Kasus Cacar Monyet Meningkat, Puan Minta Perluas Jangkauan Tracing
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan jumlah kasus penyakit cacar monyet atau monkeypox (Mpox) di Indonesia. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah untuk memperluas jangkauan tracing sebagai bentuk tindakan preventif penularan cacar monyet.
“Dengan memperluas jangkauan tracing, kita dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum penularannya meluas. Karena, pasien positif sudah mulai mengalami kenaikan,” kata Puan, Kamis (2/11/2023).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 1 November 2023, sudah ada 29 kasus terkonfirmasi cacar monyet atau monkey fox (Mpox) di Indonesia. Rinciannya adalah 23 kasus terdapat di DKI Jakarta, satu kasus berasal dari Bandung, Jawa Barat, dua kasus berada di Tangerang Selatan, dua kasus di Kabupaten Tangerang dan satu kasus di Kota Tangerang, Banten.
Seluruh pasien terkonfirmasi cacar monyet adalah laki-laki dengan rentang usia 18 hingga 49 tahun. Berkaca dari data tersebut, Puan mendorong tim tracing untuk melihat masa inkubasi atau interval dari infeksi hingga timbulnya gejala cacar monyet yang biasanya mulai dari 6 hingga 13 hari meski dalam beberapa kasus, masa inkubasi bisa lebih lama hingga 21 hari.
“Melalui perluasan jangkauan tracing, Pemerintah dapat memberikan respons cepat apabila ada yang terkonfirmasi terpapar cacar monyet sehingga dapat langsung diisolasi. Ini juga merupakan langkah awal pencegahan meluasnya kasus cacar monyet,” ucap mantan Menko PMK itu.
Puan pun menjelaskan, upaya tracing juga perlu dilakukan di lingkungan pasien yang dinyatakan positif monkeypox untuk mencegah adanya satu daerah terpapar virus tersebut. Hal ini berkaca pada kasus penyebaran virus Covid-19 lalu.
“Harus dikuatkan pada surveilans epidemiologi di daerah. Penyebar awalnya dari mana itu harus di-tracing. Kita belajar banyak dari Covid-19, dan seharusnya sudah bisa lebih siap menghadapi penyebaran penyakit,” jelas Puan.
Menurutnya, perluasan jangkauan tracing juga dapat membantu sebagai indikator apakah pasien cacar monyet perlu diisolasi atau cukup hanya dengan perawatan jalan saja. Namun Puan menekankan hal tersebut harus berdasarkan observasi mendalam.
“Dengan tracing yang ketat dan melalui pendampingan tim medis ini akan menjadi upaya preventif kita dalam menangkal penyebaran virus cacar monyet di Indonesia,” ungkapnya.
Sejak tahun 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyakit cacar monyet sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau darurat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah diminta proaktif dalam melakukan upaya penanganan.
Dengan adanya langkah yang tepat, Puan berharap virus cacar monyet bisa diidentifikasi dengan cepat dan ditanggulangi sesuai prosedur. “Saya mendorong Pemerintah pusat dan daerah bersinergi membentuk tim tracing awal sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit ini. Kita jangan sampai terlambat mengantisipasi masalah kesehatan masyarakat,” tegas Puan.
Di sisi lain, Puan juga mendorong Pemerintah untuk menggencarkan upaya vaksinasi demi memperkuat imunitas tubuh masyarakat agar tidak terjangkit virus cacar monyet.
“Pastikan stok vaksin aman, jangan sampai jumlah kebutuhan vaksin di Indonesia itu tidak terpenuhi, jadi Kemenkes harus memperhatikan betul. Harus dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kuota vaksin untuk mengantisipasi lonjakan kasus cacar monyet,” pesan cucu Bung Karno tersebut. “Dan prioritaskan bagi masyarakat atau populasi yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit ini,” tambah Puan.
Di DKI Jakarta, vaksinasi Mpox sudah dilakukan sejak tanggal 24 Oktober 2023 lalu. Setidaknya sudah 447 orang yang mendapat vaksin Mpox di mana vaksinasi diselenggarakan di Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta yakni klinik Carlo serta Puskesmas yang berada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
Sementara itu, Indonesia akan mendapatkan bantuan 2.000 vaksin cacar monyet atau monkeypox dari ASEAN dalam waktu dekat. Bantuan itu diberikan lantaran ketersediaan vaksin di tanah air terbatas yakni 1000 dosis atau hanya untuk 500 orang.
Puan meminta Pemerintah selalu siaga terhadap apapun kemungkinan yang akan terjadi dari penyebaran virus Mpox ini, apalagi lonjakan kasus cacar monyet diprediksi akan terjadi tahun depan. “Harus ada intervensi signifikan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus cacar monyet, dan tentunya dukungan dari semua elemen bangsa termasuk DPR akan sangat berperan,” sebutnya.
Puan juga mengimbau masyarakat untuk terus menjalankan budaya hidup sehat dan bersih. “Hindari hal-hal berisiko yang dapat mempermudah penyebaran virus cacar monyet. Waspada selalu dengan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
