Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024
Saya pilih Joko Widodo, jika beliau kelak diajukan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Siapapun wakil yang dipasangkan mendampinginya.
Pertimbangan saya jelas dan tegas.
Dia tak memperkaya diri sendiri. Juga istri dan anak-anaknya. Jika dibandingkan dengan presiden manapun yang pernah memimpin kita, pertumbuhan hartanya dihitung per satuan waktu, sama sekali pasti tak berarti. Silahkan cek toko sebelah, deh.
Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu, juga bekerja sepenuh hati dalam menunaikan amanah. Dalam kesederhanaan dan keterbatasan yang dimilikinya, dia berupaya menuntaskan hal yang paling mungkin dilakukan.
Di tengah sistem demokrasi dan tata negara yang tersedia hari ini, membangun infrastruktur fisik untuk memperkuat modal penyelengaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan, adalah yang paling mungkin. Sesuatu yang sangat terukuruntuk dilakukan dalam 5 tahun pertama kekuasaannya. Hal yang mampu dengan mudah dipastikan terselenggara, tanpa harus terlalu hirau terhadap tekanan maupun manuver lawan politik. Mulai dari penganggaran hingga penugasan pihak yang melaksanakan.
Sementara itu, pada sejumlah hal lain yang diwariskan masa lalu dan terlanjur berdiri sebagai ‘preseden‘, kita semua justru menyaksikan kerumitan upaya yang perlu dilakukan Joko Widodo, untuk membenahi dan sekedar ‘meluruskan‘-nya kembali. Meski ia telah berupaya maksimal untuk mengerahkan segenap kekuasaan dan orang-orang terbaik yang berada di sekitarnya.
Lihatlah perjalanan panjang yang harus dilaluinya untuk mengambil alih saham perusahaan tambang Freeport yang sejak berpuluh tahun lalu begitu leluasa mengeruk isi perut Papua. Kegundahan Joko Widodo bukan hanya pada soal bagian dari hasil penambangan yang menjadi hak kita. Tapi juga tentang pengembangan nilai tambah yang selama ini justru seperti ‘sengaja’ disia-siakan. Semata karena terbukanya peluang bancakan istimewa yang dapat dilakukan lingkaran ‘elite’ yang berada di sekitar kekuasaan Negara saat itu.
Maka, atas nama landasan hukum perjanjian yang ditanda tangani pemegang kekuasaan masa lalu bersama perusahaan yang menjadi mitra kerjasama kita, hak-hak istimewa pada kekayaan bumi tersebut, di sana-sini justru telah tergadaikan. Dalam kalkulasi kekuasaan 5 tahun yang dimilikinya, Joko Widodo menantang segenap resiko untuk meluruskan kembali hak bangsa Indonesia itu. Termasuk masyarakat lokal Papua yang justru terbengkalai dan tak memperoleh manfaat wajar selama ini. Hal yang sesungguhnya sangat kita maklumi akan mendapat perlawanan sengit dari rival politik yang selama ini diuntungkan oleh ‘perkeliruan‘ itu. Tentu masih hangat pada ingatan kita semua, bagaimana drama epik ‘Papa Minta Saham‘ pernah menghiasi hari-hari pertama pemerintahan yang dipimpinnya kemarin.
Begitu pula dengan berbagai upaya ‘tata ulang‘ lain yang dilakukannya, seperti penguasaan kembali ‘Blok Mahakam‘, ‘Pembubaran Bisnis Rente Petral‘, dan sebagainya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
