Connect with us
Infrastruktur

Korea Selatan Tertarik Mengucurkan Investasinya di 4 Proyek Infrastruktur Transportasi

Denpasar – Infrastruktur transportasi, rupanya menjadi daya tarik Korea Selatan (Korsel) untuk berinvestasi di Indonesia. Paling tidak, Korea Selatan berminat berinvestasi pada proyek kereta api Makassar – Parepare, satu di antara infrastruktur transportasi yang menjadi sasaran penanaman modal Negeri Ginseng itu.

Dari sekian proyek yang ditawarkan, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Korsel paling tertarik pada proyek tersebut. “Kami beri kesempatan kepada Korea Selatan untuk berinvestasi terutama di kereta api Sulsel, ” katanya usai bertemu Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korsel Maeng Sung Kyu pada acara forum Asia Europe Meeting Transport Ministers Meeting (ASEM – TMM) di Bali, Rabu (27/9/2017). Acara ASEM – TMM tersebut akan berlangsung dari 26—28 September 2017.

Salah satu pertimbangan Korea Selatan berminat menaruh uangnya di Indonesia karena mereka cukup yakin mampu bersaing dengan China dan Jepang, baik dalam kualitas produk maupun harga. Untuk tahap awal, KA Trans Sulawesi rute Makassar-Parepare akan dioperasikan sepanjang 44 kilometer. Saat ini, sudah ada rel terpasang sepajang 16 kilometer. Sisanya dalam tahap pengerjaan.

Pengoperasian tahap awal tersebut, membutuuhkan anggaran sebesar Rp3,3 triliun lebih. Pada 2016 lalu, sudah dialokasikan Rp1,05 triliun lebih. Sedangkan sisanya, sebesar Rp2,3 triliun lebih Kemenhub sudah berjanji akan memenuhinya.

Kendati begitu, saat disodori proyek lain seperti pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Kualanamu di Sumatra Utara, serta Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, mereka pun tertarik menanamkan duitnya di situ. Total nilai investasi yang diperkirakan bisa diperoleh dari Korea Selatan sekitar Rp20 triliun. Nota kesepahaman rencananya akan dilakukan 2-3 bulan lagi.

Dari 12 proyek yang ditawarkan kepada investor di acara ASEM – TMM ITU, Kementerian Perhubungan menargetkan komitmen investasi Rp30 triliun—Rp40 triliun.

Sekuritisasi Aset
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, perusahaan sebaiknya memanfaatkan aset yang dimiliki dengan melakukan sekuritisasi. Dana yang diperoleh, kemudian dipakai untuk membangun proyek berikutnya. “Perusahaan jangan pegang terus asetnya tapi jual ke pasar modal,” katanya dalam ADEM – TMM DI Bali, Rabu (27/9/2017).

Lembong menambahkan, potensi dana yang bisa diraup dari skema tersebut bisa dikatakan tidak terbatas. Namun, dalam 5 tahun ke depan, Lembong memperkirakan, potensi aset yang bisa diuangkan di pasar modal antara Rp50 triliun dan Rp100 triliun.

Beberapa proyek yang potensial untuk ditawarkan kepada investor pasar modal, antara lain jalan tol, perhotelan, pembangkit listrik dan kawasan industri. Menurut Lembong, cara mengumpulkan dana dengan cara seperti itu perlu dibiasakan sebagai alternatif pendanaan infrastruktur.

Lembong juga menghimbau, agar pihak swasta lebih aktif melakukan sekuritisasi. “Jangan hanya BUMN saja, tapi swasta juga ikut sekuritisasi,” imbuhnya.

Salah satu BUMN yang berhasil melakukan sekuritisasi aset adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Operator jalan tol berkode emiten JSMR ini, resmi mencatatkan investasi sekuritisasi aset Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Mandiri JSMR01 senilai Rp2 triliun.

Produk KIK EBA dinilai cocok untuk proyek infrastruktur karena bisa dipakai untuk mendanai proyek tanpa harus kehilangan aset. Dalam penerbitan ini, Jasa Marga menunjuk PT Mandiri Manajemen Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebagai manajer investasi dan Bank Kustodia.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya