Bertemu Masyarakat, Presiden Tegaskan Komitmen Bangun Infrastruktur di Pegunungan Arfak
Pegunungan Arfak – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi lapangan bola Irai di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Minggu, 27 Oktober 2019. Di tempat tersebut Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyapa dan bertemu ribuan warga yang berasal dari 10 distrik dan 162 desa.
Setibanya di lapangan, Presiden Jokowi dan rombongan disambut penampilan tarian khas Suku Besar Arfak, yaitu Tari Tumbu Tanah. Presiden kemudian mendapatkan paparan mengenai pembangunan di daerah setempat dari Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi merasa sangat senang dan terharu bisa menyambangi Kabupaten Arfak untuk pertama kalinya dan bertemu langsung dengan warga setempat. Ia menyebut kedatangannya karena ada masukan dari kepala daerah setempat, utamanya terkait pembangunan infrastruktur di daerah setempat.
“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, mengenai yang pertama, jalan antara Manokwari dan Pegunungan Arfak yang tadi Pak Bupati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diaspal. Maka kita segera selesaikan,” kata Presiden disambut riuh tepukan ribuan warga yang hadir.
Akses jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari tersebut, menurut Presiden, akan memudahkan transportasi orang dan distribusi barang terutama produk-produk pertanian. Para petani asal Pegunungan Arfak nantinya bisa menjual beragam komoditas pertanian seperti wortel, kol, dan kentang ke Manokwari.
“Agar barang-barang pertanian, produk-produk pertanian yang berasal dari Pegunungan Arfak bisa dijual di Manokwari,” lanjutnya.
Presiden Jokowi berharap pembangunan jalan tersebut juga bisa mendongkrak pariwisata di daerah Pegunungan Arfak agar berkembang dengan lebih pesat. Menurut Presiden, Pegunungan Arfak memiliki potensi pariwisata yang indah seperti dua danau, Anggi Giji dan Anggi Gida.
“Juga pariwisata agar orang bisa berdatangan berbondong-bondong dari Manokwari dan dari provinsi lain dari seluruh Tanah Air melihat keindahan Danau Anggi yang ada di Pegunungan Arfak. Tadi saya sudah lihat dari atas, begitu sangat indahnya danau itu,” paparnya.
Selain infrastruktur jalan, Presiden juga berkomitmen untuk mengembangkan bandara dan sejumlah fasilitas publik lainnya di Pegunungan Arfak. Kepala Negara menilai, bandara memiliki peran penting bagi penduduk setempat agar bisa lebih maju.
“Beri waktu saya dua tahun untuk menyelesaikan airport yang ada di sini. Sehingga semuanya terbuka, masyarakat di sini bisa pergi ke mana pun dan airport adalah sebuah sarana transportasi yang sangat penting bagi penduduk yang ada di sini untuk bisa lebih maju ke depan,” jelasnya.
“Tadi juga disampaikan banyak dari Pak Bupati mengenai rumah sakit, mengenai puskesmas, pasar, semuanya diminta oleh Pak Bupati. Saya akan berikan, tetapi mohon waktu paling tidak 2-3 tahun ya,” tandasnya.
Dari lapangan bola Irai, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kemudian meninjau Pasar Irai. Kedatangan keduanya disambut meriah warga dan penjual. Presiden dan Ibu Iriana juga berkeliling pasar untuk melihat beragam komoditas pertanian yang dijual sambil berinteraksi dengan para penjual.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam acara tersebut antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu tampak hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Plt. Kapolri Komjen Ari Dono, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy.
Munir
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
