Buka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah, Presiden Jokowi: Bonus Demografi Jadi Modal Bangsa Majukan Indonesia
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, Rabu (22/02/2023), di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya menaruh harapan besar pada Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah untuk menghasilkan agenda dan langkah besar.
“Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar,” kata Presiden mengawali sambutannya.
Kepala negara menyampaikan struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda.
“Tahun 2023, jumlah penduduk kita sudah 280 juta. Pemudanya, untuk usia 15 sampai 30, sudah di angka 66,3 juta,” ujarnya.
Oleh sebab itu, imbuh Presiden, ke depan bonus demografi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia. Menurutnya, hal ini jangan sampai menjadi beban, tetapi menjadi modal Indonesia untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur, dan berkemajuan.
“Kalau bonus demografi ini betul-betul tidak kita garap secara baik, ini akan menjadi beban kita semua. Oleh sebab itu, pembangunan SDM menjadi sesuatu yang sangat penting,” lanjutnya.
Presiden Jokowi mencontohkan beberapa negara Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang dapat melompat menjadi negara maju. Sementara, beberapa negara di kawasan Amerika Latin yang pada tahun 1950-1960 sudah menjadi negara berkembang sampai sekarang juga masih belum menjadi negara maju.
Menurutnya, keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang disebabkan oleh inovasi produk-produk yang membuat negara lain ketergantungan.
“Korea Selatan itu memiliki yang namanya digital komponen yang semua negara, semua perusahaan membutuhkan itu. Taiwan itu memproduksi yang namanya chip yang semua negara, semua perusahaan besar itu membutuhkan dan tergantung pada mereka,” jelas Presiden.
Oleh sebab itu, kata Kepala Negara, Indonesia juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan Indonesia bisa membangun EV battery atau baterai mobil listrik yang diharapkan akan menjadi ekosistem besar sebagai produsen mobil llistrik.
“Nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit kita memiliki. Semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik ada semuanya di Indonesia,” ungkapnya
Sementara, sambungnya, hal itu tidak dilakukan negara-negara Amerika Latin walau memiliki banyak sumber daya alam (SDA).
“Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika Latin tetap terus menjadi negara berkembang. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang negara berkembang tapi keinginan untuk menjadi negara maju itu harus. Dengan cara apapun, harus,” tandasnya.
Presiden melanjutkan, terkait SDA-SDA yang dimiliki Indonesia seperti nikel di Sulawesi, tembaga di Sumbawa dan Papua, timah di Bangka Belitung, Bauksit di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, dapat diintegrasikan menjadi EV battery.
Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia dapat membangun ekosistem yang lebih besar untuk produksi mobil listrik, yang dapat dibutuhkan banyak negara ke depannya.
“Semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV battery dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan. Dan apa, nilai tambah yang kita akan dapat itu bisa berlipat-lipat,” pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Selain itu, turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
