Sapa WNI di Jepang, Ketua DPR Singgung Pentingnya Peningkatan ‘People to People Contact’
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyapa warga negara Indonesia yang berada di Jepang saat menghadiri resepsi diplomatik di KBRI Tokyo dalam rangka peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI. Acara tersebut digelar di Wisma Duta, KBRI Tokyo, pada Rabu (11/10/2023) siang waktu setempat.
Kehadiran Puan dalam acara tersebut didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi beserta jajaran KBRI Tokyo. Turut hadir pula dalam acara ini Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dan Ketua Asosiasi Indonesia Jepang (JAPINDA) Yasuo Fukuda.
“Menjadi kebahagiaan tersendiri bahwa di saat Indonesia dan Jepang sedang merayakan 65 tahun pembentukan hubungan diplomatik kedua negara, maka kami semua dapat berkumpul di Tokyo, Jepang untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan hari jadi TNI,” ungkap Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Sebelumnya, pada Juni 2023 lalu Indonesia berkesempatan menjadi negara yang dikunjungi oleh Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Owada Masako dalam lawatan resmi pertama mereka ke luar negeri. Puan menegaskan, hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin sejak lama.
“Kedua negara kita memang memiliki hubungan sejarah yang panjang dan sejarah sudah mencatat bahwa persahabatan Indonesia dengan Jepang tidak hanya terjalin di masa senang tetapi juga di masa sulit. Itu adalah sebuah ciri persahabatan yang baik,” tuturnya.
Dengan hubungan persahabatan yang erat, Puan meyakini bahwa kerja sama Indonesia dan Jepang di masa mendatang akan lebih banyak lagi. Ia menyebut, kedua negara bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang.
“Sebagai Ketua DPR RI, saya terus mendukung upaya peningkatan hubungan Indonesia-Jepang agar lebih bermanfaat bagi rakyat kedua negara,” ujar Puan.
Kepada WNI di Jepang, Puan mengungkap isi pertemuannya dengan PM Fumio Kishida kemarin, Selasa (10/10), guna mendiskusikan perkembangan hubungan kedua negara dalam berbagai sektor di masa mendatang.
Saat bertemu dengan PM Fumio Kishida, Puan mengajak Jepang untuk ikut berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta mendorong komitmen perusahaan otomotif Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi, khususnya untuk kendaraan listrik.
“Dengan semakin kuatnya hubungan antara Indonesia dengan Jepang, maka kedua negara kita memiliki kesempatan untuk menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi Asia di masa depan,” terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Puan kemudian menekankan pentingnya Indonesia dan Jepang untuk terus memperdalam hubungan antarmasyarakat atau people to people contact. Dalam hubungan kerja sama bilateral, ia menyebut memang negara merupakan aktor utama. Namun di balik itu ada peran warga kedua negara yang sangat penting.
Praktik people to people contact sendiri menargetkan masyarakat sebagai komunitas internasional yang perlu dipengaruhi dengan cara diplomasi yang cair, alamiah dan familiar. Untuk itu, Puan mengajak masyarakat Indonesia yang ada di Jepang membantu negara dalam memperkuat hubungan dengan Jepang. Salah satu caranya dengan meningkatkan people to people contact yang menjadi pilar penting dalam hubungan Indonesia dan Jepang selama ini.
“Masyarakat kedua negara kita selama ini sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Sehingga menjadi tugas kita untuk memenuhi keinginan rakyat dengan menguatkan hubungan kedua negara yang berorientasi pada kepentingan rakyatnya atau people-oriented relations,” jelas Puan.
Tambahnya, pelibatan generasi muda antar-negara sangat diperlukan. Puan menilai, pelibatan generasi muda dapat mendukung pengembangan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Saya melihat fondasi hubungan Indonesia dan Jepang adalah sangat solid. Hal ini akan menjadi dasar guna semakin memperdalam hubungan di masa depan. Akhir kata, saya mengajak kita semua yang hadir untuk memperkuat komitmen guna terus meningkatkan hubungan Indonesia dan Jepang. Terimakasih, Dōmo arigatōgozaimasu,” imbuh Puan.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
