Tak Sekadar Kejar Target, Peningkatan Lifting Migas PHR Harus Tetap Pertimbangkan Sisi Ekonomi
Jakarta – Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau. Dalam pertemuan, terdapat beberapa pembahasan, salah satunya terkait dengan upaya peningkatan lifting minyak oleh perusahaan tersebut.
Hingga kini, Pertamina Hulu Rokan (PHR) setiap harinya tercatat melakukan lifting minyak bumi sebanyak lebih dari 160 ribu barel. Angkaini meningkat sejak pertama kali dilakukan serah terima dari Chevron ke Pertamina, namun masih jauh di bawah capaian pada rentang 1980 – 1990-an. Pada tahun 2031 mendatang, PHR ditargetkan harus mampu melakukan lifting minyak bumi gingga 231 ribu barel per hari. Hal ini ditujukan untuk mendukung target 1 juta barel per hari yang dicanangkan SKK Migas.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon, dalam kesempatan itu, meminta PHR untuk tetap berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang akan mendukung pencapaian target tersebut. Ia menekankan agar PHR mempertimbangkan dari sisi ekonomi seperti membandingkan investasi yang dilakukan dengan hasil yang akan didapatkan.
“Dia (PHR) akan mencoba di tahun 2031 itu kurang lebih sekitar 231 ribu barel per day (bpd). Kita mau coba buktikan, tapi kembali lagi harus economic wise. Tidak mungkin kalau kita investasinya terlalu besar tapi dengan hasil yang cuman 231 ribu barel. Itu harus betul-betul economic wise,” ujarnya saat ditemui Parlementaria, seusai rapat, di Pekanbaru, Riau, Jumat (1/9/2023).
Dony menjelaskan bahwa Blok Rokan yang kini dikelola PHR pernah mencapai produksi tertingginya pada awal era tahun 1980-an hingga mencapai 1,2 juta barel per hari. Produksi Blok Rokan terus menurun hingga berhenti produksi selama 3 tahun sebelum resmi dilakukan serah terima. Di awal operasionalnya di bawah PHR, Produksi Blok Rokan hanya berkisar 100 ribu barel per hari dan jumlahnya terus meningkat.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-P ini menyampaikan bahwa dengan progres yang ditunjukan oleh PHR maka target 231 ribu barel per hari pada 2031 kemungkinan besar dapat terealisasi. Terlebih, saat ini menurutnya PHR masih melakukan uji coba dalam berbagai hal termasuk dalam penggunaan teknologi.
“Menurut saya dengan progres yang ada hari ini dia dalam waktu hampir dua tahun di sini, mereka (PHR) ambil alih dari Chevron dengan meningkatnya udah hampir 30 ribu barel. Saya pikir mereka sanggup (mencapai target lifting) karena ini case-nya sekarang mereka trial and error dalam menggunakan teknologi segala macam (yang) sudah meningkat seperti itu. Kau dia mendapatkan satu teknologi yang betul-betul mereka bisa kondisikan, Insyaallah (lifting migas) dia akan naik jauh lebih tinggi,” lanjut legislator Dapil Jawa Barat XI itu.
Terkait dengan upaya peningkatan produksi dari Blok Rokan, Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir juga menyampaikan harapannya. Legislator Dapil Riau II berpendapat bahwa PHR harus mencari tenaga ahli dengan teknologi terbaik yang bisa mencari titik sumur minyak dengan kapasitas yang besar.
Selain itu, hal lain yang menjadi sorotan anggota maupun pimpinan Komisi VII DPR RI adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional PHR. Komisi VII DPR RI meminta agar Pertamina tak hanya memanfaatkan hasil bumi yang ada di Riau tapi juga bisa memberikan dampak baik masyarakat Riau.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
