Dukung Kebijakan Hijau, Puan Dorong Pengurangan Plastik
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti pentingnya pengurangan limbah plastik dalam pengelolaan sampah. Puan mengatakan, ketegasan Pemerintah terhadap aturan penggunaan kemasan plastik tersebut juga dapat mendukung kebijakan hijau untuk keselamatan bumi.
“Mengurangi sampah plastik turut berkontribusi terhadap suksesnya kebijakan ekonomi hijau. Sebab, sampah plastik sulit terurai dan menyebabkan pencemaran bagi tanah dan laut. Kebijakan pengurangan penggunaan plastik masih terbatas hanya di beberapa daerah. Harusnya ini bisa dimaksimalkan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan penggunaan kemasan dan kantong yang reusable atau dapat didaur ulang,” kata Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (23/10/2023).
DPR sendiri menjadi lembaga yang mengedepankan gerakan ekonomi hijau demi memerangi krisis iklim. Gerakan yang diberi nama ‘DPR Hijau’ ini merupakan inisiasi Puan yakni pengurangan penggunaan plastik dan kertas di setiap satuan unit kerja lembaga legislatif tersebut.
“Kami di DPR punya gerakan DPR Hijau yang menjadi sistem dan praktik untuk mendukung pengurangan limbah plastik maupun bahan-bahan yang sulit didaur ulang. Ini sebagai komitmen kami di parlemen untuk membudayakan gerakan go green. DPR pun mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul RUU EBT yang menjadi aksi nyata dalam mengkampanyekan kesadaran pentingnya keberlanjutan ekonomi yang mengedepankan segala bentuk kegiatan ramah lingkungan,” imbuhnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mendorong agar Pemerintah membentuk kebijakan agar produsen produk-produk kebutuhan masyarakat memperhatikan kemasan yang dipakainya. Ia mencontohkan Jerman yang memiliki aturan baru dengan mewajibkan semua produk dikemas dengan kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang.
“Kita bisa mengadopsi kebijakan seperti ini. Di beberapa negara terdapat bank sampah kemasan di mana masyarakatnya bisa memperoleh pengganti uang apabila mengembalikan kemasan produk yang dibelinya. Ini membantu proses pengelolaan sampah,” ujarnya.
Di sisi lain, dirinya pun mengajak para aktivis, institusi negara maupun swasta, hingga lembaga pendidikan untuk membantu target pembangunan berkelanjutan lewat aktivitas yang mendukung penyelamatan lingkungan dari masalah sampah. Seperti memasifkan gerakan bersih-bersih bersama masyarakat, termasuk sampah-sampah yang ada di laut.
“Karena kita tahu, pencemaran limbah sampah di laut sudah semakin masif dan menyebabkan kelangsungan hidup hewan serta hayati di laut terancam. Dampaknya, masyarakat juga yang akan dirugikan karena ikan yang kita konsumsi jadi ikut tercemar,” urainya.
Legislator dapil Jawa Tengah V itu juga mengajak masyarakat untuk lebih menyayangi lingkungan dimulai dengan pemilahan sampah. Ia mengingatkan, penyelamatan lingkungan sangat penting bagi masa masa depan generasi penerus.
“Pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan memang diperlukan. Tapi masalah pembangunan berkelanjutan juga penting, yang harus didukung oleh regulasi negara demi keselamatan hidup masyarakat itu sendiri,” kata Mantan Menko PMK ini.
DPR menyadari mengubah kebiasaan yang sudah turun temurun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun Puan berharap ada langkah konkret melalui regulasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan alam.
“Tidak perlu kebijakan dengan anggaran besar, hanya butuh konsisten dari Pemerintah untuk maintenance agar budaya ramah lingkungan bisa jadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan lingkungan, siapa lagi? Ayo bersama-sama kita implementasikan berbagai gerakan maupun kebijakan hijau untuk masa depan anak cucu kita nanti,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
