Resmikan Sanggar Inklusi, Puan Dapat Puisi dari Anak Berkebutuhan Khusus
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan Sanggar Inklusi dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah. Dalam momen peresmian sanggar inklusi itu, Puan mendapat puisi spesial dari anak berkebutuhan khusus (ABK).
Peresmian tersebut dilaksanakan Puan didampingi oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wali Kota Solo, Gibran Rakabumingraka dan anggota DPR RI Johan Budi pada Minggu (3/9/2023) di Sanggar Inklusi Kinasih Wijaya, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain Sanggar Kinasih Wijaya, Puan juga turut meresmikan Sanggar Inklusi Kasih Sayang Bunda yang lokasinya terletak di Kecamatan Mojolaban.
Tiba di Sanggar Kinasih Wijaya, Puan disambut sejumlah anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah Wirendra yang kemudian membacakan puisi untuk Puan.
Dalam puisinya, Wirendra mengungkapkan rasa syukur karena kini ia sudah bisa mandiri dalam menjalankan aktivitasnya berkat berbagai program inklusi. Puan mendengarkan Wirendra saat membacakan puisi sambil duduk di lantai agar bisa sejajar dengan anak laki-laki berusia 9 tahun itu.
Terlihat mata Puan berkaca-kaca ketika mendengarkan Wirendra membacakan puisi. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu tampak terharu dan bangga melihat Wirendra membacakan puisi dengan indah, meski dalam keterbatasannya. “Bagus sekali. Kamu sehat-sehat terus ya,” kata Puan sambil mengangkat dua jempolnya memuji penampilan Wirendra.
Setelah mendengar Wirendra berpuisi, Puan lalu mengitari lingkungan sanggar dan menyapa para orang tua anak berkebutuhan khusus yang hadir dalam peresmian. Puan juga terlihat berbincang dengan seorang anak bernama Abdul Rahman Nawawi (10) yang menderita penyakit Hidrosipalus.
Menurut Puan, penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus mendapat perhatian dan pendampingan baik dari orang tua dan lingkungan sekitar. Dengan adanya hal itu, diharapkan bisa membantu anak berkebutuhan khusus dalam menjalani hidup sehari-harinya dengan mandiri.
“Anak-anak dengan kebutuhan khusus yang ada di sanggar inklusi adalah anak-anak kita juga, mereka adalah anak-anak Indonesia. Mereka berhak untuk turut menjadi bagian dan merasakan manfaatnya dari kemajuan Indonesia yang sedang dan akan terjadi,” ucap mantan Menko PMK itu.
Puan menilai, hadirnya sanggar-sanggar inklusi bagi ABK akan memberikan edukasi dan pemahaman bagi para orang tua dalam memberikan pola asuh yang tepat. Karena anak dengan kebutuhan khusus memiliki pendekatan dan kecakapan pada anak umum lainnya.
“Jadi kepada para orang tua yang hadir tetap semangat, kita akan bergotongroyong untuk membantu anak-anak Bapak Ibu semua. Kepada para terapis, saya sampaikan apresiasi atas kerja kerasnya selama ini dan juga perlu tetap semangat untuk ke depannya terus membantu anak-anak kita di sanggar inklusi,” tutur Puan.
Ditambahkannya, inklusi dalam pendampingan anak dengan kebutuhan khusus sangat penting, sebab makna dari inklusi ialah mengajak masuk atau mengikutsertakan. Dengan membangun lingkungan yang inklusi dan berkelanjutan, Puan berharap ABK bisa mengekspresikan dirinya di lingkungan sekitar.
“Di dalam sebuah ruang yang inklusif, kita membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang memiliki sifat terbuka yang tidak membatas-batasi, yang melibatkan semuanya,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
“Kita yang harus bisa memahami kebutuhan khusus mereka kita yang harus bisa menyesuaikan cara dalam memberikan pendidikan kepada mereka kita yang harus bisa beradaptasi dengan apa yang mereka perlukan dan butuhkan,” sambung Puan.
Sanggar Inklusi Kinasih Wijaya dan Sanggar Kasih Sayang Bunda memiliki pendekatan yang mengedepankan peran dari orang tua dalam mengasuh anak. Hal itu penting untuk nantinya berpengaruh pada perkembangan sikap dan mental anak berkebutuhan khusus.
Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tentunya akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengasuh anaknya. Oleh sebab itu Puan menilai diperlukan banyak dukungan bagi orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
