CEO Pertamina: Kami Siap Songsong Revolusi Industri 4.0
Yogyakarta – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM menggelar acara CEO Talk yang ketiga, digagas oleh Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM pada Selasa (12/9/2017). CEO yang tampil kali ini adalah CEO PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik yang bertempat di lantai 4 Convention Hall, Perpustakaan Mandiri Fisipol UGM. CEO Talk ini mengusung tema ”Revolusi Industri 4.0 dan Masa Depan Energi Kita” yang dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto.
CEO Pertamina Elia Massa Manik menjelaskan bagaimana Pertamina dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Elia Massa memulai dengan membahas mengenai contoh Industri 4.0 serta peningkatan penggunaan artificial intelligence di sektor oil and gas.
Menurut Massa, aplikasi teknologi memungkinkan berbagai pemain internasional menciptakan nilai lebih. “Cukup miris ketika mengetahui bahwa konsumsi BBM di Indonesia, 60 persennya berada di sektor transportasi. Padahal kita bukanlah negara manufaktur,” ujarnya.
Lebih lanjut Massa menjelaskan bagaimana teknologi bisa membuat sesuatu itu lebih nyaman, mudah, terjangkau dan makin murah. Dengan bantuan digital teknologi minyak yang tadinya tidak bisa diambil kemudian bisa diambil. Ia pun menambahkan bahwa industri energi itu mencakup high risk, high capital intensive dan high technological exposure.
Seperti yang diungkapkan oleh Elia Massa bahwa sudah hampir semua unit di Pertamina saat ini sudah terdigitalisasi, hal ini harus dilakukan agar terus mengikuti perkembangan. Selama 3 tahun ke depan, digitaliasasi akan terus dikembangkan dan dipersiapkan oleh Pertamina, mulai dari upstream, pengolahan hingga pemasaran. Karena, pada dasarnya, oil and gas itu menjadi suatu hal yang paling advance dalam penerapannya. Menurut Massa, digital teknologi dalam dunia energi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasional Pertamina.
“Semua basic digital teknologi sudah kita siapkan, salah satu misi Pertamina bukan hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga untuk menghasilkan energi yang kompetitif,” tegasnya.
Pada acara CEO Talk kali ini, hampir 400 peserta yang hadir begitu antusias menyimak pemaparan CEO Pertamina Elia Massa Manik.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, peserta yang hadir juga sangat senang melihat penampilan Elia Massa yang santai, cair, cerdas dan jenaka. Selama satu jam lebih peserta tetap antusias dan tidak ada kesan ceramah berlangsung terlalu lama. Hal ini karena selain topiknya yang menarik, Massa juga bisa komunikatif dengan para peserta.
“Pak Dirut bisa mengajak peserta untuk berpartisipasi (terlibat) dengan cara menyampaikan joke, melempar pertanyaan, mengajak dialog, dan mengajak berfikir dengan isu-isu yang dilontarkan kepada audience,” ujar Erwan.
Menurut Erwan, dengan cara seperti itu, audience merasa terlibat langsung. Selama CEO Talk diselenggarakan, gaya yang santai dan mengajak audience terlibat untuk aktif dalam membahas topik yang disampaikan baru ada dalam ceramah CEO Pertamina ini saja.
Sedangkan dari sisi content menurut Erwan sangat jelas kalau Elia Massa Manik sangat menguasai bidangnya. Menurutnya Massa Manik dapat menguraikan secara detil data, fakta, dan persoalan teknis terkait Pertamina dengan sangat mengagumkan.
“Yang paling kami apresiasi tentu saja visi beliau tentang bagaimana membawa Pertamina dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Dari sisi visi, terlihat beliau tipe pemimpin yang terbuka dan dapat menerima perubahan,” kata Erwan.
Erwan menambahkan CEO Talk kali ini sangat beruntung karena mendapat pembicara yang cerdas, visioner dan menginspirasi seperti CEO Pertamina Elia Massa Manik. “Mudah-mudahan beliau tidak kapok untuk kami undang lagi berbagai ilmu dengan adik-adik mahasiswa UGM dan Fisipol khususnya,” pungkas Erwan.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
