Sapa WNI di Jepang, Ketua DPR Singgung Pentingnya Peningkatan ‘People to People Contact’
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyapa warga negara Indonesia yang berada di Jepang saat menghadiri resepsi diplomatik di KBRI Tokyo dalam rangka peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI. Acara tersebut digelar di Wisma Duta, KBRI Tokyo, pada Rabu (11/10/2023) siang waktu setempat.
Kehadiran Puan dalam acara tersebut didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi beserta jajaran KBRI Tokyo. Turut hadir pula dalam acara ini Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dan Ketua Asosiasi Indonesia Jepang (JAPINDA) Yasuo Fukuda.
“Menjadi kebahagiaan tersendiri bahwa di saat Indonesia dan Jepang sedang merayakan 65 tahun pembentukan hubungan diplomatik kedua negara, maka kami semua dapat berkumpul di Tokyo, Jepang untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan hari jadi TNI,” ungkap Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Sebelumnya, pada Juni 2023 lalu Indonesia berkesempatan menjadi negara yang dikunjungi oleh Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Owada Masako dalam lawatan resmi pertama mereka ke luar negeri. Puan menegaskan, hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin sejak lama.
“Kedua negara kita memang memiliki hubungan sejarah yang panjang dan sejarah sudah mencatat bahwa persahabatan Indonesia dengan Jepang tidak hanya terjalin di masa senang tetapi juga di masa sulit. Itu adalah sebuah ciri persahabatan yang baik,” tuturnya.
Dengan hubungan persahabatan yang erat, Puan meyakini bahwa kerja sama Indonesia dan Jepang di masa mendatang akan lebih banyak lagi. Ia menyebut, kedua negara bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang.
“Sebagai Ketua DPR RI, saya terus mendukung upaya peningkatan hubungan Indonesia-Jepang agar lebih bermanfaat bagi rakyat kedua negara,” ujar Puan.
Kepada WNI di Jepang, Puan mengungkap isi pertemuannya dengan PM Fumio Kishida kemarin, Selasa (10/10), guna mendiskusikan perkembangan hubungan kedua negara dalam berbagai sektor di masa mendatang.
Saat bertemu dengan PM Fumio Kishida, Puan mengajak Jepang untuk ikut berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta mendorong komitmen perusahaan otomotif Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi, khususnya untuk kendaraan listrik.
“Dengan semakin kuatnya hubungan antara Indonesia dengan Jepang, maka kedua negara kita memiliki kesempatan untuk menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi Asia di masa depan,” terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Puan kemudian menekankan pentingnya Indonesia dan Jepang untuk terus memperdalam hubungan antarmasyarakat atau people to people contact. Dalam hubungan kerja sama bilateral, ia menyebut memang negara merupakan aktor utama. Namun di balik itu ada peran warga kedua negara yang sangat penting.
Praktik people to people contact sendiri menargetkan masyarakat sebagai komunitas internasional yang perlu dipengaruhi dengan cara diplomasi yang cair, alamiah dan familiar. Untuk itu, Puan mengajak masyarakat Indonesia yang ada di Jepang membantu negara dalam memperkuat hubungan dengan Jepang. Salah satu caranya dengan meningkatkan people to people contact yang menjadi pilar penting dalam hubungan Indonesia dan Jepang selama ini.
“Masyarakat kedua negara kita selama ini sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Sehingga menjadi tugas kita untuk memenuhi keinginan rakyat dengan menguatkan hubungan kedua negara yang berorientasi pada kepentingan rakyatnya atau people-oriented relations,” jelas Puan.
Tambahnya, pelibatan generasi muda antar-negara sangat diperlukan. Puan menilai, pelibatan generasi muda dapat mendukung pengembangan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Saya melihat fondasi hubungan Indonesia dan Jepang adalah sangat solid. Hal ini akan menjadi dasar guna semakin memperdalam hubungan di masa depan. Akhir kata, saya mengajak kita semua yang hadir untuk memperkuat komitmen guna terus meningkatkan hubungan Indonesia dan Jepang. Terimakasih, Dōmo arigatōgozaimasu,” imbuh Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
