Jadi Inspirasi Pelaku Bisnis, Ganjar Dapat Penghargaan Gubernur Punakawan
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Gubernur Punakawan atas kreativitas, serta inovasinya dalam bidang pemasaran dan entrepreneurship. Penghargaan tersebut diberikan MarkPlus Institute bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam pembukaan Indonesian Marketing Festival (IMF) 2023, di Kota Semarang, Kamis (3/8/2023).
Founder & Chairman MarkPlus Institute, Hermawan Kartajaya mengatakan, penghargaan Gubernur Punakawan tersebut diberikan setelah melakukan pengamatan dan penilaian selama lebih kurang 10 tahun.
Selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai memiliki sifat atau karakter layaknya Punakawan.
“Pak Gubernur ini saya amati memang selama 10 tahun. Beliau suka bilang, saya ini Gubernur memang, tapi saya pelayan (masyarakat). Punakawan itu kalau di cerita Jawa, Mahabarata Jawa, ini memang datang seolah-olah jadi pelayan, padahal penasihat. Itu kan dikirim oleh dewa untuk membantu Pandawa. Itu (alasan) pertama,” kata Hermawan, saat ditemui seusai menyerahkan penghargaan kepada Ganjar.
Hermawan menjelaskan, dalam bukunya yang berjudul Entrepreneurial Marketing, Punakawan memiliki filosofi yang menjadi model dan inspirasi kinerja pelaku bisnis atau entrepreneur.
Model yang terinspirasi dari filosofi tokoh asli Indonesia itu, antara lain tentang konsep Creativity–Innovation–Entrepreneurial–Leadership (CI-EL) dan Productivity–Improvement–Professionalism–Management (PI-PM), sebagai pisau analisis dan pengembangan strategi di era Post Normal.
Dia menilai, Ganjar Pranowo memiliki kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan, seperti dalam konsep tersebut.
“Beliau memang kreatif bukan cuma produktif. Idenya ada saja, macam-macam. Kayak tadi, hari ini, bisa menyempatkan datang walaupun 15 menit. Itu kan harus kreatif, bukan prosedural, harus produktif. Jadi produktivitasnya justru naik, satu hari bisa ke mana-mana. Kalau itu tidak kreatif ya tidak bisa,” jelasnya.
Dalam hal inovasi, lanjut Hermawan, Ganjar juga memiliki hal itu. Ia melihat selama dua periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar sangat inovatif dalam banyak hal. Tidak hanya melakukan improvement atau penyempurnaan, tetapi Ganjar melakukan banyak lompatan.
Kepimpinan Ganjar juga menjadi faktor bagaimana kreativitas dan inovasi itu, dapat berjalan dengan baik di Jawa Tengah.
“Entrepreneur itu harus berani mengambil risiko, melihat kesempatan, dan memang bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu kan sifatnya Pak Ganjar. Kalau profesional itu disiplin dan lainnya. Beliau juga leader, bukan cuma manajer. Gubernur ya pasti manajer tertinggi, CEO Jawa Tengah,” katanya.
Hermawan menambahkan, dalam penyerahan penghargaan Gubernur Punakawan itu, MarkPlus Institute sengaja menggandeng Universitas Jenderal Soedirman. Sebab mereka juga memiliki kerja sama dalam bidang human entrepreneurship.
Selain Ganjar Pranowo, ada enam penerima penghargaan lain dari enam provinsi berbeda. Di antaranya Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Utara.
“Ada tujuh Gubernur. Jadi saya tidak melihat capresnya, tapi kalau di Jawa Timur Srikandhi karena perempuan, berjiwa punakawan. Kalau di Bali itu baladewa Kresna yang cocok di sana, lalu di Jawa Barat juga ada menurut budaya masing-masing. Jadi gubernur-gubernur ini kami hargai di tujuh provinsi ini,” katanya.
Sementara itu, saat memberikan sambutan, Gubernur Ganjar menceritakan pengalamannya, saat meminta perajin lurik untuk berinovasi dengan produknya. Misalnya, dengan memakai bahan sutra atau memadukannya dengan kain batik. Ternyata inovasi itu meledak dan diterima masyarakat.
Ganjar mengatakan, human entrepreneurship menjadi penting di masa depan. Sebab, menciptakan mesin untuk menggantikan beberapa pekerjaan manusia itu mudah, tetapi menciptakan manusia itu tidak bisa. Maka, di sinilah ia sepakat, pendidikan dan kebudayaan harus menjadi satu.
“Anak-anak kecil diajari kebudayaan, sehingga memiliki budi dan daya yang menjadikannya orang terasah. Jadi tidak hanya soal mesin, kalau mesin semua akan celaka. Yang kita takutkan adalah masa depan yang sudah lupa akan manusia. Menciptakan mesin itu gampang tapi menciptakan manusia tidak bisa. Manusia yang punya budi pekerti, manusia yang bisa memahami orang lain, apakah berbeda warna kulit, suku, agama, golongan,” kata Ganjar.
Ia mencontohkan, bagaimana kreativitas dan inovasi dilakukan oleh ASN di lingkup Pemprov Jateng terkait politik anggaran. Untuk bisa mendapatkan anggaran di tengah tahun berjalan, dibutuhkan kreativitas dan inovasi seperti menggerakkan kekuatan masyarakat. Hal tersebut juga berhasil dalam hal menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Harus ada pemikiran dan pengambilan keputusan yang cepat, untuk bergerak di samping anggaran yang sudah berjalan. Istilah saya, kita tidak bisa hanya menggunakan buku lama, kita harus menggunakan buku baru. Kita juga harus pandai memanfaatkan digital dalam banyak hal, begitu juga dengan entrepreneurship,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
