Connect with us

7 Hal yang Perlu Diperhatikan Founder Startup Ketika Berhadapan dengan Investor

Jakarta – Saat ini, banyak investor tertarik dengan startup yang berada di tahap early stage. Data Cento VC memperlihatkan pendanaan tahap awal di pertengahan 2019 cukup signifikan dibandingkan 2016-2018 yang relatif datar pergerakannya.

Adapun early stage adalah kondisi di mana sebuah startup sudah memiliki produk final, sudah ada pasarnya, dan menghasilkan GMV (gross merchandise value) atau transaksi dan ingin melakukan ekspansi.

Pegiat startup sekaligus angel investor Victo Glend menyebutkan, dirinya sering berdiskusi dengan beberapa rekan sesama investor. Alasan investor tertarik mendanai startup early stage hampir sama, yaitu karena deal per startup yang relatif kecil atau di bawah USD 500 ribu dengan equity yang tinggi.

“Saya sering bertemu dengan beberapa startup yang sedang mencari pendanaan tahap awal. Namun ketika berdiskusi dan menggali lebih dalam tentang bisnis mereka, seringkali sebuah startup terlalu menjual mimpi dibandingkan produk,” kata Victo.

Dari pengalamannya tersebut, Victo merangkum 7 hal yang bisa menjadi kesalahan fatal dilakukan founder startup ketika mencari pendanaan. Berikut ini poin-poinnya.

1. Keunikan ide bisnis?

Apa yang membedakan kamu dengan kompetitor? Sering sekali ada beberapa startup yang sebenarnya hanya mengikuti ide yang sudah ada, sehingga tidak ditemukan perbedaan.

Namun sebenarnya, kebanyakan para investor lebih tertarik dengan harga layanan yang ditawarkan. Karena dari harga tersebut, dapat ditentukan apakah harga tersebut rasional atau layak diterima pasar?, seberapa besar kemungkinan untuk diserap oleh pasar?, apakah bisa bundling harga? dan semacamnya.

2. Siapa foundernya?

Banyak dari beberapa investor juga mempertanyakan tentang latar belakang dari founder itu sendiri. Hal ini dikarenakan investor ingin tahu tentang track record dari para founder.

Terkadang selain menanyakan pendidikan, pengalaman, investor juga mengulik hingga ke masalah personal seperti background keluarga, impian si founder dan lain-lain. Hal ini sangat penting bagi investor sebelum mempercayakan uangnya ke sebuah startup di tahap awal.

“Banyak kami temukan startup yang tidak layak di-invest hanya karena salah satu founder di awal berdiri tidak full time di startup yang dia bangun. Secara gampang, investor hanya membeli idenya saja, hal ini tentu merugikan bagi investor,” kata Victo.

Pria yang juga menjabat sebagai Strategic Business Analyst and Development Manager Jakarta Notebook ini juga mengatakan, banyak sekali startup yang tidak berkembang karena foundernya tidak fokus pada startup.

“Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan kuat, walaupun startup itu terdiri dari beberapa orang dan hanya satu orang yang tidak full time, maka tetap tidak layak diinvest,” ungkapnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Plan Indonesia Bagikan Ribuan Alat Kebersihan dan Perlengkapan Sekolah di Lembata

Oleh

Fakta News
Asisten 2 Bidang Administrasi, Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Lembata, Paulus Kedang (kedua dari kiri) bersama Program Implementation Manager Plan Indonesia Area Lembata, Erlina Dangu (ketiga dari kiri) dan petugas Gugus Tugas penanganan COVID-19 saat penyerahan secara simbolis MHM Kits dan School Kits di Sekretariat Gugus Tugas, Lewoleba. (Photo: Plan Indonesia)

Lewoleba – Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menyumbangkan ribuan alat kebersihan dan perlengkapan sekolah kepada anak dan siswa didik dimulai pada Senin (13/7/2020) hingga satu bulan ke depan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Pembagian paket perlengkapan manajemen kebersihan menstruasi (MHM Kits) bagi 4.059 anak-anak berusia 10 hingga 18 tahun, serta 4.406 paket perlengkapan sekolah (School Kits) untuk anak-anak Sekolah Dasar akan didistribusikan pada 84 SD dan 28 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 82 taman kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendistribusian alat kebersihan dan perlengkapan sekolah ini dilaksanakan di 79 desa dampingan Plan Indonesia di Kecamatan Omesuri, Buyasuri Ile Ape, Ile Ape Timur dan Lebatukan dalam upaya mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan Pandemik COVID-19.

Asisten 2 Bidang Administrasi, Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Lembata, Paulus Kedang (ketiga dari kiri) bersama Program Implementation Manager Plan Indonesia Area Lembata, Erlina Dangu (Keempat dari kiri) dan beberapa petugas Gugus Tugas penanganan COVID-19 saat penyerahan MHM Kits dan School Kits di Sekretariat Gugus Tugas, Lewoleba. (Photo: Plan Indonesia)

Saat distribusi Plan Indonesia dibantu relawan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) kabupaten dan tingkat desa serta para relawan Plan Indonesia wilayah dampingan di Lembata.

“Pembagian perlengkapan manajemen kebersihan menstruasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait menstruasi bagi anak dampingan dan agar mereka memanfaatkan paket perlengkapan untuk kebersihan diri secara baik dan benar saat menstruasi,” kata Erlina Dangu, Program Implementation Area Manager Plan Indonesia di Kabupaten Lembata.

Erlina mengatakan tujuan dari pembagian paket menstruasi dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dampingan agar mereka dan tenaga pendidik bisa terbantu dalam pelaksanaan proses belajar selama masa pandemik virus corona di lima wilayah  kecamatan dampingan Plan Indonesia.

Distribusi ini merupakan kelanjutan program tanggap darurat Plan Indonesia saat pandemik COVID-19. Pada bulan April hingga juni 2020, Plan Indonesia telah memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung dengan menyasar anak dan keluarganya yang tinggal di wilayah dampingan. Bantuan yang telah diberikan berupa ribuan paket kebersihan diri, fasilitas air bersih.

Asisten 2 Bidang Administrasi, Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Lembata, Paulus Kedang (baju putih) bersama Program Implementation Manager Plan Indonesia Area Lembata, Erlina Dangu (baju biru) sedang melakukan penandatanganan tanda terima bantuan MHM Kits dan School Kits di Sekretariat Gugus Tugas, Lewoleba. (Photo: Plan Indonesia)

Lebih dari 400.000 anak dan orang dewasa telah menerima manfaat langsung dalam program tanggap darurat Plan Indonesia termasuk penyediaan air bersih dan alat kebersihan, kegiatan promosi kebersihan, perlindungan anak dan memastikan akses pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil.

Wilayah tanggap COVID-19 dari Plan Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nagekeo, Lembata, Belu, Malaka, Manggarai, Nusa Tenggara Barat di Lombok Barat, Lombok Utara dan Mataram, Sumbawa, DKI Jakarta di 18 kelurahan dan Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perampingan 18 Lembaga/Organisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan langkah untuk merampingkan sejumlah badan atau lembaga negara dalam waktu dekat. Rencana tersebut terungkap saat Presiden berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2020.

“Sudah ada (rencana) dalam waktu dekat, 18 (lembaga),” kata Presiden.

Perampingan tersebut dilakukan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. Menurut Presiden, semakin ramping sebuah organisasi maka semakin bisa dikendalikan anggarannya.

“Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke kementerian, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan itu lagi? Atau komisi-komisi itu lagi?” ungkapnya.

Alasan lainnya adalah agar organisasi tersebut bisa bergerak semakin lincah. Menurut Presiden, jika organisasi diibaratkan sebuah kapal, maka semakin ramping sebuah kapal, semakin cepat juga geraknya. Kecepatan itulah yang diyakini Presiden akan menjadi kunci dalam persaingan antarnegara.

“Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil, itu kita yakini,” tandasnya.

Saat berbincang dengan wartawan, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Kaji Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Presiden saat bertemu dengan para wartawan di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (13/7).

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

“Yang kita siapkan sekarang ini, ini baru tadi saya perintah, untuk ada sanksi. Bukan pembatasan tapi ada sanksi karena yang kita hadapi sekarang ini adalah protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin,” kata Presiden.

Protokol kesehatan yang tidak diterapkan secara disiplin misalnya penggunaan masker. Presiden menyinggung di sebuah provinsi yang disurvei, hanya 30 persen masyarakat yang memakai masker. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah warga terdampak Covid-19.

“Di sebuah provinsi kita survei hanya 30 persen, yang 70 persen tidak pakai masker. Bagaimana positivity rate-nya tidak tinggi?” ujarnya.

Adapun untuk bentuk sanksinya, Kepala Negara menjelaskan bisa berupa denda, kerja sosial, atau tindak pidana ringan (tipiring). Penerapan sanksi ini nantinya diharapkan akan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

“Tapi masih dalam pembahasan. Saya kira memang kalau diberi itu (sanksi), menurut kita semua tadi, akan berbeda,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

 

(hels)

Baca Selengkapnya