Wiranto: Biarkan Kami Selesaikan Urusan 280 Senjata Impor yang Tertahan di Bandara
Jakarta – Terkait ratusan senjata dan amunisi impor, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto buka suara. Menurutnya, ia sedang berkoordinasi dengan TNI dan Polri. “Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu jadi komoditas publik, ada masalah-masalah yang perlu kami selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, koordinasi,” kata Wiranto usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
“Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Pindad dan siapapun yang terlibat pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan itu. Nanti hasilnya akan kami panggil wartawan (menyampaikan ke publik),” Wiranto menambahkan.
Selama proses penanganan, Wiranto berharap, jangan menyebarkan spekulasi terkait impor senjata tersebut. “Makanya saya nggak bicara, Panglima TNI nggak ngomong, Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa, kalau kami ngomong pasti digoreng lagi. Karena itu, stop dulu itu (polemik TNI – Polri dalam pembelian senjata). Kami akan koordinasi internal, saya pasti akan sampaikan kepada publik,” ujar dia.
Kemarin, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan jumlah senjata yang didatangkan tidak banyak. “Jumlah senjatanya ini cuma 280, jadi tidak banyak,” kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dia memastikan senjata tersebut milik Polri dan merupakan barang yang sah. Setyo mengatakan, senjata tersebut masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.
Setyo menegaskan, pengadaan senjata sesuai prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang. “Saya nyatakan bahwa barang yang ada di Bandara Soetta yang dimaksud oleh rekan-rekan senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah. semuanya sudah sesuai dengan prosedur mulai dari perencanaan, proses lelang kemudian proses berikutnya direview staf Irwasum dan BPKP (badan pengawaan keuangan dan pembangunan) dan pembelian di pihak ketiga,” kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu, (30/9/2017).
Pengiriman diketahui/disetujui oleh Kemenlu, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan
Pengiriman barang dari Bulgaria itu, sebelumnya sudah diketahui otoritas pabean Bulgaria, dan diketahui dan disetujui oleh pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Karena itu, dalam dokumen pengiriman barang itu, disetujui oleh wakil dari Kemenlu Djoko Sulastomo, kemudian dari Markas Besar TNI, serta INDF-Headquarter Kemrnterian Perhubungan Drs. Ishak Setyadi. Artinya, barang ini jelas dan sah.
Dokumen pengiriman senjata Polri dari Bulgaria
Barang tersebut di katakan Setyo, masuk ke Wilayah Pabean dan sudah diinformasikan oleh Korps Brimob serta sudah rekomendasi kepada TNI. “Prosedur demikian, barang harus masuk Indonesia dikarantina kemudian diproses BAIS TNI. Apabila dalam pengecekan tidak sesuai maka dapat di re-export kembali tetapi dalam pelaksanannya tidak pernah seperti itu karena memang ini bukan yang pertama,” ucapnya.
Barang sejenis dengan versi berbeda, sebelumnya pernah dikirim pada tahun 2015 dan tahun 2016. Menurut Dankorps Brimob Irjen Murad Ismail, senjata tersebut dipesan Korps Brimob dan telah ditandatangani dirinya meski belum mendapat rekomendasi dari BAIS TNI. Ia membenarkan, pengiriman ini adalah ketiga kalinya setelah pada tahun 2015 dan tahun 2016, hanya saja saat ini dengan versi terbarunya.
“Cara kerjanya pun seperti ini, kita bisa menembak lurus, kita bisa menembak 45 derajat itu jatuh dan pelurunya itu bulat. Peluru ada banyak, ada peluru karet, peluru hampa, peluru gas air mata dan peluru asap, ada juga peluru yang menimbulkan ledakan namun kabut,” katanya sembari memperagakan penggunaan senjata tersebut.
Senjata itu sendiri, dinamakan pelontar kejut, digunakan untuk mengeluarkan musuh dari persembunyiannya. Meski disebut tidak mematikan namun senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) ini bisa melukai musuh. “Tidak mematikan hanya melukai,” katanya.
Pelurunya sendiri bisa diganti sesuai dengan kebutuhan, misal untuk antisipasi huru hara bisa di isi dengan gas air mata. Senjata ini hanya berfungsi sebagai pelontar geranat. “Ini dipergunakan apabila musuh kita dibelakang pohon biar kejut dan bisa menghindar dari situ dan mereka pasti takut dan kabur. Ini kita gunakan ke Poso kita bawa ke Poso dan ke Papua Perbatasan,” tegasnya.
Sebelumnya, heboh berita pengiriman ratusan senjata api lengkap dengan ribuan amunisi ilegal yang dikirim dari Bulgaria menggunakan pesawat Charter model Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024, Jumat, (29/9/2017). Saat ini senjata tersebut berada di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
