Connect with us
DPR RI

Hadiri Peringatan Hari Santri, Puan Yakin Santri Ikut Berperan Jaga Persatuan di Tahun Politik

Hadiri Peringatan Hari Santri, Puan Yakin Santri Ikut Berperan Jaga Persatuan di Tahun Politik
Ketua DPR RI Puan Maharani saat berfoto bersama dengan para santri di sela-sela menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2023. Ia pun berharap Santri terus menjaga kerukunan dan persatuan nasional, khususnya di tahun politik jelang Pemilu 2024. Peringatan Hari Santri 2023 dilaksanakan di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023). Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dan anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno. Kedatangannya disambut oleh Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Ketua Umum GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Saat prosesi upacara, Puan duduk di kursi utama bersebelahan dengan Presiden Jokowi dan ibu negara Iriana Joko Widodo serta Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Dalam peringatan Hari Santri kali ini, Puan berbicara soal pentingnya mempertahankan kemerdekaan dengan cara mewujudkan persatuan nasional.

“Pentingnya peran santri dalam menjaga persatuan nasional semakin dipahami oleh berbagai pihak. Terlebih santri memiliki peran yang efektif dalam mendukung stabilitas politik dan persatuan nasional,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyinggung soal tahun politik jelang Pilpres 2024. Puan mengatakan, perbedaan pendapat dan pandangan seringkali muncul di berbagai lapisan masyarakat yang dapat memicu ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

“Inilah saat di mana peran santri menjadi penting. Santri telah dilatih untuk memiliki pemahaman agama yang mendalam, etika, dan nilai-nilai kejujuran serta kebijaksanaan. Semua nilai ini sangat diperlukan untuk menghindari gesekan dan perpecahan dalam masyarakat,” tuturnya.

Menurut Puan, santri memiliki potensi sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Dengan kuatnya pendidikan karakter dan kebangsaan yang diterima para santri, hal tersebut akan menjadi tombak kekuatan dalam menjaga kebersamaan.

“Para santri adalah calon pemimpin Indonesia, yang bisa menjadi pelopor dialog antaragama, menciptakan suasana harmoni di tengah-tengah keragaman di negeri ini yang akan menguatkan persatuan dan kesatuan,” ungkap Puan.

Puan pun mengapresiasi ikrar santri yang dibacakan saat prosesi upacara di mana para santri bertekad untuk terus mewujudkan dan menjaga persatuan nasional.

“Dulu tanggal 22 Oktober yang kemudian jadi hari santri, muncul resolusi jihad dari KH Hasyim Asyari agar umat Islam wajib berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat ini saya lihat sudah tumbuh di hati dan sanubari para santri yang kemudian memunculkan ikrar santri,” jelasnya.

“Perjuangan Hari Santri itu merupakan salah satu hal yang perlu kita dan selalu ingat bahwa dalam bersama-sama membangun bangsa, perjuangan mereka itu memang salah satu hal yang penting bagi berdirinya bangsa Indonesia,” tambah Puan.

Resolusi jihad itu, terang Puan, selaras dengan tema tahun ini yakni “Jihad Santri Jayakan Negeri”. Tema ini memiliki pesan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan.

Di era sekarang, kata Puan, jihad dapat menjaga persatuan dan kesatuan negeri. Jihad dinilainya bukan lagi tentang pertumpahan darah, melainkan bagaimana umat Islam ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan.

“Selain itu di tahun politik yang seringkali memunculkan ketegangan, keterlibatan santri dalam menjaga persatuan nasional merupakan nilai tambah yang sangat berharga,” sebut Puan.

“Mereka membawa cahaya kebijaksanaan, moralitas, dan toleransi, yang sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu dalam keragaman,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, Puan menyampaikan para santri juga telah berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan persatuan bangsa. Hal itu terlihat dari banyaknya santri yang menduduki jabatan penting di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Semangat patriotisme mereka dapat memotivasi generasi muda untuk turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” terang Puan.

Santri pun diharapkan dapat menjadi panutan dalam menjaga persatuan nasional dan mendorong perubahan positif di Indonesia. Puan yakin santri dapat berperan dalam menjaga perdamaian, terutama di tahun politik seperti saat ini. “Saya percaya dalam menjaga persatuan nasional ini, peran santri dapat semakin diperkuat,” ungkapnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024

Oleh

Fakta News
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto : DPR RI

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.

“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.

“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.

“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.

Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis

Oleh

Fakta News
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.

“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.

Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.

Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit

Oleh

Fakta News
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat kunspek di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.

Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.

Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.

“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya