DPR Terima Aduan terkait Masifnya Pembangunan Tanpa Perhatikan Kearifan Lokal di Kawasan Puncak
Jakarta – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI. Aspirasi tersebut diterima dengan baik oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V Mulyadi.
Salah satu yang menjadi aduan AMBS adalah semakin masifnya pembangunan dan pariwisata di Kawasan Puncak yang tidak memperhatikan perekonomian, lingkungan, dan kearifan lokal setempat. Misalnya dengan semakin banyaknya pembangunan dan investasi yang tidak melibatkan masyarakat.
Mendengar aduan masyarakat, Hekal mengatakan Komisi VI yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani dan Jasa Marga sebagai BUMN yang berada di Kawasan Puncak untuk dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.
“Kalau masyarakat sekitarnya datang bawa keluh kesah, tentu memang kalau kesah disampaikan kepada wakil-wakil rakyatnya nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin win-win solution yang bisa diterima,” ujar Hekal kepada Parlementaria usai menerima audiensi dengan AMBS di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Hekal menyadari, semangat berwisata masyarakat di alam terbuka, menjadi salah satu gerakan di BUMN untuk menawarkan wisata alam, salah satunya melalui wisata kebun teh di Puncak. Namun, hal tersebut harusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Hal inilah yang dinilai tidak terjadi di Puncak.
“Nah yang kami dengar dari sini kan ternyata masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Untuk itu, ia berharap BUMN yang ada di Kawasan Puncak dapat menjadi andalan masyarakat dan justru menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia. “Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua AMBS Muhsin berharap Kawasan Puncak dapat tetap dijaga kearifan lokalnya. Termasuk menjaga kawasan tersebut dari bencana yang mungkin terjadi akibat pembangunan yang semakin masif.
“Kami minta solusi yang selama ini memang terjadi secara masif apa yang terjadi di Kawasan Puncak mungkin bapak-bapak juga paham dan tahu berita viral-viral yang ada di media sosial. Kami hanya ingin Puncak ini tetap dijaga kearifan lokalnya,” harapnya.
Adapun aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait alih fungsi lahan dan program Pengakuan dan Perlindungan Kehutanan Kemitraam (Kulin KK), maraknya pembangunan yang masif tanpa izin, tata kelola kepariwisataan yang masih belum optimal, sarana dan prasarana fasilitas umum yang masih bermasalah, tata kelola sanitasi yang masih buruk, permasalahan sengketa lahan, hingga keberadaan imigran yang mulai meresahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
