Baterai Kendaraan Listrik Sebagai Penguat Diplomasi
Dalam debat capres baru-baru ini, Capres Ganjar Pranowo sempat memberikan pernyataan penting terkait produksi baterai kendaraan listrik atau baterai EV (electric vehicle). Ganjar menyampaikan, Indonesia bisa menjadi pemimpin level global dalam industri baterai EV, mengingat Indonesia memiliki bahan mineral yang melimpah, utamanya nikel, untuk mendukung produksi baterai EV.
“Mas Ganjar juga menyatakan, produksi baterai EV bisa menaikkan posisi tawar Indonesia di level global. Bisa menjadi alat diplomasi agar Indonesia semakin diperhitungkan. Ini penting untuk dicatat,” demikian disampaikan Ammarsjah Purba selaku Wakil Ketua TPN.
Ketika Capres Ganjar menyebut baterai EV dalam debat capres terakhir, hal itu merupakan sinyal bagaimana Ganjar memiliki visi jauh ke depan soal transisi energi dan perubahan iklim. “Pernyataan Mas Ganjar itu luar biasa. Artinya, Mas Ganjar seorang yang visioner, memiliki pandangan jauh ke depan. Bagaimana Bumi ini harus diselamatkan dari ancaman pemanasan global, yang salah satu caranya adalah dengan penggunaan kendaraan listrik secara masif,” jelas Ammar.
Kendaraan listrik butuh baterai. Artinya, ada ruang bagi Indonesia untuk memimpin dalam transisi energi dan memberi kontribusi signifikan dalam mitigasi krisis iklim. Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia adalah satu paket dengan pembangunan industri baterai di dalam negeri. Ada empat unsur logam sebagai komponen baterai kedaraan listrik, salah satunya adalah nikel, yang sumber dayanya melimpah. “Sebagaimana disampaikan Mas Ganjar malam itu, selain nikel, ada beberapa unsur logam lain sebagai komponen baterai, yaitu bauksit, kobalt, mangan dan lithium. Dari keempat logam tersebut, yang sementara belum tersedia di Indonesia, adalah lithium,” tambah Ammar.
Di Indonesia memang (sementara) belum ditemukan ceruk potensial bijih litium, masih pada fase indikasi. Namun untuk nikel dan kobalt, Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan terbesar di dunia, termasuk juga mangan, yang ladangnya tersebar di NTT. “Secara singkat bisa dikatakan, adanya potensi pasar mobil listrik disertai cadangan (utamanya) nikel dan kobalt yang melimpah. Kita boleh optimis, dalam lima atau sepuluh tahun mendatang Indonesia dalam posisi menentukan dalam industri baterai dan mobil listrik, sebagaimana diharapkan Mas Ganjar,” jelas Ammar.
Percepatan pemakaian kendaraan listrik (electric vehicle) telah menjadi tren global, bagian dari program transisi energi skal besar untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar energi fosil (BBM). Emisi yang dihasilkan kendaraan berbasis energi fosil merupakan salah satu pemicu fenomena perubahan iklim.
Kesadaran tentang dampak perubahan iklim, yang salah satunya adalah pemanasan global, semakin menguat saat KTT Iklim (COP-21) tahun 2015 di Paris yang menghasilkan Kesepakatan Paris. “Inti Kesepakatan Paris adalah bagaimana komunitas internasional bisa berkolaborasi agar suhu bumi tetap dijaga, sebagai ikhtiar mencegah terjadinya pemanasan global serta bencana kemanusiaan. Pasangan Ganjar-Mahfud sudah siap dalam program transisi energi, termasuk upaya mitigasi krisis iklim,” demikian Ammar menutup penjelasannya.
Dono Prasetyo
Koordinator Media Center Rumah Bersama Pelayanan Rakyat (RBPR)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
