Hadiri Peringatan Hari Santri, Puan Yakin Santri Ikut Berperan Jaga Persatuan di Tahun Politik
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2023. Ia pun berharap Santri terus menjaga kerukunan dan persatuan nasional, khususnya di tahun politik jelang Pemilu 2024. Peringatan Hari Santri 2023 dilaksanakan di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023). Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dan anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno. Kedatangannya disambut oleh Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Ketua Umum GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Saat prosesi upacara, Puan duduk di kursi utama bersebelahan dengan Presiden Jokowi dan ibu negara Iriana Joko Widodo serta Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Dalam peringatan Hari Santri kali ini, Puan berbicara soal pentingnya mempertahankan kemerdekaan dengan cara mewujudkan persatuan nasional.
“Pentingnya peran santri dalam menjaga persatuan nasional semakin dipahami oleh berbagai pihak. Terlebih santri memiliki peran yang efektif dalam mendukung stabilitas politik dan persatuan nasional,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyinggung soal tahun politik jelang Pilpres 2024. Puan mengatakan, perbedaan pendapat dan pandangan seringkali muncul di berbagai lapisan masyarakat yang dapat memicu ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
“Inilah saat di mana peran santri menjadi penting. Santri telah dilatih untuk memiliki pemahaman agama yang mendalam, etika, dan nilai-nilai kejujuran serta kebijaksanaan. Semua nilai ini sangat diperlukan untuk menghindari gesekan dan perpecahan dalam masyarakat,” tuturnya.
Menurut Puan, santri memiliki potensi sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Dengan kuatnya pendidikan karakter dan kebangsaan yang diterima para santri, hal tersebut akan menjadi tombak kekuatan dalam menjaga kebersamaan.
“Para santri adalah calon pemimpin Indonesia, yang bisa menjadi pelopor dialog antaragama, menciptakan suasana harmoni di tengah-tengah keragaman di negeri ini yang akan menguatkan persatuan dan kesatuan,” ungkap Puan.
Puan pun mengapresiasi ikrar santri yang dibacakan saat prosesi upacara di mana para santri bertekad untuk terus mewujudkan dan menjaga persatuan nasional.
“Dulu tanggal 22 Oktober yang kemudian jadi hari santri, muncul resolusi jihad dari KH Hasyim Asyari agar umat Islam wajib berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat ini saya lihat sudah tumbuh di hati dan sanubari para santri yang kemudian memunculkan ikrar santri,” jelasnya.
“Perjuangan Hari Santri itu merupakan salah satu hal yang perlu kita dan selalu ingat bahwa dalam bersama-sama membangun bangsa, perjuangan mereka itu memang salah satu hal yang penting bagi berdirinya bangsa Indonesia,” tambah Puan.
Resolusi jihad itu, terang Puan, selaras dengan tema tahun ini yakni “Jihad Santri Jayakan Negeri”. Tema ini memiliki pesan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan.
Di era sekarang, kata Puan, jihad dapat menjaga persatuan dan kesatuan negeri. Jihad dinilainya bukan lagi tentang pertumpahan darah, melainkan bagaimana umat Islam ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan.
“Selain itu di tahun politik yang seringkali memunculkan ketegangan, keterlibatan santri dalam menjaga persatuan nasional merupakan nilai tambah yang sangat berharga,” sebut Puan.
“Mereka membawa cahaya kebijaksanaan, moralitas, dan toleransi, yang sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu dalam keragaman,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Di sisi lain, Puan menyampaikan para santri juga telah berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan persatuan bangsa. Hal itu terlihat dari banyaknya santri yang menduduki jabatan penting di lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Semangat patriotisme mereka dapat memotivasi generasi muda untuk turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” terang Puan.
Santri pun diharapkan dapat menjadi panutan dalam menjaga persatuan nasional dan mendorong perubahan positif di Indonesia. Puan yakin santri dapat berperan dalam menjaga perdamaian, terutama di tahun politik seperti saat ini. “Saya percaya dalam menjaga persatuan nasional ini, peran santri dapat semakin diperkuat,” ungkapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
