Olaudah Equiano, Perbudakan, dan Sikap Indonesia
London – Halaman beranda Google pada hari ini Senin (16/10) menunjukkan doodle khusus seorang pria berpenampilan zaman dulu yang seperti sedang menulis. Sang pria adalah Olaudah Equiano, sosok inspiratif yang hari ini berulang tahun ke-272.
Olaudah Equiano atau yang lebih dikenal dengan nama Gustavus Vassa adalah seorang tokoh anti perbudakan di Inggris. Ia sendiri berasal dari Nigeria dan lahir pada tanggal 16 Oktober 1745 silam.
Semasa hidupnya, Olaudah Equino memang terlibat dalam gerakan anti perbudakan Afrika. Berkat gerakan tersebut, lahirlah dekrit anti perdagangan budak di Inggris dalam bentuk Slave Trade Act 1807. Perjanjian itu pula yang akhirnya menyudahi perdagangan budak Afrika di Inggris dan wilayah koloni Britania Raya lainnya.
Selama berada di London, ia juga turut ambil bagian dalam kelompok Son of Africa dan menjadi pemimpin kelompok tersebut. Beberapa bukunya terkait anti perbudakan banyak menjadi perhatian orang lantaran dibuat untuk memberikan dorongan moral kepada kaum kulit hitam di Eropa.
Selain itu, karya-karyanya bahkan dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel di sejumlah surat kabar. Salah satunya pada akhir abad ke-20, karyanya ada yang dipublikasikan dalam edisi terbaru sebagai bahan rujukan seputar perbudakan di Afrika termasuk di negara asalnya Nigeria.
Otobiografinya yang mengisahkan perjuangannya membebaskan diri dari perbudakan pun sangat berpengaruh. Termasuk saat dirinya menulis kisah pelariannya dari seorang budak yang dijual sampai terdampar di Inggris.
Sebagai seorang manusia yang bebas, hidup Equiano penuh dengan rasa stres. Ia terus menurus terpikir untuk bunuh diri. Namun Olaudah Equiano pun akhirnya menikah dengan seorang wanita Inggris, Sussanah Cullen dan menghasilkan dua putri dari pernikahannya. Ia meninggal di London 31 Maret 1797 dalam usia 51 tahun, tetapi lokasi kuburannya tidak diketahui. Kematiannya sendiri diliput oleh koran Britania dan Amerika.
Peninggalannya sudah diabadikan lewat museum dan perpustakaan khusus di kota London, Inggris. Semenjak tahun 1967, memoirnya telah dianggap sebagai “permulaan sastra Afrika modern yang sesungguhnya”.
Atas jasa-jasanya dalam melawan perbudakan dan perdagangan budak, kisah Olaudah Equiano juga pernah difilmkan dengan judul The Interesting Narrative of Olaudah Equiano (2007). Film pendek berdurasi 18 menit tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan film dan mendapat nilai tinggi dari kritikus.
Karakter Olaudah Equiano juga pernah dimasukkan dalam film Amazing Grace (2006). Film yang dibintangi Ioan Gruffudd dan Benedict Cumberbatch ini pun akhirnya memenangkan beberapa penghargaan.
Olaudah Equiano diperankan Youssou N’Dour di Film Amazing Grace (2006)
Sikap Indonesia
Perbudakan memang kerap menjadi masalah pelik di dunia. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengecam segala jenis bentuk perbudakan yang hingga saat ini disinyalir masih ada.
Presiden Joko Widodo juga tak menutup mata pada adanya ancaman perbudakan modern. Ia pun memerintahkan jajaran pemerintahannya untuk selalu waspada dan menindak tegas segala bentuk perbudakan.
Seperti diketahui, dalam laporan Indeks Perbudakan Global 2016, sebanyak 45,8 juta jiwa manusia di dunia hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia sendiri sekitar 736 ribu orang masih dalam jeratan perbudakan modern.
Maka dari itu, Indonesia bersama 45 negara lainnya, bergabung dalam Bali Process Government and Business Forum yang berlangsung di Perth, Australia, Jumat, 25 Agustus 2017 lalu. Forum tersebut menjadi yang pertama kali, dan merupakan kolaborasi antara pemerintah beserta pelaku bisnis untuk mendapatkan strategi inovatif dalam mencegah perbudakan modern yang meliputi perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi buruh, khususnya di Asia Pasifik.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
