Komisi V Dorong Tingkatkan Infrastruktur Daerah untuk Atasi Masalah Kekeringan
Jakarta – Komisi V DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino yang menyebabkab musim kemarau lebih panjang. Oleh karena itu, Pemerintah didorong melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan infrastruktur di segala sektor sebagai bentuk preventif sekaligus kuratif atas bencana yang terjadi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menuturkan, Pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Meski begitu, Pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi kekeringan di masa mendatang.
“Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencegah dampak kekeringan. Infrastruktur seperti bendungan, saluran irigasi, dan reservoir air membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik, yang dapat mengurangi risiko kekeringan,” ujar Andi Iwan Darmawan Aras dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (11/8/2023).
Iwan mengingatkan Pemerintah jangan hanya melakukan tindakan penanggulangan bencana saja, namun tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan. “Karena kita lihat bersama, banyak masyarakat menderita akibat bencana kekeringan yang mungkin untuk masyarakat kota biasa saja. Tapi di desa-desa dan pedalaman dampaknya lebih parah karena kekurangan infrastruktur ” tegas Iwan.
Lebih lanjut, Iwan mengingatkan Pemerintah untuk tetap memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal ini menyusul sempat terjadinya kendala distribusi bantuan pangan untuk warga Papua Tengah karena masalah akses transportasi dan keamanan.
“Belum memadainya infrastruktur jalan di Papua, terutama di wilayah pegunungan, masih terus menjadi pekerjaan rumah. Akibatnya bantuan sulit disalurkan dan biaya distribusi sangat mahal,” sebut Iwan.
Sebagian besar kawasan pegunungan Papua memang belum terhubung oleh moda transportasi darat, sehingga penerbangan menjadi pilihan utama. Sulitnya distribusi bahan pangan diperparah dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan beberapa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Jadi selain akses distribusi pangan, Pemerintah juga harus memastikan persoalan keamanan, khususnya di daerah-daerah rawan,” tutup Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.
Seperti diketahui, beberapa wilayah mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang masih terjadi di Indonesia. Seperti di Provinsi Papua Tengah di mana bencana kekeringan melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak. Kekeringan bahkan menyebabkan sekitar 8.000 warga Kabupaten Puncak mengalami bencana kelaparan.
Kemudian, sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat, juga mengalami kekeringan hingga menyebabkan ribuan warga ikut terdampak. Kekeringan pun melanda wilayah Bondowoso, Jombang, dan Bojonegoro Jawa Timur, lalu Temanggung Jawa Tengah, serta Serang Banten. Akibatnya warga kesulitan air bersih.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
