Catatan Prestasi dan Terobosan Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah
Jakarta – Ganjar Pranowo telah mengakhiri masa jabatan kedua sebagai gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Selama hampir 10 tahun, sejak 2013, menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melakukan sejumlah terobosan dan menoreh banyak prestasi.
Berikut catatan prestasi dan terobosan Ganjar Pranowo selama hampir dua periode memimpin Jawa Tengah.
Pelayanan Publik dan Kualitas Pemerintahan
Sampai saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 28 Mal Pelayanan Publik (MPP). Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia. Kehadiran MPP membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, murah, dan cepat.
Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah. Salah satunya melalui program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Saya berupaya melakukan pencegahan korupsi di pemerintahan, serta pelayanan yang mudah, murah, dan cepat,” kata Ganjar Pranowo seperti dikutip dari Antara, belum lama ini.
Pertanian
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berupaya menciptakan tata kelola pertanian terbaik, sehingga menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum selaku konsumen. Untuk menciptakan tata kelola tersebut, Ganjar membuat program Kartu Tani sejak 2015.
Kartu Tani menjadi alat kontrol pemberian subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan. Kartu Tani juga menjadi sarana untuk mengumpulkan data petani dan tanamannya.
Data tersebut kemudian diolah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Ganjar Pranowo terus mengurangi jumlah perantara atau middleman yang kerap membuat harga komoditas pertanian menjadi tinggi di pasaran.
“Sejauh ini Kartu Tani bisa mengurangi middleman,” katanya.
Ganjar pun berkomitmen untuk terus menciptakan tata kelola pertanian yang baik guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Program Kartu Tani memiliki andil untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada 2019. Produksi padi di Jawa Tengah pada 2019 mencapai 9,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut setara dengan produksi 5,54 juta ton beras.
Laporan Keuangan Daerah
Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaik di seluruh Indonesia pada 2023. Jawa Tengah meraih capaian 92,09% penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 75%.
BPK juga mengapresiasi Pemprov Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Selama ini, Ganjar Pranowo terus mengingatkan jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan tanpa korupsi (mboten korupsi) dan tidak berkhianat (mboten ngapusi).
UMKM
Untuk meringankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) supermikro dengan bunga 3% per tahun. Sebelumnya, bunga KUR pernah mencapai 12%, kemudian 9%, sampai akhirnya turun menjadi 6%, dan kini 3% per tahun.
Nilai penyaluran KUR di Jawa Tengah pada 2022 mencapai Rp 55,27 triliun. Hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penyaluran KUR tertinggi di Indonesia.
“Alhamdulillah di Jawa Tengah, dua tahun berturut-turut menjadi penyalur KUR tertinggi di Indonesia,” katanya.
KUR supermikro sejalan dengan program UMKM Naik Kelas. Program ini memungkinkan Pemprov Jawa Tengah mendampingi UMKM dengan akses modal yang telah disediakan.
Selain itu, ada juga Lapak Ganjar yang dimanfaatkan 2.932 pelaku usaha dan pembuatan heterospace bagi pelaku UMKM.
Pemberantasan Kemiskinan dan Stunting
Ganjar Pranowo menggencarkan program micro-targeting guna mengatasi kemiskinan hingga tingkat desa. Perangkat desa diminta memastikan data kemiskinan yang valid, seperti data ibu hamil, ibu hamil berisiko tinggi, potensi stunting, kurang gizi, penyandang disabilitas, rumah tidak layak huni, air bersih, dan penerangan.
Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengentaskan sekitar 1 juta orang miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng tinggal 10,93% pada 2022 atau setara 3,83 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan 2021 yang mencapai 4,1 jiwa atau 11,79%.
Angka kematian ibu (AKI) juga menurun sekitar 52%. Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada 2021 menunjukkan jumlah kasus AKI mencapai 1.011 dan turun 526 kasus menjadi 485 pada 2022.
Capaian tersebut tidak terlepas dari program “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” (5 Ng) yang telah digagas sejak 2016. Program ini membuktikan Ganjar Pranowo sangat memperhatikan ibu hamil, termasuk mencegah berbagai risiko yang mungkin timbul
“Kita deteksi sebelum ibu hamil. Seluruh ibu di Jawa Tengah dicek satu per satu, rutin berobat, dan rutin diperiksa. Kalau ada kelainan diobati, mesti ada yang merawat, dan seterusnya,” kata Ganjar Pranowo.
Program 5 Ng memungkinkan pemerintah memantau ibu hamil dalam empat fase penting, yakni sebelum hamil, hamil, persalinan, dan nifas.
Di samping menurunkan AKI, program tersebut menimbulkan efek domino yang membuat angka stunting turun drastis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada 2018, tingkat stunting mencapai 24,4% dan setahun kemudian turun menjadi 18,3%. Selanjutnya, pada 2020 tercatat 14,5%, kemudian pada 2021 turun menjadi 12,8%, dan pada 2022 sebesar 11,9%.
BKKBN juga mengungkapkan rapor Jawa Tengah terkait angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita, termasuk perkawinan dini, lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur.
Jawa Tengah memiliki Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diluncurkan sejak 2017. Sebanyak 12.764 warga miskin tidak produktif dan belum tersentuh bantuan terjaring program tersebut. KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran warga miskin tidak produktif, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis. Setiap penerima mendapat bantuan Rp 3 juta setahun dan dicairkan setiap 3 bulan. Tahun ini, nilai bantuan meningkat menjadi Rp 4,4 juta per tahun.
Sejak periode pertama kepemimpinannya di Jateng pada 2013 hingga 2022, Ganjar telah merehabilitasi 1.041.894 unit rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten/kota. Pembiayaannya melalui APBD, corporate social responsibility (CSR), dan filantropi.
Ada juga program “Tuku Lemah Oleh Omah” yang digulirkan sejak 2020. Program ini telah banyak mewujudkan impian warga miskin memiliki hunian sendiri. Pada 2020 dibangun 200 unit rumah, lalu 186 unit pada 2021. Tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 253 unit dan. tahun ini akan dibangun 615 unit unit rumah layak huni.
Investasi
Gubernur Ganjar Pranowo terus berupaya mendongkrak pertumbuhan investasi. Ganjar memancing para investor melalui Koridor Ekonomi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng. Keris Jateng merupakan forum koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jateng dan Bank Indonesia untuk menguatkan layanan, promosi, dan kebijakan investasi agar lebih profesional dan proaktif. Forum yang dibentuk sejak 2018 terbukti bisa menarik investor sekaligus meningkatkan daya saing global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Potensi investasi di Jawa Tengah, terutama di bidang pertanian dan pariwisata. Jumlah investasi tahun lalu tercatat Rp 44,99 triliun dengan perincian penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 26,82 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 18,17 triliun.
Perlindungan Anak
Jawa Tengah menerima anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2021 sebagai “Provinsi Pelopor Anak” melalui program “Jo Kawin Bocah” dan “Jogo Konco”. Jawa Tengah berhasil mewujudkan 100% kabupaten/kota layak anak.
Program “Jo Kawin Bocah” berupaya mencegah pernikahan dini dan mendorong masyarakat menikah di usia matang. Untuk program ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng mendirikan care center “Jo Kawin Bocah”. Dampaknya, angka dispensasi perkawinan anak yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama menurun dari 14.072 anak pada 2021 menjadi 11.392 pada 2022.
Ganjar Pranowo juga berupaya mencegah perundungan, eksploitasi, dan membantu anak mengembangkan inovasi lewat program “Jogo Konco” Jogo Konco adalah aplikasi berbasis situs web sebagai wadah sharing dan curhat anak ketika mengalami problem keseharian, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ataupun bullying.
Untuk mendukung program tersebut, Ganjar Pranowo juga menciptakan Aplikasi Perempuan dan Anak Rentan (Apem Ketan) untuk mendampingi anak yatim dan piatu. Aplikasi ini sangat bermanfaat saat pandemi Covid-19 karena mampu mendata 7.967 anak di Jateng yang keluarganya terdampak penyakit tersebut.
Ketenagakerjaan
Pemprov Jawa Tengah terus menjaring tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan merangkul perusahaan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mengurangi angka pengangguran usia produktif di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan program berbasis digital yang diberi nama E-Makaryo. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari bursa kerja online yang telah lama dirintis di Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo menyatakan E-Makaryo adalah upaya pemerintah memberikan fasilitas kepada para pencari kerja dan menghubungkannya dengan perusahaan penyedia kerja. E-Makaryo dapat juga disebut sebagai platform lowongan pekerjaaan online yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
Saat ini, E-Makaryo telah diakses lebih dari 140.000 pencari kerja umum dan 5.000 alumnus bursa kerja khusus. Selain itu, 700 perusahaan juga telah mendaftar, sekaligus membuka sekitar 50.000 lowongan kerja dan telah dilamar lebih dari 35.000 pencari kerja.
Pariwisata
Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di 35 kabupaten/kota. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 21 juta wisatawan ditargetkan berkunjung ke Jawa Tengah.
Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pariwisata gencar melakukan promosi potensi pariwisata dan menyelenggarakan berbagai event.
Tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah tercatat sekitar 45 juta atau melampaui target yang hanya 11,5 juta.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
