Presiden Jokowi Paparkan Bentuk Kerja Sama untuk Cegah Ancaman Kesehatan Global
Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi ancaman kesehatan global. Pasalnya, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, pergerakan manusia yang semakin mudah dan cepat dewasa ini dapat menjadikan penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat pula.
Fenomena inilah yang Presiden Joko Widodo sebut membutuhkan perhatian tersendiri dan harus diantisipasi. Dalam peresmian Pembukaan Konferensi Internasional dan Table Top Exercise untuk Global Health Security Tahun 2017 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Presiden juga menyebut bahwa perubahan global tak hanya membuat arus informasi dapat tersebar lebih cepat, tetapi juga wabah penyakit dari satu tempat ke tempat lain.
“Penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat. Penyakit yang muncul di bagian utara dunia dapat dengan cepat menular ke bagian selatan dunia. Ini yang kita semua harus waspadai,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Selasa, 24 Oktober 2017.
Dunia telah mencatat beberapa pandemi yang terjadi seperti SARS, Flu Babi, Ebola, bahkan HIV AIDS. Meski negara-negara di dunia telah bekerja sama dan mampu mencegah penyebaran global yang lebih luas lagi, Kepala Negara meminta seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap segala ancaman wabah penyakit.
“Perkembangan kondisi global dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah penyakit lama maupun penyakit baru seperti _emerging disease_ yang setiap saat dapat menjadi ancaman kesehatan dunia dan nasional,” ucapnya.
Sebut saja perkembangan kondisi global seperti perubahan iklim ekstrem yang dapat memicu bencana alam dan mendatangkan wabah penyakit. Hal itu ditambah dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya makanan serta energi dan air bersih yang juga dapat memunculkan penyakit menular yang akut seperti pada diare, kolera, TBC, dan hepatitis.
Selain itu, di tengah ancaman terorisme global, kita juga harus mewaspadai perkembangan teknologi kesehatan yang disalahgunakan oleh para teroris dengan bioterorisme.
“Sebuah bentuk terorisme dengan cara memasukkan bahan-bahan kimia atau biologis berbahaya ke dalam makanan, minuman, atau pun menyebarkannya dalam ruangan tertutup hingga terjadi kepanikan internasional serta memunculkan ancaman kesehatan nasional dan global,” ia menjelaskan.
Untuk mencegah ancaman kesehatan yang ada itu tidak berkembang hingga ke tahap selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyebut setidaknya ada tiga bentuk kerja sama yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Kerja sama yang pertama ialah antara lintas praktisi kesehatan dalam sebuah negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014.
“Di Indonesia kami menyebutnya Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang komponennya meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, kesehatan pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Presiden.
Kesehatan Pertahanan Negara yang dimaksud adalah totalitas dari sumber daya bidang kesehatan di wilayah Republik Indonesia meliputi personel, fasilitas, sarana serta prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pertahanan negara.
“Ini sangat penting terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang masih minim akses pelayanan kesehatan. Di sini TNI, pemerintah, dan masyarakat saling bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ia melanjutkan.
Sementara itu, bentuk kerja sama kedua ialah kerja sama lintas sektor dalam sebuah negara. Sekali lagi Presiden berpesan agar sekat-sekat dan ego sektoral harus diruntuhkan, apalagi bila bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
“Tepatnya harus ada kerja sama yang kuat antara sektor kesehatan, imigrasi, pariwisata, ekspor impor, peternakan, pertanian, dan termasuk badan lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” tuturnya.
Adapun bentuk kerja sama ketiga ialah kerja sama lintas negara. Oleh karena ancaman kesehatan yang dihadapi sekarang ini ialah permasalahan global, maka mau tidak mau semua negara harus bekerja sama secara global.
“Keahlian dan kemampuan Saudara-saudara harus saling terhubung satu sama lain untuk menghadapi ancaman kesehatan global tersebut. Perkuat jaringan kita, putuskan jaringan penyakitnya!” ujarnya sekaligus mengakhiri sambutan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Konferensi internasional yang dimulai dan diresmikan langsung oleh Presiden pada hari ini diselenggarakan atas kerja sama pemerintah melalui TNI dan Kementerian Kesehatan dengan World Health Organization (WHO).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
