Minta Pemerintah Awas, Puan: Jangan Sampai Ada WNI Jadi Korban Perang Israel-Palestina!
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengoptimalkan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Israel dan Palestina. Ia menekankan negara wajib memberikan jaminan pelayanan dan keselamatan bagi warganya yang berada di daerah konflik.
“Saya menyadari dalam proses evakuasi dari daerah konflik pasti terdapat berbagai kendala kondisi di lapangan, tapi itu tak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan optimal demi keselamatan para WNI di sana. Pemerintah harus dalam status awas,” kata Puan kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan 231 WNI dari Palestina dan Israel yang merupakan peziarah atau pergi untuk wisata religi. Sementara itu, sebanyak 129 WNI yang berada di Israel menolak untuk dievakuasi karena merasa aman. Hanya 4 WNI dari Israel yang memilih dievakuasi dan sudah tiba di Tanah Air.
Kemudian, masih ada 10 WNI yang menetap di Gaza, di mana tiga di antaranya ialah relawan MER-C. Puan pun mengimbau agar Pemerintah melakukan pengawasan ketat bagi WNI yang masih tinggal di wilayah konflik Israel-Palestina.
“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri. Meski sampai saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa dari konflik Israel-Palestina, tapi ancaman perang masih cukup tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Akibat eskalasi perang Israel-Palestina, ada ribuan korban jiwa yang jatuh dari kedua negara. Tak hanya itu, seribuan lebih orang juga dilaporkan hilang akibat gempuran perang selama lebih dari sepekan terakhir.
Puan menyatakan, Pemerintah harus bersiap atas segala situasi dari perang Israel-Palestina. Ia meminta Pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI, khususnya yang berada di jalur Gaza.
“Persiapan skenario terburuk untuk mengevakuasi WNI harus ada, khususnya mereka yang berada di jalur Gaza. Jangan sampai ada WNI kita yang jadi korban perang,” ungkap Puan.
Dalam catatan Kemlu, diketahui juga masih ada WNI yang masuk ke wilayah konflik Israel-Palestina. Puan mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan sampai perang antara militer Israel dengan Hamas mereda, baik yang hendak mejadi relawan atau mereka yang berencana melakukan wisata religi.
“Saya mengimbau kalau bisa tunda dulu keberangkatan menuju jalur Gaza untuk saat ini. Pemerintah memang baru mengeluarkan Travel Advisory, tapi saya harapkan WNI mempertimbangkan keselamatan dengan tidak dulu memasuki wilayah dua negara yang sedang berkonflik,” imbaunya.
Puan pun mendorong Pemerintah untuk melibatkan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk memberikan bantuan dalam proses evakuasi WNI. Apalagi Pemerintah Indonesia kesulitan mengevakuasi WNI yang berada di jalur Gaza karena wilayah tersebut terus digempur Israel.
“Kerja sama dengan organisasi internasional kita harapkan dapat membantu evakuasi warga Indonesia. Kedua organisasi internasional ini memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengamankan dan melancarkan proses evakuasi WNI,” terang Puan.
Di sisi lain, mantan Menko PMK ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina. Selain itu, lanjut Puan, Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan dan dukungan terhadap Palestina selalu didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang murni dan universal. “Semoga upaya ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan bagi semua masyarakat. Saya berharap ada langkah konkret dari Pemerintah untuk terus mendorong upaya penyelesaiaan konflik Israel-Palestina yang sudah menelan banyak korban dari kedua belah pihak,” jelasnya.
Puan berharap upaya diplomasi dari Pemerintah Indonesia untuk terus mengajak seluruh negara ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina dapat mengurangi eskalasi perang. Selain itu, dorongan dari Indonesia agar negara di dunia memberi bantuan untuk korban perang juga harus dilakukan.
“Upaya diplomasi harus lebih disuarakan lagi oleh Pemerintah Indonesia. Baik dari sisi formal seperti dalam forum-forum internasional atau bilateral meeting dengan negara lain, maupun pendekatan informal dari pemimpin atau perwakilan negara,” sebut Puan.
Puan bersama anggota DPR lain pun selama ini terus menyuarakan perdamaian Israel-Palestina dalam forum-forum parlemen internasional. Terbaru, Puan memimpin delegasi DPR RI menyampaikan keberatan dalam forum G20 Parliamentary Speaker’s (P20) Summit di India. Pada Sabtu (14/10) kemarin, Puan menandatangani pengajuan joint reservation (keberatan bersama) karena kesimpulan sidang P20 tak memuat soal isu kemanusiaan Palestina. Padahal dalam joint statement atau pernyataan bersama P20, tercantum mengenai upaya perdamaian di Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia.
Beberapa negara lain yang juga meneken pernyataan keberatan itu adalah Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia. Puan mengatakan keberatan disampaikan bukan karena Indonesia dan beberapa negara lain tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, tapi karena tidak dimasukannya isu lain di dunia seperti persoalan Palestina dalam joint statement sebagai kesimpulan sidang P20 di India sehingga seakan menjadi tidak seimbang. “Sebagai masyarakat dunia yang ikut merasakan kepedihan akibat peperangan Israel-Palestina, DPR terus berkomitmen untuk bersuara dalam penyelesaiaan konflik ini,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
