Minta Pemerintah Awas, Puan: Jangan Sampai Ada WNI Jadi Korban Perang Israel-Palestina!
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengoptimalkan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Israel dan Palestina. Ia menekankan negara wajib memberikan jaminan pelayanan dan keselamatan bagi warganya yang berada di daerah konflik.
“Saya menyadari dalam proses evakuasi dari daerah konflik pasti terdapat berbagai kendala kondisi di lapangan, tapi itu tak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan optimal demi keselamatan para WNI di sana. Pemerintah harus dalam status awas,” kata Puan kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan 231 WNI dari Palestina dan Israel yang merupakan peziarah atau pergi untuk wisata religi. Sementara itu, sebanyak 129 WNI yang berada di Israel menolak untuk dievakuasi karena merasa aman. Hanya 4 WNI dari Israel yang memilih dievakuasi dan sudah tiba di Tanah Air.
Kemudian, masih ada 10 WNI yang menetap di Gaza, di mana tiga di antaranya ialah relawan MER-C. Puan pun mengimbau agar Pemerintah melakukan pengawasan ketat bagi WNI yang masih tinggal di wilayah konflik Israel-Palestina.
“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri. Meski sampai saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa dari konflik Israel-Palestina, tapi ancaman perang masih cukup tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Akibat eskalasi perang Israel-Palestina, ada ribuan korban jiwa yang jatuh dari kedua negara. Tak hanya itu, seribuan lebih orang juga dilaporkan hilang akibat gempuran perang selama lebih dari sepekan terakhir.
Puan menyatakan, Pemerintah harus bersiap atas segala situasi dari perang Israel-Palestina. Ia meminta Pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI, khususnya yang berada di jalur Gaza.
“Persiapan skenario terburuk untuk mengevakuasi WNI harus ada, khususnya mereka yang berada di jalur Gaza. Jangan sampai ada WNI kita yang jadi korban perang,” ungkap Puan.
Dalam catatan Kemlu, diketahui juga masih ada WNI yang masuk ke wilayah konflik Israel-Palestina. Puan mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan sampai perang antara militer Israel dengan Hamas mereda, baik yang hendak mejadi relawan atau mereka yang berencana melakukan wisata religi.
“Saya mengimbau kalau bisa tunda dulu keberangkatan menuju jalur Gaza untuk saat ini. Pemerintah memang baru mengeluarkan Travel Advisory, tapi saya harapkan WNI mempertimbangkan keselamatan dengan tidak dulu memasuki wilayah dua negara yang sedang berkonflik,” imbaunya.
Puan pun mendorong Pemerintah untuk melibatkan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk memberikan bantuan dalam proses evakuasi WNI. Apalagi Pemerintah Indonesia kesulitan mengevakuasi WNI yang berada di jalur Gaza karena wilayah tersebut terus digempur Israel.
“Kerja sama dengan organisasi internasional kita harapkan dapat membantu evakuasi warga Indonesia. Kedua organisasi internasional ini memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengamankan dan melancarkan proses evakuasi WNI,” terang Puan.
Di sisi lain, mantan Menko PMK ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina. Selain itu, lanjut Puan, Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan dan dukungan terhadap Palestina selalu didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang murni dan universal. “Semoga upaya ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan bagi semua masyarakat. Saya berharap ada langkah konkret dari Pemerintah untuk terus mendorong upaya penyelesaiaan konflik Israel-Palestina yang sudah menelan banyak korban dari kedua belah pihak,” jelasnya.
Puan berharap upaya diplomasi dari Pemerintah Indonesia untuk terus mengajak seluruh negara ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina dapat mengurangi eskalasi perang. Selain itu, dorongan dari Indonesia agar negara di dunia memberi bantuan untuk korban perang juga harus dilakukan.
“Upaya diplomasi harus lebih disuarakan lagi oleh Pemerintah Indonesia. Baik dari sisi formal seperti dalam forum-forum internasional atau bilateral meeting dengan negara lain, maupun pendekatan informal dari pemimpin atau perwakilan negara,” sebut Puan.
Puan bersama anggota DPR lain pun selama ini terus menyuarakan perdamaian Israel-Palestina dalam forum-forum parlemen internasional. Terbaru, Puan memimpin delegasi DPR RI menyampaikan keberatan dalam forum G20 Parliamentary Speaker’s (P20) Summit di India. Pada Sabtu (14/10) kemarin, Puan menandatangani pengajuan joint reservation (keberatan bersama) karena kesimpulan sidang P20 tak memuat soal isu kemanusiaan Palestina. Padahal dalam joint statement atau pernyataan bersama P20, tercantum mengenai upaya perdamaian di Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia.
Beberapa negara lain yang juga meneken pernyataan keberatan itu adalah Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia. Puan mengatakan keberatan disampaikan bukan karena Indonesia dan beberapa negara lain tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, tapi karena tidak dimasukannya isu lain di dunia seperti persoalan Palestina dalam joint statement sebagai kesimpulan sidang P20 di India sehingga seakan menjadi tidak seimbang. “Sebagai masyarakat dunia yang ikut merasakan kepedihan akibat peperangan Israel-Palestina, DPR terus berkomitmen untuk bersuara dalam penyelesaiaan konflik ini,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
