Jika Smelter Tak Jadi, Izin Ekspor Dicabut
Jakarta – Empat fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter), ditargetkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rampung tahun ini. Dari empat smelter tersebut, dua di antaranya adalah komoditas nikel.
Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan smelter, menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot, dilakukan melalui evaluasi izin ekspor. “Jadi, jika pembangunan smelter tidak ada perkembangan maka izin ekspor akan dicabut,” ujar Bambang di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (8/9/2017).
Kendati tidak terlalu besar, empat smelter tersebut dianggap turut berkontribusi terhadap realisasi investasi sektor minerba semester I/2017. Adapun realisasi investasi sektor minerba pada periode tersebut adalah US$2,5 miliar dari target tahun ini yang sebesar US$6,9 miliar. “Yang tambahan baru smelter, tapi enggak banyak. Kecuali kalau nanti ada Amman dan Freeport, itu mungkin besar,” kata Bambang.
Adapun empat smelter yang dimaksud adalah milik PT Sumber Suryadaya Prima (pasir besi) dan PT Kapuas Prima Coal (seng) yang diperkirakan akan selesai konstruksi Desember 2017. Kemudian smelter milik PT Mulia Pacific Resources, PT Itamatra Nusantara, dan PT Bumi Konawe Abadi (nikel) yang diperkirakan akan mulai berproduksi pada September 2017, serta smelter milik PT Ifishdeco (nikel) yang akan diuji coba (commissioning) pada September 2017.
Janji Freeport Bangun Smelter
Semestinya, pabrik pengolahan dan pemurnian mineral PT Freeport Indonesia senilai US$ 2,3 miliar itu bisa selesai pada 2017. Namun Kementerian ESDM, Juni 2016 lalu memastikan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter PT Freeport di Gresik Jawa Timur, akan tertunda alias tidak berjalan sesuai dengan target awal. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai perpanjangan kontrak. “Kemungkinan meleset,” ujar Bambang..
Awalnya, pemerintah menargetkan akan melakukan groundbreaking pertengahan 2016. Karena targetnya molor, maka smelter itu diperkirakan baru akan selesai pada 2017. Namun hingga semester I tahun 2017, semelter yang dijanjikan Freeport itu masih belum jadi juga.
Freeport mengaitkan pembangunan smelter itu dengan perpanjangan kontrak. Menurut Bambang, kontrak Freeport Indonesia di tanah Papua akan berakhir 2021. Proses perpanjangan kontrak belum bisa dilakukan karena masih terganjal aturan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, proses renegosiasi perpanjangan kontrak pertambangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni pada 2019.
Sebelumnya, kalau saja tidak terjadi polemik antara mantan Menteri ESDM Sudirman Said dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Polemik itu, pada pertengahan Mei 2016. Saat itu, Novanto dilaporkan Sudirman karena dinila imengintervensi perpanjangan kontrak Freeport.
Kalau saja pertemuan tersebut tak terungkap ke public, bisa jadi perpanjangan kontrak sudah dilakukan dengan dukungan dari DPR. Nah kalau scenario itu terjadi maka, benar smelter Freeport mulai dibangun tahun 2016 dan selesai tahun 2017/ Tapi target tinggal target, ketika perpanjangan kontrak tak jadi dilakukan, maka pembangunan smelter pun ditunda.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
