Dirut Pertamina: Road Map Energi Alternatif Perlu Segera di Susun
Jakarta – Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik melakukan kunjungan ke Jepang untuk bertemu dengan mitra perusahaan yang selama ini menjalin kerjasama, selain membicarakan masalah gas, pertamina juga berencana mengembangkan energi alternatif. Selain itu kunjungan ini juga untuk menjajaki perkembangan energi masa depan dengan beberapa peneliti jepang seperti pakar energi Prof. Noriko Endo dari Keio University dan Prof. Takao Kashiwagi dari International Research Center of Advance Energy Systems for Sustainability, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology.
Pertemuan ini untuk memberi landasan yang kuat kepada Pertamina ke depan, yang tentu saja akan mempengaruhi perubahan format bisnisnya di masa depan. Beberapa perusahaan yang hadir dalam pertemuan antara lain Tokyo Gas, Mitsubishi Corp.
Tokyo Gas merupakan perusahaan yang sudah 50 tahun bergerak di ceruk bisnis LNG, mereka juga membangun prasarana yang berkaitan dengan LNG, pipeline dan pengembangan teknologi hemat energi dan hemat cost produksi. Kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang sudah terjalin baik sejak lama, kini dilakukan lebih strategis apalagi Pertamina tengah agresif mengembangkan infrastruktur gas demi ketahanan energi bangsa Indonesia. Selain dengan Tokyo Gas, Pertamina juga melakukan pertemuan dengan CEO pabrikan mobil Mitsubishi Corp. Diluar agenda tersebut masih ada lagi pertemuan dengan Marubeni Corp yang juga akan membahas mengenai langkah-langkah kerjasama dalam pengembangan energi alternatif maupun terbarukan.
Sedangkan kepada para peneliti dari Jepang seperti Prof Noriko Endo dan Prof. Takao Kasiwagi, Pertamina bertukar pikiran tentang kebijakan di bidang energi. Bagi mereka pengembangan energi baru dan terbarukan merupakan keniscayaan, tidak saja untuk keberlangsungan pasokan energi akan tetapi peningkatan kualitas hidup dan daya dukung bumi memaksa kita terus mencari alternatif energi.
Pertemuan ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Jokowi mengatakan, semua persiapan termasuk regulasi dan riset harus disusun mulai sekarang. Jokowi menyampaikan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bisa mengambil peran dalam penelitian dan pengembangan mobil listrik itu. Komitmen Presiden ini dilatarberlakangi banyak pertimbangan, seperti perubahan penggunaan energi secara global dan dampaknya terhadap iklim dan lingkungan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengikuti tren dunia dan menekan angka produksi emisi gas buang dari kendaraan.
Saat ini pemerintah tengah menggodok draft regulasi yang melibatkan beberapa kementerian atau lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Tim tersebut akan menyusun rencana regulasi pengembangan mobil listrik. Dimana, di dalamnya menyangkut penggunaan energi untuk mobil listrik dan bukan terkait dengan industrinya, selain itu juga akan ada insentif yang dapat mendorong semangat pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut bisa diberikan kepada penemu, peneliti, maupun industri.
CEO Pertamina Elia Massa Manik bersama CEO Tokyo Gas Michiaki Hirose.
Sebenarnya langkah Dirut Pertamina ini bukanlah hal yang baru dilakukan, dirinya kerap berbagi pengetahuan maupun menyerap informasi mengenai energi terbarukan. Dalam berbagai kesempatan Massa mengingatkan perlunya peta jalan dan strategi kedaulatan energi yang harus disusun dengan cermat dan tidak secara tiba-tiba tanpa persiapan matang. Menurut Massa, cadangan minyak Indonesia yang hanya berumur 10 sampai 15 tahun jika tidak ada temuan baru hanya akan membuat ketergantungan terhadap BBM impor akan semakin besar.
“Kita sudah harus berpikir mencari alternatif, tetapi tidak bisa sekonyong konyong, kita perlu optimalkan batubara dan gas yang cadangannya masih cukup banyak. Kita sdh harus mulai memikirkan renewable energy, ke depan sudah tidak ada lagi kendaraan dengan BBM,” ujar Massa.
Lebih lanjut Massa mengatakan, Kita bisa memulainya dengan teknologi hybrid untuk mobil. Namun masalah utamanya ada di penyimpanan energi. Untuk itu teknologi baterai menjadi sangat penting dalam pengembangan mobil listrik nantinya. “Kita tidak bisa mulai dari nol sudah ketinggalan jauh, kita perlu belajar dari ahlinya. Dari sana kalau mau melakukan inovasi lompatannya tidak terlalu jauh,” pungkas Massa.
Bila nantinya rencana pengembangan mobil listrik ini terealisasi, maka impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, termasuk elpiji, akan turun drastis. Penggunaan tenaga listrik untuk transportasi juga sejalan dengan rencana bauran energi nasional sebesar 23 persen dari energi terbarukan pada 2025 nanti.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
