Banyak Daerah Krisis Air Bersih, Puan Dorong Respons Cepat Pemerintah Bantu Warga
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah buntut kemarau panjang. Ia menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.
“Saya mendesak Pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain,” kata Puan melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (13/9/2023).
Seperti diketahui, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.
Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.
Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan pun menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.
“Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.
Penyebab kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air. Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan droping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari. Puan meminta Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi,” tegas Puan. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah dapat merespons cepat keluhan warga, terutama dalam pemenuhan air bersih.
“Bencana ini merupakan peringatan yang harus ditangani dengan serius. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks,” tutur Puan.
Mantan Menko PMK ini menilai, bencana kekeringan menjadi gambaran nyata akan kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, dan degradasi sumber air. Puan mengingatkan agar Pemerintah betul-betul menjalani program pendukung dalam mengatasi perubahan iklim.
“Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat melindungi air bersih sebagai aset berharga dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang merupakan hak dasar setiap manusia,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan menyebut potret kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus ditangani dengan peningkatan infrastruktur. Mengingat masih banyak daerah-daerah yang mengandalkan sumur tradisional sebagai sarana utama dalam mendapatkan air bersih.
“Alih-alih mengandalkan sumur- sumur tradisional yang tidak lagi mencukupi, Pemerintah perlu melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia,” terang Puan.
Puan juga mendorong Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia.
“Hal ini termasuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan, meningkatkan infrastruktur penampungan air, dan menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,” urai cucu Bung Karno tersebut.
Dengan adanya upaya pencegahan dari Pemerintah, menurut Puan, hal tersebut akan mengurangi bencana krisis air yang merugikan warga. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir curah hujan yang semakin tidak stabil dan peningkatan intensitas kemarau telah mengubah lanskap air di Indonesia.
“Dengan langkah preventif yang efektif, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan semua warga Indonesia memiliki akses yang cukup terhadap air bersih,“ sebut Puan.
Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penghematan air, termasuk dengan praktik-praktik berkelanjutan lain yang juga perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tak membuang-buang air apabila tidak diperlukan.
“Dengan pelibatan masyarakat itu sendiri dalam upaya konservasi air, kita berharap dapat upaya tersebut dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air dan menghindari krisis serupa di masa depan,” pungkas Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
