Pengangguran Cetak Rekor Terendah dalam 18 Tahun Terakhir
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan tingkat pengangguran dalam kurun waktu 2015-2017 mencatatkan rekor terendah selama masa reformasi. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional terus menurun dari 5,81% pada 2015 menjadi 5,5% pada 2016, dan 5,33% pada 2017.
“Kita patut bersyukur selama dua tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia terus menurun. Ini merupakan capaian TPT terendah sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi,” ungkap Hanif.
Dilihat secara kewilayahan, tingkat pengangguran di perkotaan memang relatif lebih tinggi dibanding di perdesaan. Namun tren tingkat pengangguran di perkotaan juga terus menurun. Dari 7,02% pada 2015 menjadi 6,53% pada 2016, dan 6,50 % pada 2017.
Meski demikian, bagi Menaker Hanif, tantangan ketenagakerjaan di Indonesia memang sangat besar. Terlebih isu ini kerap dipandang sebagai isu pinggiran saja. Padahal menurutnya, isu ketenagakerjaan sejatinya merupakan isu strategis karena yang diukur sebuah pemerintahan sebenarnya adalah bagaimana pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan penyerapan lapangan pekerjaan tersebut.
“Pemerintahan apapun bisa disebut hebat jika diukur dari hal sederhana yang bisa dilihat rakyat, yakni masalah ketenagakerjaan,” ujarnya.
Hanif menambahkan adanya “missmatch” ini membuat penyerapan tenaga kerja terhambat di tengah jalan. Maka dari itu, pihaknya lantas memperkuat akses dan mutu melalui pelatihan kerja, misalnya seperti di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah ataupun swasta.
Pelatihan, lanjut Hanif, jelas sangat diperlukan karena setiap tahun ada 2 juta angkatan kerja baru yang muncul dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda. Apalagi saat ini, tidak menjamin bahwa lulusan perguruan tinggi bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Ia lantas menunjukkan sebuah data yang mengatakan hanya 37% orang yang bekerja sesuai latar belakang pendidikanya.
Di sisi lain, angkatan kerja berlatar pendidikan di bawah perguruan tinggi pun tidak mudah langsung kerja. Maka dari itu, sekali lagi, Hanif menekankan pentingnya pelatihan. Terlebih saat ini muncul fenomena perubahan teknologi yang sangat cepat yang bisa membuat sejumlah pekerjaan hilang.
Berjalan seiring dengan itu, pekerjaan-pekerjaan baru pun bermunculan dengan kualifikasi yang baru pula. Hal ini pun pada akhirnya juga membutuhkan keterampilan dan kompetensi baru yang bisa didapat dari pelatihan.
“Jadi, di satu sisi kita terus mendorong agar akses atau pelatihan kerja ditingkatkan. Tapi di sisi lain, kita meningkatkan akses atau training bagi pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan up skilled untuk bisa memasuki pasar kerja baru,” katanya.
Perluasan Kerja
Pelatihan sendiri banyak jenisnya. Paling sederhana, menurut Hanif, adalah pemanfaatan pemagangan di perusahaan-perusahaan. Meski tidak seperti pelatihan yang dimaksud, toh pemagangan bisa digunakan agar tingkat pengangguran berkurang. Ia mencatat ada 24.259 perusahaan besar dan menengah serta 283.002 perusahaan kecil yang bisa menyerap calon tenaga kerja melalui program pemagangan ini.
“Tidak hanya mendapat pengalaman, pemagangan bisa membentuk mental, perilaku kerja, dan kompetensi sesuai pasar kerja,” paparnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah memperluas akses penempatan kerja di luar negeri melalui pasar tenaga kerja Indonesia (TKI) formal. TKI formal lebih diunggulkan daripada TKI informal karena lebih terlindungi. Penempatan TKI formal menunjukkan tren peningkatan selama kurun 2015 hingga Juli 2017.
Dia memproyeksikan bahwa pada akhir 2019 penempatan TKI formal akan mencapai di atas angka 58%. Selain perluasan kesempatan kerja, pemerintah juga serius meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
