Kabut Asap Karhutla Sebabkan ISPA ke Anak, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti dampak kabut asap imbas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu di sejumlah kota di Indonesia. Puan pun meminta Pemerintah meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes) menyusul banyaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diduga disebabkan karena kabut asap, khususnya pada anak.
“Karhutla telah meningkatkan risiko ISPA di kalangan masyarakat, dengan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam memberikan tambahan pelayanan kesehatan,” ucap Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (12/10/2023).
Diketahui, sejak Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua sudah masuk dalam tahap krisis. Seperti di Kalimantan Barat, hingga kini karhutla masih terus terjadi. Karena kondisi makin rawan, Kalbar lalu menetapkan status tanggap darurat bencana asap. Kalimantan Tengah juga melakukan hal serupa. Sementara itu, kabut asap juga berdampak pada kesehatan khususnya penyakit saluran pernapasan seperti ISPA yang sangat berdampak buruk bagi kesehatan anak.
Di Kota Jambi, jumlah kasus ISPA pada bulan Juli mencapai 5.310 kasus sementara bulan Agustus meningkat menjadi 5.477. Mayoritas yang mengalami ISPA di wilayah tersebut merupakan anak usia di atas lima tahun yang sensitif mengidap penyakit itu. Kemudian menurut catatan Dinas Kesehatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga terjadi peningkatan kasus ISPA Juli 2023 sebanyak 2.793 kasus dan meningkat menjadi 3.635 kasus pada Agustus 2023.
Melihat meningkatnya kasus ISPA di sejumlah daerah, Puan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kesehatan khususnya bagi anak-anak yang terdampak. “Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien ISPA,” terang Mantan Menko PMK ini.
Bukan hanya itu, ia juga menilai penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan ditingkatkan baik dari segi tenaga medis, obat-obatan, maupun peralatan medis untuk menghadapi peningkatan kasus ISPA. Puan mengatakan, keselamatan warga harus menjadi prioritas.
“Hal ini adalah tindakan mendesak yang harus diambil untuk melindungi kesehatan anak-anak kita. Pemerintah harus melakukan gerak cepat dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi kesehatan masyarakat,” urai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Di sisi lain, Puan mengungkapkan penyakit gangguan saluran pernapasan seperti ISPA bukan hanya akan berdampak pada masalah kesehatan fisik. Ia menyebut, ISPA pun dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosialisasi anak-anak.
“Mereka harus berjuang melawan penyakit yang dapat menghambat perkembangan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak juga menghadapi kesulitan dalam bersekolah dan bersosialisasi, yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanak mereka dengan bebas,” papar Cucu Proklamator Bung Karno ini.
Karhutla sendiri telah menyebabkan sejumlah daerah memberlakukan sekolah jarak jauh, seperti saat pandemi Covid-19. Puan menilai, aspek kognitif dan sosial pastinya ikut berdampak dengan adanya kebijakan tersebut. “Maka penting sekali agar permasalahan karhutla cepat diatasi, karena dampaknya sangat nyata ke masyarakat,” sebutnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengimbau Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi akan dampak kabut asap terhadap gangguan kesehatan. Ia juga menghimbau agar masyarakat yang berada di lingkaran kabut asap agar menggunakan masker sebagai pelindungan diri.
“Perlu ditingkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari dampak kabut asap dan menghindari ISPA. Kabut asap sangat mengganggu aktivitas masyarakat saat berada di luar, apalagi bagi anak yang harus setiap hari berangkat ke sekolah untuk belajar. Jika tidak ada kebijakan sekolah daring, perlu ada cara untuk memastikan pembelajaran tetap optimal dalam kondisi yang berbatas,” imbuhnya.
Legislator dapil Jawa Tengah V itu menyatakan, DPR berkomitmen untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah mengambil langkah efektif dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masa depan bangsa dari dampak Karhutla.
“Masa kanak-kanak adalah tahap kunci dalam perkembangan, maka kita harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini. Negara harus dapat melindungi generasi masa depan Indonesia dari berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka,” pungkasnya.
Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay. Dalam pertemuan ini, Amir mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Hungaria dan Indonesia selama 69 tahun terakhir di berbagai bidang. Kerja sama itu di antaranya meliputi politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, dan yang paling penting adalah kerja sama antar-parlemen, yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat di kedua belah pihak.
“Oleh karena itu, saya berharap melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan kemitraan bilateral kita, khususnya melalui Grup Kerja Sama Bilateral kita,” papar Amir kepada Parlementaria di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Politisi dari Fraksi PPP ini mencatat bahwa Indonesia dan Hongaria telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, produk halal, teknik, olahraga, infrastruktur, air bersih, dan pariwisata. Amir pun berharap mekanisme kerja sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.
Dalam kesempatan ini, Amir berpandangan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Hungaria perlu ditingkatkan lebih besar dari sebelumnya, karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Termasuk perang, konflik, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, krisis iklim terus berlanjut, sementara inflasi dan kenaikan harga energi terus meningkat.
Amir berpendapat bahwa diplomasi parlemen melalui hubungan multilateral dan bilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerja sama di berbagai bidang seperti mendorong demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, keamanan, dan memperdalam hubungan bilateral antarnegara.
“Sebagai wakil rakyat, parlemen mempunyai peran penting dalam mendorong kontak antara masyarakat Indonesia dan Hongaria,” ungkap Amir.
Selain itu, ia juga mendukung hubungan Pemerintah ke Pemerintah (G to G) dalam meningkatkan hubungan khususnya di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata serta kontak antarmasyarakat.
Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan Spanyol tidak hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan, tetapi juga menjamin simpanan pada koperasi. Sepanjang tahun 2023, FGD telah menjamin simpanan pada koperasi hingga mencapai 1,05 miliar euro. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk pelajari skema penjaminan pada koperasi di Spanyol.
“Saat ini kita memang sudah memiliki LPS. Tapi cakupan peran hanya pada penjaminan simpanan di perbankan. Dan, kemudian, melalui UU PPSK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi. Jadi, saya kira penting juga untuk mendalami bagaimana Spanyol melakukan penjaminan pada koperasi. Apalagi, sekarang, kita dihadapkan dengan krisis kepercayaan di perkoperasian seiring banyaknya kasus gagal bayar,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke FGD, Spanyol pada Selasa (7/5/2024).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (13/5/2024), Puteri juga menyinggung rencana Pemerintah Indonesia yang tengah mengkaji pembentukan lembaga penjamin untuk simpanan pada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi yang sebelumnya didera beberapa kasus yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kasus gagal bayar dari 8 koperasi bermasalah telah menimbulkan kerugian hingga Rp26 triliun.
“Untuk itu, kami ingin mengetahui seperti apa mekanisme penjaminan bagi koperasi di FGD. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan lembaga penjaminan bagi koperasi. Seperti apa tantangan dalam penjaminan pada koperasi di Spanyol. Kemudian, kebijakan seperti apa yang dilakukan FGD dalam mengembangkan koperasi di Spanyol,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menutup keterangannya, Puteri juga menyampaikan upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pengawasan pada sektor koperasi. Misalnya, melalui UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memberikan mandat bagi OJK untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan.
“Ketika ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memperluas layanan ke selain anggotanya, nanti perlakuan pengawasannya akan seperti industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Jadi, tidak semua KSP yang akan diawasi OJK. Makanya, saat ini kami masih dalam tahap peralihan pengawasan bagi koperasi yang bergerak di sektor keuangan dari Kemenkop UKM ke OJK,” tutup Puteri.
BERITA
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Indramayu – Anggota Komisi VIII DPR RI, Itje Siti Dewi Kuraesin melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Itje menjelaskan Kunsfik itu dalam rangka pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Embarkasi Kertajati tahun 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keberangkatan kloter pertama haji ini berjalan dengan lancar. Mengingat hari ini, sebanyak 440 jemaah haji dari Kabupaten Subang memulai perjalanan suci mereka menuju Kota Madinah, Arab Saudi.
“Alhamdulillah, ini semua berjalan lancar. Mereka semua sudah berada di dalam pesawat, yang sebentar lagi tentunya akan berangkat menuju Kota Madinah, Arab Saudi,” kata Itje Siti Dewi Kuraesin kepada Parlementaria usai melaksanakan pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/05/2024).
Dalam kunjungan tersebut, Itje mengatakan bahwa jumlah jemaah haji dari Kabupaten Subang akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang, yang mencapai total sekitar 1.200 orang. Selain itu, sebanyak 30 kloter lain dari seluruh provinsi Jawa Barat akan berangkat dari Bandara Kertajati. “Dan Insya Allah, setiap hari sejumlah 1 kloter yang akan diberangkatkan,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dakam konteks keberangkatan yang melibatkan jamaah lanjut usia (lansia), Itje menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan diizinkan membawa pendamping. Dengan harapan, akan keselamatan dan kesehatan para jemaah.
“Kami berharap mereka dapat menjaga kesehatan dan kembali dengan selamat ke tanah air sebagai haji mabrur,” jelas Itje.
Dengan demikian, Legislator Dapil Jawa Barat menekankan pentingnya kerja sama dan peningkatan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan pelaksanaan ibadah haji.
“Kami mengharapkan dengan Kementerian Agama (Kemenag RI) yang sudah baik menjalankan haji pada tahun yang lalu, ini lebih ditingkatkan lagi. Tentunya untuk kenyamanan pada jemaahnya itu sendiri, juga untuk keselamatan, dan juga untuk semua segala sesuatunya, yang nantinya akan berada di Kota Mekkah, Arab Saudi. Dimana yang hasil dari kami selaku Komisi VIII DPR RI, kekurangan-kekurangan di tahun lalu, pada tahun ini harus lebih ditingkatkan kembali,” pungkasnya.
Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Anis Byarwati: Stabilitas Transisi Kekuasaan Kunci Penting Hadapi Gejolak Ekonomi Global
