PDIP dan Nasdem Bantah Hubungan Megawati-Paloh Retak
Jakarta – PDIP menepis isu liar keretakan hubungan antara sang Ketum, Megawati Soekarnoputri dan Ketum NasDem Surya Paloh. PDIP menegaskan hubungan keduanya baik-baik saja.
“Tidak ada (keretakan),” kata Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
“Janganlah kita melihat karena satu pertemuan kemudian di situ tidak ada PDIP kemudian berpikir ada hal lain tidak ada. Tidak ada sama sekali,” imbuh dia.
Isu renggangnya hubungan Paloh dan Mega berawal dari pertemuan empat ketua umum Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada Senin (22/7). Kala itu, Paloh menggelar pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakpus.
Dalam pertemuan itu, Mega atau perwakilan dari PDIP sama sekali tidak hadir. Saat itu disebutkan pertemuan antarketum partai tersebut dalam rangka menyolidkan koalisi.
Eriko menjelaskan saat itu sang ketum tengah berada di luar kota sehingga tidak bisa ikut dalam pertemuan itu. Namun, kata dia, para Ketum koalisi sebelumnya telah menginformasikan kepada Megawati tentang pertemuan itu.
“Ini kan seperti beliau berulang tahun itu kan juga spontan. Nah kebetulan Ibu Ketua Umum kami kan sedang berada di luar kota dan menuju mau kembali ke Jakarta. Jadi sebenarnya ini kan spontanitas-spontanitas saja dan itu sudah disampaikan oleh ketua umum-ketua umum partai bahwa mereka ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Surya Paloh,” tuturnya.
Saat ditanya kapan Megawati akan mengundang Surya Paloh, Eriko mengatakan sang ketum berniat mengundang semua parpol koalisinya. Dia enggan timbul kecemburuan hanya karena mengundang salah satu ketum parpol koalisi.
“Nanti kan dengan semua ketua umum. Nanti kalau diundang beliau secara khusus yang lain koalisi kenapa cuma beliau saja, nah nanti ya saya nggak bisa memaksakan beliau masak nasgor lagi. Karena memasak nasi goreng saya tahu persis perisapannya sampai beberapa waktu itu untuk mempersiapkan,” tutur Eriko.
“Nah doa saya dalam waktu dekat ketua-ketua umum seluruh Koalisi Indonesia Kerja diundang beliau dan kami juga bisa menikmati nasi goreng yang kami rindukan itu,” sambung dia.
Hal yang sama juga diutarakan Sekjen NasDem Johnny G Plate yang menegaskan hubungan Paloh dan Megawati terjalin baik. Ia mengatakan ketidakhadiran Mega dalam pertemuan empat ketum partai karena Ketua Umum PDIP itu sedang berada di luar negeri.
“Ibu Mega juga menyampaikan tidak hadir di pertemuan KIK yang di tempat Bang Surya Paloh itu karena sedang berada di luar negeri. Artinya relasi baik-baik saja dan spekulasi-spekulasi yang bilang seolah koalisi retak dan sebagainya itu spekulasi yang jauh dari realitas. Realitasnya, sekali lagi, koalisi ini kuat, solid, dan sehat,” kata Johnny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Saat ditanya soal kapan Paloh akan bertemu Mega, Johnny seolah mengatakan mereka menunggu hari baik. Menurutnya, pertemuan antartokoh politik bisa terjadi kapan saja.
“Pada hari baiknya. Kalau pertemuan kan bisa setiap saat. Pada hari baiknya. Kami sekarang NasDem juga sedang menyiapkan kongres pada November mendatang. PDIP juga kan sedang menyiapkan kongres yang sebentar lagi. Jadi kita ini politik kebangsaan. Tone-nya adalah kerekatan bangsa, silaturahmi kebangsaan. Jangan digiring untuk menjauhkan dari tujuan merekatkan kebangsaan,” kata Johnny.
Baca Juga:
- Diagendakan Makan Siang Bersama, Megawati Sambut Kedatangan Prabowo di Kediamannya
- Surya Paloh dan Anies Bakal Bertemu Siang Ini, Bahas Apa?
- Sarat Lobi Politik, Gerindra Dinilai Ingin Gabung ke Koalisi Jokowi
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
