Catatan Prestasi dan Terobosan Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah
Jakarta – Ganjar Pranowo telah mengakhiri masa jabatan kedua sebagai gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Selama hampir 10 tahun, sejak 2013, menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melakukan sejumlah terobosan dan menoreh banyak prestasi.
Berikut catatan prestasi dan terobosan Ganjar Pranowo selama hampir dua periode memimpin Jawa Tengah.
Pelayanan Publik dan Kualitas Pemerintahan
Sampai saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 28 Mal Pelayanan Publik (MPP). Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia. Kehadiran MPP membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, murah, dan cepat.
Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah. Salah satunya melalui program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Saya berupaya melakukan pencegahan korupsi di pemerintahan, serta pelayanan yang mudah, murah, dan cepat,” kata Ganjar Pranowo seperti dikutip dari Antara, belum lama ini.
Pertanian
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berupaya menciptakan tata kelola pertanian terbaik, sehingga menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum selaku konsumen. Untuk menciptakan tata kelola tersebut, Ganjar membuat program Kartu Tani sejak 2015.
Kartu Tani menjadi alat kontrol pemberian subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan. Kartu Tani juga menjadi sarana untuk mengumpulkan data petani dan tanamannya.
Data tersebut kemudian diolah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Ganjar Pranowo terus mengurangi jumlah perantara atau middleman yang kerap membuat harga komoditas pertanian menjadi tinggi di pasaran.
“Sejauh ini Kartu Tani bisa mengurangi middleman,” katanya.
Ganjar pun berkomitmen untuk terus menciptakan tata kelola pertanian yang baik guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Program Kartu Tani memiliki andil untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada 2019. Produksi padi di Jawa Tengah pada 2019 mencapai 9,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut setara dengan produksi 5,54 juta ton beras.
Laporan Keuangan Daerah
Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaik di seluruh Indonesia pada 2023. Jawa Tengah meraih capaian 92,09% penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 75%.
BPK juga mengapresiasi Pemprov Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Selama ini, Ganjar Pranowo terus mengingatkan jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan tanpa korupsi (mboten korupsi) dan tidak berkhianat (mboten ngapusi).
UMKM
Untuk meringankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) supermikro dengan bunga 3% per tahun. Sebelumnya, bunga KUR pernah mencapai 12%, kemudian 9%, sampai akhirnya turun menjadi 6%, dan kini 3% per tahun.
Nilai penyaluran KUR di Jawa Tengah pada 2022 mencapai Rp 55,27 triliun. Hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penyaluran KUR tertinggi di Indonesia.
“Alhamdulillah di Jawa Tengah, dua tahun berturut-turut menjadi penyalur KUR tertinggi di Indonesia,” katanya.
KUR supermikro sejalan dengan program UMKM Naik Kelas. Program ini memungkinkan Pemprov Jawa Tengah mendampingi UMKM dengan akses modal yang telah disediakan.
Selain itu, ada juga Lapak Ganjar yang dimanfaatkan 2.932 pelaku usaha dan pembuatan heterospace bagi pelaku UMKM.
Pemberantasan Kemiskinan dan Stunting
Ganjar Pranowo menggencarkan program micro-targeting guna mengatasi kemiskinan hingga tingkat desa. Perangkat desa diminta memastikan data kemiskinan yang valid, seperti data ibu hamil, ibu hamil berisiko tinggi, potensi stunting, kurang gizi, penyandang disabilitas, rumah tidak layak huni, air bersih, dan penerangan.
Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengentaskan sekitar 1 juta orang miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng tinggal 10,93% pada 2022 atau setara 3,83 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan 2021 yang mencapai 4,1 jiwa atau 11,79%.
Angka kematian ibu (AKI) juga menurun sekitar 52%. Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada 2021 menunjukkan jumlah kasus AKI mencapai 1.011 dan turun 526 kasus menjadi 485 pada 2022.
Capaian tersebut tidak terlepas dari program “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” (5 Ng) yang telah digagas sejak 2016. Program ini membuktikan Ganjar Pranowo sangat memperhatikan ibu hamil, termasuk mencegah berbagai risiko yang mungkin timbul
“Kita deteksi sebelum ibu hamil. Seluruh ibu di Jawa Tengah dicek satu per satu, rutin berobat, dan rutin diperiksa. Kalau ada kelainan diobati, mesti ada yang merawat, dan seterusnya,” kata Ganjar Pranowo.
Program 5 Ng memungkinkan pemerintah memantau ibu hamil dalam empat fase penting, yakni sebelum hamil, hamil, persalinan, dan nifas.
Di samping menurunkan AKI, program tersebut menimbulkan efek domino yang membuat angka stunting turun drastis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada 2018, tingkat stunting mencapai 24,4% dan setahun kemudian turun menjadi 18,3%. Selanjutnya, pada 2020 tercatat 14,5%, kemudian pada 2021 turun menjadi 12,8%, dan pada 2022 sebesar 11,9%.
BKKBN juga mengungkapkan rapor Jawa Tengah terkait angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita, termasuk perkawinan dini, lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur.
Jawa Tengah memiliki Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diluncurkan sejak 2017. Sebanyak 12.764 warga miskin tidak produktif dan belum tersentuh bantuan terjaring program tersebut. KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran warga miskin tidak produktif, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis. Setiap penerima mendapat bantuan Rp 3 juta setahun dan dicairkan setiap 3 bulan. Tahun ini, nilai bantuan meningkat menjadi Rp 4,4 juta per tahun.
Sejak periode pertama kepemimpinannya di Jateng pada 2013 hingga 2022, Ganjar telah merehabilitasi 1.041.894 unit rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten/kota. Pembiayaannya melalui APBD, corporate social responsibility (CSR), dan filantropi.
Ada juga program “Tuku Lemah Oleh Omah” yang digulirkan sejak 2020. Program ini telah banyak mewujudkan impian warga miskin memiliki hunian sendiri. Pada 2020 dibangun 200 unit rumah, lalu 186 unit pada 2021. Tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 253 unit dan. tahun ini akan dibangun 615 unit unit rumah layak huni.
Investasi
Gubernur Ganjar Pranowo terus berupaya mendongkrak pertumbuhan investasi. Ganjar memancing para investor melalui Koridor Ekonomi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng. Keris Jateng merupakan forum koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jateng dan Bank Indonesia untuk menguatkan layanan, promosi, dan kebijakan investasi agar lebih profesional dan proaktif. Forum yang dibentuk sejak 2018 terbukti bisa menarik investor sekaligus meningkatkan daya saing global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Potensi investasi di Jawa Tengah, terutama di bidang pertanian dan pariwisata. Jumlah investasi tahun lalu tercatat Rp 44,99 triliun dengan perincian penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 26,82 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 18,17 triliun.
Perlindungan Anak
Jawa Tengah menerima anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2021 sebagai “Provinsi Pelopor Anak” melalui program “Jo Kawin Bocah” dan “Jogo Konco”. Jawa Tengah berhasil mewujudkan 100% kabupaten/kota layak anak.
Program “Jo Kawin Bocah” berupaya mencegah pernikahan dini dan mendorong masyarakat menikah di usia matang. Untuk program ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng mendirikan care center “Jo Kawin Bocah”. Dampaknya, angka dispensasi perkawinan anak yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama menurun dari 14.072 anak pada 2021 menjadi 11.392 pada 2022.
Ganjar Pranowo juga berupaya mencegah perundungan, eksploitasi, dan membantu anak mengembangkan inovasi lewat program “Jogo Konco” Jogo Konco adalah aplikasi berbasis situs web sebagai wadah sharing dan curhat anak ketika mengalami problem keseharian, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ataupun bullying.
Untuk mendukung program tersebut, Ganjar Pranowo juga menciptakan Aplikasi Perempuan dan Anak Rentan (Apem Ketan) untuk mendampingi anak yatim dan piatu. Aplikasi ini sangat bermanfaat saat pandemi Covid-19 karena mampu mendata 7.967 anak di Jateng yang keluarganya terdampak penyakit tersebut.
Ketenagakerjaan
Pemprov Jawa Tengah terus menjaring tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan merangkul perusahaan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mengurangi angka pengangguran usia produktif di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan program berbasis digital yang diberi nama E-Makaryo. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari bursa kerja online yang telah lama dirintis di Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo menyatakan E-Makaryo adalah upaya pemerintah memberikan fasilitas kepada para pencari kerja dan menghubungkannya dengan perusahaan penyedia kerja. E-Makaryo dapat juga disebut sebagai platform lowongan pekerjaaan online yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
Saat ini, E-Makaryo telah diakses lebih dari 140.000 pencari kerja umum dan 5.000 alumnus bursa kerja khusus. Selain itu, 700 perusahaan juga telah mendaftar, sekaligus membuka sekitar 50.000 lowongan kerja dan telah dilamar lebih dari 35.000 pencari kerja.
Pariwisata
Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di 35 kabupaten/kota. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 21 juta wisatawan ditargetkan berkunjung ke Jawa Tengah.
Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pariwisata gencar melakukan promosi potensi pariwisata dan menyelenggarakan berbagai event.
Tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah tercatat sekitar 45 juta atau melampaui target yang hanya 11,5 juta.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
