BKSAP Optimistis Mampu Hadirkan Dialog Interaktif dalam WWF 2024
Jakarta – Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang vital. Tidak bisa dipungkiri, air memperoleh perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-6 (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB berupa ‘Terjaminnya Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Besih dan Sanitas yang Berkelanjutan Bagi Seluruh Umat Manusia’.
Selaras dengan nilai SDGs tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meyakini pergelaran agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 (Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024) bisa menjadi forum internasional yang menghadirkan dialog interaktif dari multipihak terkait.
“DPR dipercaya sebagai tuan rumah dari pertemuan parlemen World Water Forum di Bali. Kami melibatkan akademisi, ahli, hingga organisasi masyarakat sipil. Kami juga menerima masukan-masukan untuk persiapan (pertemuan antar parlemen) dari anggota BKSAP yang juga menjadi peserta dari sisi parlemen mewakili Indonesia,” tutur Fadli melalui rilis kepada Parlementaria, Minggu (19/5/2024).
Pertemuan antarparlemen yang digelar sepanjang 19-21 Mei ini merupakan bagian dari rangkaian acara Forum Air Dunia ke-10) (10th World Water Forum/WWF). Dalam agenda pertemuan tersebut terdapat adanya Parliamentary Process.
Di mana, pada tahapan ini, para perwakilan parlemen yang hadir bisa berbagi perspektif terkait perumusan legislasi dan anggaran terkait dengan kebijakan pengelolaan air. Maka dari itu, Forum Air Sedunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali ini bertema ‘Memobilisasi Aksi Parlemen Terkait Air untuk Kemakmuran Bersama’ (Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity).
Di sisi lain, agenda ini juga mengapresiasi peran masyarakat sipil yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan WWF kali ini. Masyarakat Indonesia, khususnya Bali, telah berkontribusi secara aktif untuk melindungi kearifan lokal demi melindungi air dan lingkungan hidup. Sebab itu, perwakilan masyarakat sipil menjadi peserta pameran dalam WWF, di mana mereka terlibat dalam kegiatan pelatihan sehingga berpotensi membuka ruang untuk berbagi ide dan gagasan terkait dengan pengelolaan air.
Sebagai informasi, sebanyak 49 negara beserta sejumlah perwakilan organisasi regional dan internasional akan menghadiri rangkaian pertemuan. Para perwakilan parlemen juga akan menghadiri jamuan makan malam yang digelar oleh Presiden Joko Widodo di Garuda Wisnu Kencana mengawali dimulainya rangkaian pertemuan WWF yang ke-10 pada tanggal 19 Mei.
Selanjutnya, sesi khusus parlemen akan dibuka keesokan harinya pada tanggal 20 Mei oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, kemudian Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon dan juga Presiden Dewan Air Dunia (World Water Council/WWC) Loic Fauchon.
Delegasi akan berdiskusi, berbagi pengalaman dan bertukar pandangan mengenai perumusan legislasi mengenai air melalui empat sesi pleno. Masing-masing sesi akan membahas mengenai air dan keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
Selama pertemuan para perwakilan dari parlemen negara-negara sahabat tersebut juga diperkenalkan pada kearifan lokal Indonesia, mulai dari sistem pengelolaan air di masyarakat setempat.
Lalu, adanya sejumlah pertemuan dengan para ahli pembangunan berkelanjutan dari badan-badan PBB dan beberapa organisasi internasional yang fokus pada isu-isu pembangunan global akan didaulat untuk menjadi panelis, dalam rangka memperkaya cakrawala para delegasi.
Harapannya, Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 ini bisa menghasilkan dokumen politik yang akan menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, terutama parlemen, dalam merumuskan kebijakan dan solusi. Tidak hanya itu saja, parlemen diharapkan memegang teguh komitmen politik untuk memperbaiki pengelolaan air dan memfasilitasi akses air dan sanitasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh dunia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
