Korban Bencana Sulawesi Tengah Butuh Bantuan Psikis
Jakarta – Tak bisa dipungkiri, banyak korban bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah yang mengalami guncangan trauma. Maka dari itu, tak cuma bantuan fisik, bantuan psikis pun sangat dibutuhkan.
Seperti sudah diberitakan, potret kepanikan masyarakat yang terkena bencana memang telah memanggil hati banyak orang. Namun yang perlu diketahui mereka pun kini berada dalam kondisi traumatik.
Apalagi bila melihat daya rusak akibat gempa dan tsunami Jumat (28/9) lalu. Ditambah lagi dengan adanya fenomena pergeseran tanah yang terbilang jarang terjadi di Indonesia.
Bagaimana tidak, bencana telah meluluhlantakkan penduduk serta seluruh bangunan, hewan, dan apapun yang ada di atasnya. Banyak saudara mereka juga ikut terbawa ambles dan terkubur.
Baca Juga:
- Penyaluran Bantuan Korban Gempa dan Tsunami Harus Merata
- Rekonstruksi Pasca Gempa, Ini Rekomendasi Badan Geologi
- Relawan Pertamina Bantu Evakuasi Korban Gempa Tsunami Sulteng
Likuifasi, begitu kalangan akademisi menyebutnya, benar-benar memberi pukulan yang masih sulit dipercaya lantaran cepat datangnya. Sampai-sampai ada yang menyebutnya “ditelan bumi”.
Rekaman demi rekaman yang terjadi di pemukiman padat penduduk Kelurahan Balaroa (Kecamatan Palu Barat) dan Kelurahan Petobo (Kecamatan Palu Selan) di Kota Palu sudah menggerakan masyarakat. Apalagi dengan kejadian yang menimpa Desa Jono Oge di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.
Hingga kini, ribuan orang terpaksa mengungsi. Data terakhir dari Posko Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Sulteng pada Selasa pagi ini menyebutkan masih sekitar 74 ribu orang mengungsi.
Hingga kini pula mereka masih bingung mau berbuat apa. Belum usai duka kehilangan sanak keluarga, mereka harus menerima kenyataan lenyapnya harta benda dan surat-surat berharga.
Jelas sudah, masyarakat Suteng pun butuh bantuan psikis di samping bantuan lainnya. Selain lapar dan haus, mereka membutuhkan ketenangan selepas guncangan kejiwaan yang mendera.
Terlebih bagi anak-anak. Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tak bisa belajar, bermain, apalagi sekolah.
Salah satu bantuan psikis coba diberikan Palang Merah Indonesia. Mereka memberikan pemulihan hubungan keluarga (restoring family link) dan melaksanakan Program Dukungan Psikososial (Psikososial Support Program/PSP).
Para sukarelawan masuk ke desa-desa seperti Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Di sinilah sedikitnya ada 500 kepala keluarga yang menempati pengungsian.
Bahkan tidak sedikit di kampung ini yang sebagian warganya masih bertahan di pegunungan akibat trauma kembali ke rumah masing masing.
Sukarelawan, saat ini menjadi sosok yang dibutuhkan. Setidaknya merekalah yang bisa memberikan keceriaan. Hal-hal sederhana seperti menggambar, mewarnai, bernyanyi, sampai mengucapkan shalawat bersama punya peran penting.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.