Habiskan Biaya Triliunan, Komisi VI Harap Pembangunan KEK Kesehatan Sanur Segera Terselesaikan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal menjelaskan bahwa bahwasanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, merupakan KEK Kesehatan pertama yang ada di Indonesia. Hal itu, menurutnya, membuktikan komitmen Pemerintah agar bisa menyerap para wisatawan domestik dari Indonesia yang biasanya memilih berobat keluar negeri, namun sekarang bisa difokuskan di Indonesia sendiri.
Karena itu, tambahnya, KEK Kesehatan Sanur dapat menjadi jawaban atas banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia. Hekal berharap hadirnya Rumah Sakit Internasional Bali mampu menjawab bahwa Indonesia mempunyai RS bertaraf internasional yang tidak kalah dengan kualitas di luar negri.
“Sekarang kita fokuskan pembangunan kawasan KEK Kesehatan dan juga sarana dan prasarana yang ada di kawasan tersebut (agar) bisa segera selesai pembangunanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya rumah sakit di Bali ini, yang dibangun Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dengan biaya investasi kurang lebih Rp2,1 triliun, juga disiapkan beberapa hotel oleh PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) dengan menggunakan biaya investasi senilai Rp1,7 triliun diharapkan pembangunan tersebut mampu mencapai target investasi dengan nilai Rp25 Triliun,” pungkasnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali, Rabu (4/10/2023).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengharapkan hadirnya destinasi KEK Kesehatan di Sanur Bali ini menjadi andalan destinasi di kawasan Asia kedepan. Selain rumah sakit, hadir juga sejumlah klinik, seperti klinik kecantikan, klinik stem cell, klinik hair transplant dan kemudian ada juga rumah untuk orang orang lansia.
“Saya cukup bangga melihat progress pembangunan seperti dikatakan dalam pemaparan hotel sudah sekitar 69 persen dan rumah sakit sudah 49 persen. Mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan perlu kerja keras dan komitmen yang kuat agar ini bisa segera terwujud dan segera diresmikan. Pasalnya pembangunan tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, mencapai angka triliunan”, jelasnya.
Adapun dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berdasarkan penilaian dari Mayo Clinic sebagai organisasi kesehatan AS Amerika bertujuan agar mencapai kualitas, keamanan, dan pengalaman pasien dengan standar internasional tertinggi. Sehingga, diharapkan pelayanan dari dokter-dokter di luar bisa mentransfer ilmu kepada dokter Indonesia.
“Di sisi lain perlu juga mencari tahu alasan mengapa pasien-pasien atau masyarakat di Indonesia lebih percaya berobat keluar negeri, menurut saya persoalan ini sudah menjadi penyakit lama, padahal RS di luar (negeri) tidak (selalu) lebih baik daripada di dalam negeri. Namun, mengapa pasien-pasien di dalam negeri lebih puas berobat keluar, merasa mendapatkan pelayanan dan treatment yang bagus, diagnosa yang tepat sehingga rela mengeluarkan biyaya yang tidak sedikit, mungkin hal seperti itu harus ada perbaikan,” jelasnya.
Karena itu, ia menginginkan masyaraka Indonesia bisa diberikan pelayanan yang sama dengan hadirnya rumah sakit internasional karena memiliki peralatan canggih terbaru serta menghadirkan dokter terbaik dalam negeri yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan dokter asing dalam rangka mewujudkan transfer knowledge. Sehingga, RS dalam negeri tidak kalah fasilitas maupun tenaga medisnya dengan luar, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri,” ucap Politisi Dapil Jawa Tengah IX.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
