Tinjau Pasar Induk Beras Cipinang, Rizal Ramli Soroti Polemik Impor Beras
Jakarta – Menteri Perekonomian era Gus Dur Rizal Ramli, ikut angkat bicara mengenai polemik impor beras yang akan dilakukan pemerintah saat ini. Dalam kunjungan langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang, pada Senin (15/1/2018), Rizal menilai, kebijakan impor beras bakal berakibat fatal pada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya sudah dikabarkan, pembelian beras impor ini di Vietnam dan Thailand dari tahun lalu. Transaksinya juga nanti di luar negeri. Kalau memang begini, saya cuma mau bilang, janganlah suasana sulit seperti ini ada yang mau cari duit. “Ini bisa menggerogoti elektabilitas Pak Jokowi di level petani,” kata Rizal saat jumpa pers di Food Station, Cipinang, Jakarta.
Rizal mengungkapkan, ribut-ribut seperti ini sudah seringkali terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Artinya, ada permainan dalam upaya mengatasi kelangkaan pasokan beras dengan impor. “Kita kok ributnya begini terus, dari dulu permainannya selalu beli impor. Pada akhirnya, berasnya tidak dipakai tapi disimpan di gudang sampai 4-5 tahun. Itulah beras yang dikasih ke orang miskin. Padahal, itu tidak layak karena beras itu sebenarnya untuk pakan ternak,” jelas Rizal.
Rizal yang juga Menko Maritim periode 2015-2016 ini menjelaskan, kebiasaan mengimpor beras terjadi karena ada keuntungan yang besar dalam proses impor. Padahal, kalau manajemen pengelolaan stok beras bagus, impor beras bisa dihindarkan. “(Pasokan) beras (harusnya) berputar terus di gudang, sehingga yang keluar gudang kualitasnya bagus untuk rakyat miskin,” terang Rizal.
Selain itu Rizal menyoroti data pangan antara Kementerian satu dengan lainya tidak sinkron. Menurut Rizal yang pernah menjabat Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada era Gus Dur ini beralasan, dirinya mengkritik adalah karena masing-masing instansi mengklaim datanya sendiri demi kepentingan pribadi.
Dari mulai data Badan Pusat Statistik (BPS), data Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Perum Bulog memiliki datanya masing-masing. “Dari dulu soal beras kan masalah puluhan tahun, data itu macam-macam, data BPS, Kementan, Kemendag, Bulog,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, untuk data Kementerian Pertanian, dinilainya akan melebih-lebihkan jumlah stok beras yang ada. Hal tersebut bahkan sudah dilakukan sejak pemerintahan terdahulu. “Kalau data pertanian cenderung berlebihan, maksudnya kadang-kadang terlalu tinggi (jumlah stok beras). Dari jaman Menteri pertanian dulu juga begitu, karena terkait dengan prestasi dia,” jelasnya.
Rizal juga mengungkapkan berbeda dengan data Kementerian Pertanian, data milik Kementerian perdagangan dengan Bulog akan sedikit dikurangi. Hal tersebut bertujuan agar memiliki alasan untuk impor. “Tapi data dari Kemendag, Bulog selalu kekurangan banyak, karena mereka motifnya mau impor, dan sering ada permainan kalau impor, ada komisi USD 20-30 per ton,” jelasnya.
Dengan kondisi seperti ini, maka Rizal Ramli meminta kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk tegas memilih data yang akan digunakan sebagai patokan. Sehingga masalah seperti ini tidak perlu Wakil Presiden untuk ikut memutuskan.
“Dalam kenyataan, data yang benar itu yang di tengah, data Kementan dengan data Kemendag dan Bulog itu di tengah. Harusnya tugas Menko perekonomian untuk menentukan data yang benar. Tapi saya tidak mengerti ke mana saja Menko perekonomian sehingga soal begini yang putusin Wapres, harusnya cukup ada level Menko untuk menentukan data itu. Nah berdasarkan data yang benar itu baru diambil tindakan jika diperlukan,” tuturnya.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
