Warga Jateng Gelar Jambore Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai 2024, Tepis Hoaks, Hindari Perpecahan Bangsa
Jakarta – Ribuan orang menyemut di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Kota Semarang, Minggu (3/9/2023) pagi. Bukan untuk senam atau nonton konser, mereka kompak menggaungkan pesan pemilu damai, menepis hoaks, dan menangkal perpecahan.
Ya, pagi itu ribuan orang telah berkumpul di jantung Kota Semarang. Mengenakan atribut pita merah putih, mereka tak hanya datang dari Ibu Kota Jateng, namun dari 35 daerah di Jawa Tengah dan luar provinsi. Mereka melebur dalam Jambore Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai 2024.
Acara diawali dengan pekik komitmen kawal pemilu damai, yang diikuti perwakilan pemuda-pemudi dari 35 kabupaten/ kota di Jateng. Mereka bertekad berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024 dengan mengedepankan sikap anti hoaks, menghindari perpecahan, dan menjaga perdamaian.
Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang secara simbolis menancapkan bendera merah putih ke monumen pemilu damai.
Mereka juga berikrar untuk mengawal pesta demokrasi, agar seluruh elemen masyarakat dapat mengikuti sesuai hak politiknya. Untuk diketahui, jumlah pemilih di Jawa Tengah dalam pemilu 2024 sebanyak 28.289.413 orang. Data tersebut terdiri dari pemilih perempuan sebanyak 14.175.520 jiwa dan pemilih laki-laki sebanyak 14.113.893 jiwa.
Dari jumlah tersebut, setidaknya 60 persen lebih, adalah mereka Generasi Milenial (lahir di tahun 1981-1996) dan Generasi Z (lahir 1997-2012).
Hal ini diamini seorang santriwati asal Gunungpati, Kota Semarang Latifah. Menurutnya, keikutsertaan kaum muda dalam mengawal kontes politik lima tahunan itu penting.
“Pemilu damai ya harus jujur, adil dan jangan percaya hoaks. Karena hoaks itu kayak fitnah yang menyebar,” ujarnya.
Warga lain Maulida berharap, Pemilu 2024 lebih damai.
“Harapannya pemilu nanti kita bisa memilih apa yang kita yakini. Dan kalau ada informasi yang menyudutkan salah satu pihak jangan disebar dulu ya,” urainya.
Jaga Toleransi
Seorang pemudi dari Nias yang kini berkuliah di Semarang, Kinan, memuji toleransi yang ada di Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu adalah modal untuk mewujudkan Pemilu damai.
“Toleransi di Jateng hampir sempurna. Yang saya rasakan dalam hal beribadah, kami bebas dan tidak ada kejadian seperti penutupan gereja seperti di berita-berita. Ya harapannya toleransi itu ditingkatkan,” tuturnya.
Imanuel, seorang pemuda asal Papua yang kini menuntut ilmu di Semarang pun mengakui hal serupa. Ia berharap, Pesta Demokrasi 2024 lebih adem.
“Harus menciptakan suasana hangat dan baik, agar pemilu menghasilkan pemimpin yang baik. Kita juga harus kritis, jeli memahami isu terkait berbagai berita di media,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, Pemilu merupakan ajang rutin 5 tahunan. Oleh karenanya, ia meminta segenap warga Jateng tidak terpantik isu identitas, hoaks, yang mengarah ke perpecahan bangsa.
“Pemilu adalah rutinitas tahunan, kita punya pengalaman dan kita musti pastikan kita adalah anak bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi. Maka disitulah kita harus menjaga semuanya agar bisa merawat demokrasi makin baik. Ujungnya kan adalah bagaimana keputusan membela rakyat,” ucapnya.
Ganjar mengingatkan, pada 164 hari jelang pemungutan suara, seluruh elemen masyarakat diharapkan bekerja sama menyukseskan gawe demokrasi itu. Dia mengajak warga mengawasi setiap tahapan pemilu, dan memastikan setiap orang dapat mengikuti ajang tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
