AM64 Kanisius Canangkan Program Kampanye Publik “Siap Divaksin Saat Vaksin Siap”
Jakarta – Dalam waktu dekat, sebagaimana informasi yang dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pemerintah Indonesia akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap.
Perkembangan terkini , Komite Fatwa MUI Pusat menetapkan Vaksin Covid 19 produksi Sinovac halal dan suci digunakan. Pernyataan itu disampaikan oleh MUI pada Jumat siang 8 Januari 2021.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa dirinya akan menjadi orang Indonesia pertama yang divaksin Covid-19. Menurut rencana hal tsb akan dilaksanakan pada pekan kedua Januari 2021 atau pekan depan.
Menyambut perkembangan persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Alumni Menteng 64 (AM64) Kolese Kanisius mencanangkan program kampanye publik “Siap Divaksin Saat Vaksin Siap”.
Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Jakarta pada hari Jumat 8 Januari 2021 bertempat di Gedung Kebangkitan Nasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah peserta yang hadir. Acara tersebut disiarkan pula melalui kanal FB Alumni Menteng 64.
“Vaksinasi adalah salah satu solusi yang diharapkan dapat membantu berakhirnya pandemi di negeri ini. Usaha keras pemerintah dalam mengupayakan hadirnya vaksin untuk rakyat Indonesia sangat kami apresiasi. Namun kesuksesan program vaksinasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesuksesan vaksinasi adalah kesuksesan kita semua sebagai bangsa,” demikian dinyatakan oleh Irlan Suud, selaku Ketua AM64 Kanisius.
Irlan juga menyampaikan bahwa AM64 menyambut dengan penuh rasa syukur dan gembira atas fatwa halal vaksin Sinovac yang disampaikan oleh MUI .
Selain Irlan Suud, hadir pula dalam acara peluncuran tersebut Pater Heru Hendarto SJ selaku Rektor Kolese Kanisius, Dr. dr. JC Prihadi Sp.U sebagai perwakilan dari komunitas Canimed, pegiat AM64 Tomi Pratomo dan Pitono Adhi selaku koordinator program kampanye publik AM64.
Dalam kesempatan itu Pater Heru Hendarto SJ menyampaikan bahwa gerakan kampanye publik AM64 Kanisius adalah sebuah wujud kesiapan alumni Kanisius ambil bagian dalam gotong royong nasional menuntaskan pandemi Covid-19.
Sedangkan Dr. dr. JC Prihadi Sp.U menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh putus asa dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Program vaksinasi Covid-19 adalah program yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan sebaik-baiknya. Semua vaksin yang telah disiapkan adalah baik. Tidak mungkin pemerintah akan mencelakakan rakyatnya sendiri,” tandasnya lagi.
Di kesempatan yang sama Tomi Pratomo menyatakan bahwa kampanye publik AM64 “SIAP DIVAKSIN SAAT VAKSIN SIAP” adalah wujud kepedulian AM64 terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. “Gerakan kampanye ini adalah juga upaya merawat dan memperkuat rasa kebangsaan di tengah pandemi,” lanjut Tomi Pratomo.
Sementara itu Pitono Adhi menyatakan bahwa fokus dari gerakan kampanye publik AM64 “Siap Divaksin Saat Vaksin Siap” adalah bekerja di wilayah hilir yaitu wilayah yang bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok di masyarakat yang menjadi sasaran program vaksinasi Covid-19.
“Kekhasan dari program kampanye publik yang berfokus di hilir adalah paradigma bottom-up atau menyerap aspirasi dari masyarakat yang kemudian diolah sebagai bahan kampanye bersama dengan kelompok masyarakat sasaran,” demikian Pitono Adhi menutup jumpa pers.
Program kampanye publik AM64 mendapat apresiasi dari para tokoh nasional seperti Ginandjar Kartasasmita serta dari kalangan birokrasi yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid melalui video yang ditayangkan saat acara peluncuran program ini.
Menteri Kesehatan secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih atas inisiatif yang dilakukan oleh AM64 Kolese Kanisius dan berharap agar inisiatif itu juga diikuti oleh kelompok-kelompok lain di masyarakat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
