Connect with us
Parlemen

Sekjen DPR Nilai Biro Renkeu Simbol Penting Pelayanan Dewan

Sekjen DPR Nilai Biro Renkeu Simbol Penting Pelayanan Dewan
Suasana Pelantikan Pejabat di Lingkungan Setjen DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai bahwa  Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan salah satu simbol terpenting dalam hal pelayanan Dewan. Mengingat pekerjaan di Biro Renkeu membutuhkan  ketelitian, kecermatan dan kecepatan, sehingga tim yang ada di unit kerja tersebut dituntut untuk terus berkonsolidasi dalam membuat terobosan baru di bidang pelayanan.

“Tim yang ada harus terus mengkonsolidasi diri untuk membuat sebuah terobosan-terobosan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik itu dilakukan makin hari makin baik,” ucapnya usai melantik Rudi Rochmansyah sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen dan BK DPR RI beserta 3 Pejabat Fungsional di bidang Analis Kebijakan, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Indra menegaskan, pola berfikir yang menganggap kerja yang ada saat ini yang sudah dilakukan secara rutin dan dianggap baik, justru harus menjadi acuan untuk dapat berbuat lebih baik ke depannya, tidak malah berdiam diri tanpa inovasi. Ia juga menambahkan, bahwa inovasi yang dibutuhkan itu justru membutuhkan bantuan digital, dan itu harus segera dilakukan di Setjen dan BK DPR RI.

“Saya sudah sampaikan, upaya mekanisme cashless itu harus dikembangkan, untuk memperkecil ruang terjadinya masalah-masalah. Jadi upaya-upaya itu harus segera kita kembangkan, karena banyak di kementerian lembaga mekanisme cashless itu sekarang sudah jadi suatu keharusan. Dan DPR ini adalah salah satu dari 12 lembaga yang dijadikan percontohan oleh  pemerintah  untuk nantinya diterapkan mekanisme cashless itu,” paparnya.

Mendukung Kinerja Dewan

Sementara terkait Pejabat Fungsional yang turut dilantik, Indra menyampaikan bahwa para pejabat itu harus memperkuat diri untuk memahami tidak hanya aspek perancangan saja, akan tetapi aspek ketatanegaraannya juga mesti diperkuat. Mengingat ke depannya mekanisme dan proses legislasi di DPR RI akan menjadi cukup perhatian, sehingga tidak boleh ada celah kesalahan sedikitpun dalam hal perancangan Undang-Undang.

“Tentunya, teman-teman di jabatan fungsional ini tentunya kan akan menjadi salah satu sumber yang memberikan masukan kepada dewan, sehingga tim untuk jabatan fungsional khususnya perancang ini juga harus kuat,” katanya sembari berharap kinerja Kesetjenan meningkat lebih baik, sehingga mendukung kinerja dewan. Karena semakin baik kinerja Kesetjenan, maka Dewan semakin optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sementara Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Dan BK DPR RI Rudi Rochmansyah yang baru dilantik mengaku, jabatan yang saat ini diembannya merupakan tantangan baru baginya, mengingat perjalanan karirnya selama ini tidak terlepas dari bidang hukum. Namun, dirinya menjadikan jabatan ini sebagai tantangan dalam mengelola anggaran Setjen dan BK DPR RI.

Agar kecermatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran ini dapat membuat DPR RI memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggarannya. “Tentu harus dilihat fleksibilitas, karena kita sebagai supporting system DPR. Jangan sampai nanti kita dalam mengelola anggaran itu nanti kita menghadapi hambatan-hambatan, sehingga kegiatan dewan menjadi terhambat,” tutupnya. (ndy/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya