Belanja Barang Turun karena Perubahan Pola Konsumsi
Jakarta – Empat juta lapangan kerja baru, kenaikan upah dan delapan kali pemangkasan suku bunga seharusnya mempunyai daya dorong yang besar untuk memicu belanja konsumen Indonesia. Tapi kenyataannya, malah semakin banyak konsumen yang mencengkeram erat dompetnya dan memarkir uangnya di bank, membingungkan para pembuat kebijakan dan ekonom.
“Semua faktor yang diperlukan untuk mendorong konsumsi sudah ada,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu. “Ini sumgguh membingungkan,” imbuhnya, seperti dikutip Bloomberg(9/10).
Situasi tersebut juga menimbulkan dilema bagi BI, yang telah melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif sejak tahun lalu. Pertumbuhan konsumsi pribadi tetap tidak terangkat jauh dari kisaran 5 persen. Sementara itu, peluang untuk memangkas suku bunga lebih lanjut sudah tertutup, menghadapi pengetatan kebijakan moneter AS yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih dalam.
Pengeluaran konsumen dan dunia usaha merupakan penggerak lebih dari setengah Produk Domestik Bruto Indonesia, sehingga pertumbuhan yang lamban tak ubahnya menarik rem tangan ketika mesin perekonomian yang sedang bergerak melaju.
Bloomberg
Golman Sachs Group Inc., menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun ini sebgaian besar dimotori oleh belanja pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan pertumbuhan konsumsi swasta dan penjualan ritel relatif mendatar.
“Masalahnya bukan pada daya beli, tapi pada keyakinan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti mobil dan sepeda motor,” kata David Sumual, kepala ekonom PT Bank Central Asia, di Jakarta. “Mereka punya uang, tapi tidak mau membelanjakannya, terutama di kelompok berpendapatan menengah-atas,” David menambahkan.
Meskipun penyerapan tenaga kejra naik 3,9 persen, dan rata-rata upah bulanan meningkat 24 persen dibanding periode lalu, angka penjualan ritel tetap tumbuh di bawah double digit, seperti terjadai pada tahun lalu. Inflasi juga reltif terkendali, turun 3,7 persen pada Sptember lalu.
Data BI menunjukkan, penjualan alat-alat rumah tangga, seperti barang elektronik dan furnitur, pada Agustus mengalami kontraksi , memasuki bulan kelima berturut-turut. Anjlok 8 persen dibanding tahunj lalu.
Meskipun keyakinan konsumen pada September lalu hampir mencapai level tertinggi tahun ini, para peritel tetap menderita. Hingga pertengahan tahun lalu, PT Matahari Putra Prima Tbk., gurita peritel terbesar di Indonesia membukukan kerugian Rp170 riliun. Penjualan operator departement storePT Ramayana Lestari Sentosa Tbk., hingga Juli lalu melorot 0,50 persen,anjlok dibanding periode yang tahun lalu yang meningkat 6,9 persen.
Hasil pengamatan tim yang ditugaskan untuk mempelajari pola konsumsi pada berbagai kelopmok pendapatan, menemukan adanya masalah pada kelompok pendapatan menengah dan tinggi.
Salah satu penyebab rendahnya belanja kelompok tersebut adalah upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan lebih dari US$11 miliar dari pembayaran penalti dalam program amnesti pajak yang berakhir tahun ini. Penalti tersebut memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan asetnya yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada otoritas pajak.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerapan peraturan pajak, dinilai telah mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Menurut Anton Gunawan, kepala ekonom PT Bank Mandiri Tbk., sejumlah langkah kantor pajak, “ terlihat sangat agresif,” meskipun tidak bermaksud untuk menyita aset wajib pajak.
“Tapi impresi itulah yang muncul di benak banyak orang,” ujarnya. “Kondisi tersebut bisa berdampak pada belanja sebagian orang.”
“Tarif listrik yang lebih tinggi dan penundaan pencairan bonus pegawai negeri juga bisa berdampak pada dompet konsumen,” sambung David dari BCA.
Bloomberg
Pola belanja generasi mileneal, sedikit banyak juga ikut berpengaruh pada penjualan barang ritel. Generasi yang sebagian besar berusia muda dan melek internet itu, cenderung mengalami perubahan pola konsumsi dibanding generasi sebelumnya, ketika pendapatannya meningkat. Mereka cenderung lebih sedikit berbelanja barang tahan lama, seperti furnitur atau peralatan elektronika, tapi lebih banyak mengeluarkan uang untuk menambah pengalaman seusai preferensi gaya hidup masing-masing, mislnya; menjelajah kawasan-kawasan baru, mengicipi berbagai jenis kuliner dan lain sebagainya.
“Generasi milenial, tidak terlalu peduli dengan koleksi pakain mereka,” kata Sri Mulyani. “Mungkin mereka cuma punya beberapa potong pakaian, entahlah. Tetapi mereka tidak banyak belanja barang,” ujarnya. (Bloomberg/kk)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
