar pemeriksaan atau konsultasi medis jarak jauh, tapi juga pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk diagnosis, pelaksanaan pengobatan, precision medicine, hingga tindakan operasi jarak jauh.
Di bidang pendidikan, pandemi Covid-19 juga mengakselerasi penggunaan teknologi pendidikan (edutech). Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan sekaligus keniscayaan. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peran guru dan sekolah lebih sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi merdeka belajar dari anak didiknya.
“Inilah perkembangan-perkembangan cepat yang perencanaan harus mengantisipasi semua itu. Harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat. Harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul secara cepat, yang sering tidak kita duga. Harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkapnya.
“Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini. Harus jelas manfaatnya, terutama manfaat bagi masyarakat dan negara, tetapi juga harus dihitung efisiensinya. Harus dihitung kontribusinya untuk pengembangan teknologi di dalam negeri, harus dihitung return on investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus,” tandasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
