Kebaya Encim Ibu Iriana dan Budaya Betawi di Panggung KTT ASEAN
Jakarta – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2023 di Jakarta Convention Center pada 5–7 September 2023 menjadi kesempatan baik Jakarta mempromosikan diri kepada para peserta pertemuan internasional tersebut. Terutama promosi budaya Betawi, suku asli dari kota berpenduduk hampir 11 juta jiwa tersebut.
Suku Betawi telah mendiami Jakarta sejak abad kelima Masehi, seperti ditulis oleh arkeolog Uka Tjandarasasmita dalam Jakarta Raya dan Sekitarnya Dari Zaman Prasejarah Hingga Kerajaan Pajajaran. Letak Jakarta yang berada di pesisir Laut Jawa dan dibelah oleh sungai besar seperti Ciliwung membawanya menjadi pusat perdagangan dan jasa.
Pedagang dari berbagai bangsa, seperti Arab, India, Tiongkok, Portugis, dan Belanda berdatangan memasuki Batavia, nama lama dari Jakarta. Mereka kemudian menetap dan ikut membantu memperkaya budaya Betawi lewat akulturasi yang dilakukan. Salah satunya melalui perkawinan dengan warga Betawi. Ada beberapa bentuk akulturasi dari bangsa-bangsa asing yang mewarnai ragam budaya masyarakat Betawi.
Salah satunya adalah kriya dan wastra Betawi yang masih melekat sampai hari ini seperti kebaya encim dan baju sadariah yang kental dengan pengaruh budaya Tionghoa. Kebaya encim dikenal juga sebagai kebaya kerancang karena terdapat bordir di tepinya dengan teknik dilubangi. Dalam bahasa Sansekerta, kerancang atau krancang artinya lubang atau bolong.
Salah satu contoh baju encim adalah baju yang dikenakan Ibu Iriana Joko Widodo ketika mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyambut kedatangan para kepala negara dan kepala pemerintahan di acara KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (5/9/2023).
Berdiri di atas karpet merah berlatar replika hutan hujan tropis lengkap dengan tanaman anggrek macan segar serta Istana Garuda tampak di kejauhan, penampilan Ibu Iriana yang berdiri di sebelah kiri Presiden Jokowi tampak anggun. Ibu tiga anak ini memakai kebaya encim biru dengan motif bunga-bunga bersulam benang emas dan biru dipadu kain batik biru muda bermotif senada. Selendang biru polos turut melengkapi penampilan anggunnya.
Pakaian sejenis pernah dikenakan Ibu Iriana saat hadir pada acara Istana Berkebaya di halaman Istana Merdeka Jakarta pada 6 Agustus 2023 lalu. Kebaya encim yang dikenakan bermotif bunga-bunga dan kain batik bertema senada, bedanya hanya pada warnanya. Saat itu Ibu Iriana mengenakan kebaya encim, kain batik, dan selendang serba merah.
Selain kebaya encim, ada pula baju sadariah berupa setelan baju koko putih dengan celana batik berpotongan longgar dipadu kopiah beludru. Atasan baju koko berkerah model shanghai merupakan hasil dari akulturasi budaya Tionghoa. Disebut baju koko karena banyak dipakai oleh kaum laki-laki Tionghoa atau biasa dipanggil dengan “koko” yang bisa diartikan sebagai kakak laki-laki.
Baju koko atau sadariah turut dilengkapi oleh cukin, semacam selendang yang dilipat dua memanjang dan diselempangkan melewati leher dan turun hingga dada. Mengutip penjelasan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam website www.jakarta.go.id, disebutkan bahwa cukin memiliki beragam fungsi.
Salah satunya, apabila dipakai oleh pendekar atau pesilat, cukin dijadikan alat untuk menangkis serangan senjata tajam lawan. Cukin juga acap dipakai sebagai pemanis pakaian para bangsawan Betawi yaitu demang atau disebut juga baju ujung serong. Cukin umumnya bercorak warna cerah seperti hijau, kuning, merah muda, merah marun, biru muda, dan cokelat meski ada pula yang hitam.
Motif pada cukin juga beragam, mirip seperti kain batik meski lebih dinamis. Motifnya di masa sekarang ini seperti gambar ondel-ondel, kembang kelapa, gigi balang, dan kerak telor yang merupakan bagian dari delapan ikon budaya Betawi seperti tertuang di dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi.
Dalam perhelatan KTT ke-43 ASEAN 2023, cukin ikut mewakili budaya Betawi yang dikenakan untuk menyambut para delegasi dan kepala negara yang mengikuti konferensi tersebut. Itu bisa kita lihat saat disematkan ke leher Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ketika tiba di Terminal VVIP Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (4/9/2023). Ia adalah satu di antara 17 kepala pemerintahan yang diundang hadir pada KTT ke-43 ASEAN 2023.
Motif cukin yang dikenakan PM Gusmao yaitu ondel-ondel dan kembang kelapa bercorak warna cokelat tua. Tatkala memasuki ruangan, PM Gusmao selain disambut barisan 17 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berseragam upacara merah-putih, turut disajikan tarian khas Betawi, Ngarojeng yang menampilkan enam penari berpakaian serba biru.
Iringan musik tradisional Betawi gambang kromong dengan gesekan tehyan dan kongahyan dipadu tetabuhan gendang, gong, gambang, kromong, kecrek, dan senandung suling menciptakan harmonisasi suara khas bernada riang. Bahkan Gusmao pun turut menggoyangkan badan dan tangan mengikuti alunan musik dan tari.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
