Polemik Kesejahteraan Rakyat Harus Diprioritaskan
Jakarta – Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Jimmy Demianus Ijie mengucap selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dilantik pada Minggu (20/10/2019), di Kompleks Parlemen. Ia mengingatkan ada dua bidang kesejahteraan rakyat yang harus menjadi perhatian serius dalam mengarungi lima tahun ke depan, yaitu penyelesaian permasalahan HAM dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Jimmy menegaskan persoalan HAM yang secara khusus mengacu kepada tragedi HAM di Wamena, Papua beberapa waktu yang lalu, dapat diselesaikan segera agar tidak ada dendam yang dirasakan oleh masyarakat Papua kepada Pemerintah Indonesia karena terus merasa dianaktirikan.
“Kami berharap persoalan pelanggaran HAM Papua yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM agar segera diselesaikan, karena ini merupakan beban eksekutif dan legislatif. Apalagi kita terpilih dalam Anggota Dewan Keamanan PBB, tapi itu adalah tantangan bagi kita untuk membuktikan bahwa negara kita serius dalam rangka menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia,” ungkapnya.
Kualitas SDM Lebih Diutamakan
Politisi PDI-Perjuangan mengaku bahwa periode pertama Joko Widodo menjabat sebagai Presiden merupakan sebuah keberhasilan Indonesia dalam memanusiakan rakyatnya. Namun polemik kecil di akhir periode membuat semacam anti-klimaks seperti tragedi kemanusiaan di beberapa daerah. Ia berharap keberhasilan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi pada periode pertama dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan arti dari kemerdekaan bangsa.
Selain itu keputusan Presiden dalam upaya meningkatkan kualitas SDM menurut politisi dapil Papua Barat tersebut patut diapresiasi. Karena Jimmy menilai Indonesia dewasa ini mendapat tantangan global yang semakin berat dengan negara-negara lain. Oleh karena itu menurutnya, kualitas SDM harus lebih diutamakan agar Indonesia lebih siap menghadapi persaingan yang kompetitif.
“Kualitas SDM harus lebih diutamakan karena kita akan menghadapi persaingan yang lebih kompetitif lagi. Kita tidak berharap hanya di dalam negeri kita, tapi tenaga kerja kita akan diserap oleh bangsa atau negara lain. Itu yang menjadi harapan kami dan kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Presiden untuk mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini,” tukasnya. (er/sf)
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.