Connect with us
Ekonomi

Belanja Barang Turun karena Perubahan Pola Konsumsi

Jakarta – Empat juta lapangan kerja baru, kenaikan upah dan delapan kali pemangkasan suku bunga seharusnya mempunyai daya dorong yang besar untuk memicu belanja konsumen Indonesia. Tapi kenyataannya, malah semakin banyak konsumen yang mencengkeram erat dompetnya dan memarkir uangnya di bank, membingungkan para pembuat kebijakan dan ekonom.

“Semua faktor yang diperlukan untuk mendorong konsumsi sudah ada,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu. “Ini sumgguh membingungkan,” imbuhnya, seperti dikutip Bloomberg(9/10).

Situasi tersebut juga menimbulkan dilema bagi BI, yang telah melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif sejak tahun lalu. Pertumbuhan konsumsi pribadi tetap tidak terangkat jauh dari kisaran 5 persen. Sementara itu, peluang untuk memangkas suku bunga lebih lanjut sudah tertutup, menghadapi pengetatan kebijakan moneter AS yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih dalam.

Pengeluaran konsumen dan dunia usaha merupakan penggerak lebih dari setengah Produk Domestik Bruto Indonesia, sehingga pertumbuhan yang lamban tak ubahnya menarik rem tangan ketika mesin perekonomian yang sedang bergerak melaju.

-1x-1

Bloomberg

Golman Sachs Group Inc., menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun ini sebgaian besar dimotori oleh belanja pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan pertumbuhan konsumsi swasta dan penjualan ritel relatif mendatar.

“Masalahnya bukan pada daya beli, tapi pada keyakinan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti mobil dan sepeda motor,” kata David Sumual, kepala ekonom PT Bank Central Asia, di Jakarta. “Mereka punya uang, tapi tidak mau membelanjakannya, terutama di kelompok berpendapatan menengah-atas,” David menambahkan.

Meskipun penyerapan tenaga kejra naik 3,9 persen, dan rata-rata upah bulanan meningkat 24 persen dibanding periode lalu, angka penjualan ritel tetap tumbuh di bawah double digit, seperti terjadai pada tahun lalu. Inflasi juga reltif terkendali, turun 3,7 persen pada Sptember lalu.

Data BI menunjukkan, penjualan alat-alat rumah tangga, seperti barang elektronik dan furnitur, pada Agustus mengalami kontraksi , memasuki bulan kelima berturut-turut. Anjlok 8 persen dibanding tahunj lalu.

Meskipun keyakinan konsumen pada September lalu hampir mencapai level tertinggi tahun ini, para peritel tetap menderita. Hingga pertengahan tahun lalu, PT Matahari Putra Prima Tbk., gurita peritel terbesar di Indonesia membukukan kerugian Rp170 riliun. Penjualan operator departement storePT Ramayana Lestari Sentosa Tbk., hingga Juli lalu melorot 0,50 persen,anjlok dibanding periode yang tahun lalu yang meningkat 6,9 persen.

Hasil pengamatan tim yang ditugaskan untuk mempelajari pola konsumsi pada berbagai kelopmok pendapatan, menemukan adanya masalah pada kelompok pendapatan menengah dan tinggi.

Salah satu penyebab rendahnya belanja kelompok tersebut adalah upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan lebih dari US$11 miliar dari pembayaran penalti dalam program amnesti pajak yang berakhir tahun ini. Penalti tersebut memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan asetnya yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada otoritas pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerapan peraturan pajak, dinilai telah mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Menurut Anton Gunawan, kepala ekonom PT Bank Mandiri Tbk., sejumlah langkah kantor pajak, “ terlihat sangat agresif,” meskipun tidak bermaksud untuk menyita aset wajib pajak.

“Tapi impresi itulah yang muncul di benak banyak orang,” ujarnya. “Kondisi tersebut bisa berdampak pada belanja sebagian orang.”

“Tarif listrik yang lebih tinggi dan penundaan pencairan bonus pegawai negeri juga bisa berdampak pada dompet konsumen,” sambung David dari BCA.

-1x-1 (1)

Bloomberg

Pola belanja generasi mileneal, sedikit banyak juga ikut berpengaruh pada penjualan barang ritel. Generasi yang sebagian besar berusia muda dan melek internet itu, cenderung mengalami perubahan pola konsumsi dibanding generasi sebelumnya, ketika pendapatannya meningkat. Mereka cenderung lebih sedikit berbelanja barang tahan lama, seperti furnitur atau peralatan elektronika, tapi lebih banyak mengeluarkan uang untuk menambah pengalaman seusai preferensi gaya hidup masing-masing, mislnya; menjelajah kawasan-kawasan baru, mengicipi berbagai jenis kuliner dan lain sebagainya.

“Generasi milenial, tidak terlalu peduli dengan koleksi pakain mereka,” kata Sri Mulyani. “Mungkin mereka cuma punya beberapa potong pakaian, entahlah. Tetapi mereka tidak banyak belanja barang,” ujarnya.  (Bloomberg/kk)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya