Gunung Marapi di Sumbar Meletus, Kolom Abu Teramati Setinggi 3.000 Meter
Jakarta – Gunung Marapi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pada hari ini Minggu (3/12) sekitar pukul 14.54 WIB. Meletusnya gunungapi berketinggian 2.891 mdpl ini ditandai dengan adanya muntahan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh.
Menurut hasil perekaman seismogram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi Gunung Marapi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 41 detik.
Peristiwa meletusnya Gunung Marapi ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Bambang Wasito dalam sambungan telepon.
“Benar. Kondisi Gunung Marapi meletus. Kolom abunya membumbung tinggi ke atas terlihat dari Agam,” jelas Bambang, dikutip dari siaran pers BNPB, Minggu (03/12/2023).
Saat ini tim BPBD Kabupaten Agam sudah berada di dua wilayah yang paling dekat dengan puncak, yakni Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang.
“Saat ini saya bersama tim BPBD Kabupaten Agam meluncur ke dua wilayah kecamatan terdekat dari puncak. Tim Pusdalops kami sudah berada di dua lokasi tersebut,” kata Bambang.
Dihubungi secara terpisah, tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Agam, Ade Setiawan, menuturkan bahwa hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi dilaporkan terjadi di wilayah Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
Laporan langsung dari lapangan oleh tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, hujan abu vulkanik itu turun dengan intensitas tinggi hingga membuat suasana Nagari Lasi menjadi sangat pekat dan gelap.
“Hujan abu cukup pekat dan gelap terjadi di Nagari Lasi, Canduang. Sekarang sudah berhenti,” jelas Ade.
Setibanya di lokasi, tim BPBD Kabupaten Agam bersama dengan PMI segera membagikan masker kepada masyarakat. Di samping itu, mereka juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak keluar rumah dulu mengingat intensitas hujan abu vulkanik yang tinggi dan dapat berdampak pada kesehatan.
“Masyarakat sudah dibagi masker dan diingatkan agar tetap di dalam rumah,” kata Ade.
Sementara itu, hujan abu vulkanik juga terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Pua. Akan tetapi intensitasnya rendah dengan durasi yang tidak terlalu lama. Hal itu diduga karena arah angin yang cenderung mengarah ke wilayah Kecamatan Canduang.
“Hujan abu di Sungai Pua tidak terlalu pekat. Karena arah angin ke menuju ke Canduang,” ungkap Ade.
Hingga siaran pers ini diturunkan, Tim BPBD Kabupaten Agam bersama PMI terus menyisir Kecamatan Sungai Pua dan Canduang, guna antisipasi, kaji cepat dan berkoordinasi dengan para wali nagari. Belum ada laporan mengenai dampak korban jiwa maupun kerugian material dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Status Level II atau Waspada
Sementara itu, menurut keterangan lebih lanjut dari PVMBG gejala peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Marapi yang dapat terjadi erupsi bersifat eksplosif ini sudah berlangsung sejak Januari 2023. Oleh karenanya status tetap di level II (level Waspada), karena sewaktu-waktu dapat erupsi seperti yang terjadi hari ini.
Di sisi lain, secara intrumental ada peningkatan sedikit dan itupun hanya alat yg di puncak yang merekam, yang mana berarti sumber tekanan relatif dekat puncak/di bawah kawah.
Sebelumnya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 16 November 2023, maka tingkat aktivitas Gunungapi Marapi masih tetap pada Level Il (Waspada) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini.
Sehubungan dengan tingkat aktivitas Gunung Marapi pada Level II (Waspada), maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada radius 3 km dari kawah/puncak.
Masyarakat yang ada di sekitar Gunung Marapi diharapkan tenang tidak terpancing isu- isu tentang letusan G. Marapi. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.
Jika terjadi hujan abu, masyarakat dihimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Mengamankan sarana air bersih serta membershkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.
PVMBG-Badan Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Agam, dan BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan informasi tentang aktivitas Gunung Marapi.
Rentetan Kejadian Erupsi Gunung Marapi
Gunung Marapi menjadi salah satu gunungapi yang paling aktif di Pulau Sumatera. Berdasarkan catatan kejadian, gunungapi ini pernah erupsi pada tanggal 8 September 1830 dengan mengeluarkan awan yang berbentuk kembang kol abu-abu kehitaman dengan ketebalan 1.500 m di atas kawahnya, disertai dengan suara gemuruh.
Kemudian pada tanggal 30 April 1979 menurut laporan pers pada saat itu disebutkan 60 orang meninggal dunia akibat letusan Gunung Marapi dan disebutkan juga 19 orang pekerja penyelamat terperangkap oleh tanah longsor.
Berikutnya memasuki akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2014, Gunung Marapi menampakkan peningkatan aktivitasnya melalui letusan yang menyemburkan abu dan awan hitam. Menurut catatan di akhir tahun 2011, semburan abu terbawa angin hingga mencapai Kabupaten Padang Pariaman.
Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2014, Gunung Marapi meletus pukul 16.15 WIB, melepaskan beberapa material hingga ke wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
Adapun tanggal 7 Januari 2023, Gunung Marapi mengalami erupsi pada pukul 06.11 WIB. Saat Gunung Merapi erupsi, diketahui ada sejumlah pendaki yang masih berkemah. Padahal sebelumnya sudah ada imbauan kepada masyarakat, wisatawan maupun pendaki agar tidak mencapi puncak.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
