Temui Presiden Jokowi, OCA Optimistis Indonesia Sukses Jadi Tuan Rumah Asian Games 2018
Jakarta – Presiden Joko Widodo pagi ini, Senin, 16 Oktober 2017, menerima Presiden Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah beserta delegasinya di Istana Merdeka, Jakarta.
Kedatangan delegasi OCA ini merupakan rangkaian kegiatan OCA untuk mengetahui persiapan yang dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.
Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2018, Indonesia telah ditunjuk sebagai tuan rumah di mana Jakarta dan Palembang merupakan kota penyelenggara ajang olahraga empat tahunan se-Asia tersebut.
Ditemui usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan delegasi OCA, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan bahwa pihak OCA merasa optimistis dengan persiapan yang dilakukan Indonesia kali ini.
Sebelumnya Indonesia juga pernah dipercaya untuk menyelenggarakan Asian Games pada tahun 1962 lalu.
“Mereka (OCA) optimistis dan akan datang lagi tahun depan untuk melihat hal-hal yang sudah kita lakukan. Sampai dengan saat ini tidak ada hal yang menjadi permasalahan,” ujar Puan.
Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan Asian Games 2018 ini. Salah satunya ialah mengenai pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana bagi para atlet, renovasi venue pertandingan, dan yang tak kalah pentingnya ialah sarana transportasi untuk mendukung mobilitas para atlet.
Namun, pemerintah tentunya berharap bahwa suksesnya acara itu nantinya turut diikuti dengan prestasi yang ditunjukkan Indonesia dalam ajang tersebut.
“Karenanya, kita akan melakukan pertemuan teknis berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara pihak OCA dengan kita sehingga tidak menemui masalah dalam hal itu (peningkatan prestasi),” ucapnya.
Selain itu, pemerintah berharap agar pihak OCA dapat turut mempromosikan Asian Games 2018 sehingga seluruh anggota yang terafiliasi dalam OCA dapat bergabung pada gelaran kali ini.
“Kita meminta agar Presiden OCA ikut mempromosikan Asian Games 2018 ke dunia internasional. Yang diperlukan adalah bagaimana ke-45 negara yang nantinya akan hadir dalam Asian Games untuk bisa berperan serta menyukseskan Asian Games tahun 2018,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga lainnya. Adapun target kompetisi yang dituju ialah FIBA Basketball World Cup 2023 di mana Indonesia berharap dapat menjadi tuan rumah bersama dengan Filipina dan Jepang.
Saat ini, Indonesia (bersama Filipina dan Jepang) bersaing ketat dengan Rusia, Turki, dan Argentina-Uruguay dalam upayanya menjadi tuan rumah kejuaraan tersebut.
“Insyaallah kalau nanti dalam Asian Games 2018 semua sukses itu bisa tercapai, kita berkeinginan bahwa tahun 2023 kita bisa ikut Basketball World Cup sebagai tuan rumah bersama Filipina dan Jepang. Selain itu, kalau kita bisa, kita juga dimungkinkan untuk ikut Olimpiade 2030,” Puan menjelaskan.
Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
