Kunjungi Pabrik Tepung Singkong di Bangka, Gobel: Industri Pangan Signifikan Entaskan Kemiskinan
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengunjungi pabrik pembuatan tepung singkong atau tapioka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (22/5/2024).
“Kita harus terus mengembangkan keragaman bahan pangan, salah satunya singkong dan tepung singkong. Pertanian dan industri pangan bukan saja penting bagi ketahanan dan kedaulatan pangan, tapi juga sangat signifikan dalam membuka lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta membangun kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gobel dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).
Gobel memang memiliki kepedulian sejak lama terhadap masalah pertanian, pangan, ekonomi berbasis budaya, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Hal itu mulai terlihat saat menjadi pengurus Kadin Indonesia, saat menjadi menteri perdagangan, dan kini sangat getol setelah menjadi anggota DPR RI.
Ia berkali-kali melakukan uji coba pertanian, melakukan kunjungan kerja di bidang-bidang itu, dan juga menyuarakan isu-isu tersebut. Di hari libur nasional pun, ia melakukan kunjungan kerja ke Bangka.
Gobel mengunjungi pabrik tepung singkong yang bermerek Gunung Pelawan, produksi PT Langit Bumi Lestari, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kapasitas terpasang pabrik tapioka ini 6.000 ton per bulan. Jumlah karyawan perusahaan ini mencapai 60 orang. Pabrik ini membina sekitar 1.500 petani dengan luas lahan sekitar 2.000 hektare.
Gobel mengatakan, dunia sedang dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Hal itu terjadi akibat naiknya populasi penduduk dunia, climate change, makin terbatasnya lahan, serta konflik-konflik geopolitik dan menegangnya hubungan sejumlah negara. Semua itu berdampak terhadap naiknya kebutuhan pangan, terganggunya produksi pertanian, dan terganggunya rantai pasok. Saat ini Indonesia sudah merasakannya.
“Kita mengaku negara agraris, tapi berasnya impor dalam jumlah yang relatif besar,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Selain itu, Indonesia juga sudah lama mengimpor tepung singkong dan menjadi nett importer untuk tepung gandum. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lebih cepat terhadap persoalan pangan ini. “Jumlah penduduk Indonesia cukup besar,” katanya.
Namun Gobel membandingkan Indonesia dengan India dan China. Kedua negara ini mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Bahkan Indonesia impor beras dari mereka. Padahal iklim China dan India sebagian tropis dan sebagian lagi subtropis. Jumlah penduduk mereka juga sangat besar dibandingkan dengan Indonesia, mereka di kisaran 1,5 miliar. Namun ternyata mereka bisa lebih baik dari Indonesia.
“Jadi pasti ada yang salah pada kita. Padahal iklim kita lebih ramah, tanahnya subur, lahannya luas, dan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” katanya. Karena itu, kata Gobel, Indonesia harus berbenah dalam produksi pangan dan mencari berbagai alternatif sumber pangan. “Singkong adalah salah satunya,” katanya.
Singkong juga lebih sehat daripada beras dan gandum dilihat dari sisi indeks glikemik dan kandungan gluten. Singkong dan sagu tidak mengandung gluten. Indeks glikemik sagu dan singkong juga lebih rendah dibandingkan dengan beras dan gandum, yaitu sagu 40, singkong 46, gandum 55-69, dan beras 64. “Jadi sangat bagus untuk mengontrol kadar gula di dalam tubuh,” katanya.
Gobel mengatakan, banyak orang tidak menyadari bahwa tepung singkong dan modifikasi tepung singkong merupakan bahan sangat penting dalam berbagai produk makanan seperti bakso, nuget, mi, dan beragam produk makanan lainnya. “Karena itu tanpa terasa kita menjadi importir besar untuk tepung singkong,” katanya.
Pada sisi lain, ada banyak negara yang merupakan nett importir atau importir besar tepung singkong seperti Jepang, Filipina, China, dan lain-lain. Tepung singkong juga bisa menjadi bahan kertas, plastik organik, sedotan, dan beragam wadah. “Jadi selain untuk ketahanan pangan nasional, singkong juga bisa menjadi penghasil devisa,” katanya.
Membangun pertanian pangan, kata Gobel, juga bagian dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang besar, dan membangun kesejahteraan masyarakat.
“Saya sudah uji coba bertanam singkong di Gorontalo. Hasilnya luar biasa. Per batang bisa 25 sampai 30 kg. Padahal biasanya sekitar 2 sampai 8 kg saja. Jadi ini sangat layak untuk dikembangkan. Yang penting dibangun ekosistemnya sehingga pupuk tersedia, lahan tersedia, pendanaan tersedia, dan penyerapannya terjamin. Insya Allah ini bisa menjadi solusi banyak hal,” katanya.
Selain memproduksi tepung singkong, perusahaan ini juga memproduksi tepung sagu. Dari tepung sagu ini, mereka memproduksi mi dari tepung sagu, yang gluten free dan indeks glikemik sangat rendah, sehingga sangat baik bagi kesehatan.
“Tepung singkong dan tepung sagu jauh lebih sehat buat tubuh karena kandungan glikemik yang rendah dan juga gluten free,” kata Fitrianto, pemilik pabrik tersebut.
Fitrinto mengatakan, pabrik tepungnya sudah menerapkan green industry, zero waste concept (bebas sampah), self sufficiency energy (swasembada energi), dan recycle water usage (daur ulang limbah).
“Limbah cairnya dijadikan biogas yang menghasilkan 1 megawatt. Listrik di pabrik ini dari biogas tersebut,” katanya.
Sedangkan limbah padatnya digunakan untuk pakan sapi, sehingga di belakang pabrik terdapat peternakan sapi. Selain itu, di lahan pabrik seluas 40 hektare tersebut juga ditanami indigofera sehingga kawasan itu menjadi hijau. Daun indigofera ini sangat baik untuk pakan sapi.
“Sapi menjadi tumbuh lebih cepat dan gemuk,” katanya. Selain itu juga dibangun kolam-kolam penampungan air.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
