Cegah Kecelakaan, Puan Dorong Adanya Reformasi Keselamatan Transportasi Publik
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong adanya reformasi transportasi publik di Tanah Air untuk menjamin keselamatan masyarakat. Ia menekankan, kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan cedera seringkali terjadi karena faktor kelalaian, hingga kurang maksimalnya infastruktur transportasi.
“Reformasi dalam bidang transportasi publik sangat penting dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat kita. Karena kurangnya infrastruktur transportasi, khususnya pada angkutan umum, kerap mengancam nyawa warga,” kata Puan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Puan pun menyoroti rangkaian kecelakaan kereta api yang terjadi di dekat Stasiun Kalimenur, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/10) kemarin. Seperti diketahui, kecelakaan bermula saat Kereta Api (KA) Argo Semeru rute Surabaya-Jakarta tiba-tiba tergelincir dari rel.
Ketika sebagian gerbong KA Argo Semeru keluar dari rel, tiba-tiba melintas KA Argo Wilis dari arah Bandung ke Surabaya. Tak pelak, KA Argo Wilis menabrak gerbong KA Argo Semeru yang anjlok meski KA Argo Wilis sempat mengerem. Puan pun bersyukur tak ada korban jiwa akibat insiden tersebut.
“Beruntung kecelakaan kereta api kemarin tidak ada korban meninggal dunia, walau kita menyayangkan ada sejumlah penumpang yang terluka. PT KAI harus memastikan semua korban mendapat perawatan medis terbaik,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta PT KAI dan Kemenhub menyelidiki penyebab kecelakaan yang berawal dari anjloknya rel. Kecelakaan diduga karena suhu panas tinggi akibat cuaca terik menyebabkan kondisi rel kereta api berubah.
“Harus diketahui apa penyebab dari kecelakaan ini sehingga bisa menjadi evaluasi agar tidak lagi terjadi kecelakaan. PT KAI bersama Kemenhub juga harus rutin melakukan pengecekan. Tak cukup hanya pada angkutan keretanya saja, tapi juga bagian rel dan infrastruktur lainnya,” ucap Puan.
“Apalagi dengan kondisi extra ordinary seperti kemarau panjang, atau saat musim hujan yang juga memiliki potensi bencana. Kami meminta jangan sampai penyedia layanan abai terhadap komponen keselamatan penumpang,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 204.447 orang menjadi korban kecelakaan angkutan jalan di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 153.732 orang.
Kemenhub juga melaporkan, terjadi 13 kecelakaan kereta api pada tahun 2022. Meski demikian, tak ada korban jiwa dari kecelakaan moda transportasi tersebut. Sementata untuk transportasi laut terdapat 89 kecelakaan dengan 69 korban jiwa. Lalu untuk transportasi udara, terjadi 20 kecelakaan pesawat di Indonesia sepanjang tahun lalu.
Dari data statistik mengenai kecelakaan tersebut, Puan mengatakan diperlukan perubahan signifikan untuk menekan jumlah kecelakaan pada transportasi publik. Ia menyebut angka kecelakaan lalu lintas pada transportasi umum yang tinggi telah merenggut ribuan nyawa rakyat Indonesia setiap tahun, termasuk banyaknya masyarakat yang mengalami cedera serius.
“Banyaknya nyawa rakyat kita yang hilang akibat kecelakaan transportasi umum menunjukkan sangat dibutuhkannya reformasi keselamatan pada moda transportasi publik,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK ini menambahkan, kecelakaan transportasi umum juga menyebabkan berbagai sektor ikut terdampak. Puan merinci, mulai dari sektor keselamatan maupun kesehatan masyarakat sampai dengan sektor ekonomi.
“Dampak ekonomi dari kecelakaan transportasi publik juga tidak bisa diabaikan. Di antaranya biaya perawatan medis dan pemulihan, hilangnya produktivitas korban, serta kerugian bisnis akibat penutupan jalan dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah keselamatan di jalan, Puan menilai penting agar reformasi keselamatan transportasi publik dilakukan dengan lebih terarah dan komprehensif.
“Reformasi yang pertama yakni dengan peningkatan infrastruktur dari masing-masing moda transportasi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur jalan, termasuk perawatan yang rutin, perluasan jalan, serta penerapan teknologi canggih untuk memantau kondisi rute transportasi,” papar Puan.
“Selanjutnya penting juga dilakukan peningkatan kampanye edukasi yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran pengemudi dan mengurangi perilaku berisiko pada moda transportasi apapun,” sambungnya.
Tak hanya itu, Puan juga meminta agar Pemerintah mengawasi ketat agar semua angkutan publik memenuhi standar keselamatan yang ketat. Menurutnya, hal ini mencakup pemeriksaan berkala, regulasi keamanan, dan insentif untuk penggunaan kendaraan yang lebih aman.
“Reformasi keselamatan pada seluruh moda transportasi akan memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai hal. Baik untuk memastikan keselamatan masyarakat saat bertransportasi, dan juga demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat,” jelas Puan.
Cucu Bung Karno ini menyadari, reformasi keselamatan transportasi publik memang bukan tugas yang mudah. Namun Puan menegaskan, hal tersebut harus dilakukan demi keselamatan rakyat Indonesia saat sedang melakukan mobilitas, yang pastinya juga berkesinambungan dengan produktivitas perekonomian negara.
“Sudah waktunya kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan jalan yang lebih aman bagi setiap warga Indonesia. Keselamatan adalah hak asasi setiap individu, dan melindungi keselamatan warga adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
“Dengan berkurangnya kendaraan di jalanan, pastinya risiko maupun potensi kecelakaan lalu lintas juga menjadi lebih minim. Keselamatan masyarakat pun menjadi lebih terjamin,” tambah Puan.
Di sisi lain, reformasi transportasi publik juga dinilai dapat membantu upaya pengurangan emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Jika moda transportasi umum memiliki kualitas tinggi, maka masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi untuk menggunakan sarana angkutan publik.
Selain mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, berkurangnya jumlah kendaraan di jalan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas udara yang belakangan menjadi permasalahan besar untuk Indonesia. Puan mengatakan, akan ada efisiensi bahan bakar dengan adanya pengurangan kendaraan di jalan.
“Semakin sedikit kendaraan yang beroperasi, semakin sedikit juga zat buang yang dihasilkan. Jadi reformasi pada transportasi umum akan turut berkontribusi pada pengurangan polusi udara yang sampai saat ini masih menjadi momok bagi kita,” ungkapnya.
“Dan lebih sedikit kendaraan berarti potensi kemacetan di jalan yang menyebabkan emisi gas rumah kaca juga semakin berkurang. Tentunya hal ini sangat signifikan pula terhadap kesehatan masyarakat, dan demi menjaga masa depan planet Bumi,” lanjut Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas transporasi publik harus dilijat pula dari kacamata penegakan hukum yang ketat. Selain itu juga pada aturan standar keselamatan yang lebih tinggi, pendidikan publik yang intensif, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tata krama berlalulintas.
“Reformasi ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa masyarakat, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang signifikan secara keseluruhan pada dunia transportasi Indonesia,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
